PMK Dana Operasional Diterbitkan

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 268/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga yang baru.

"Penggunaan dana operasional dilaksanakan secara fleksibel dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta prinsip efektif dan efisien," bunyi Pasal 2 Ayat (1) PMK itu, seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Rabu (14/1).

PMK tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dalam PMK itu disebutkan, dana operasional Menteri/Pimpinan Lembaga yang selanjutnya disebut dengan dana operasional adalah dana yang disediakan bagi Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menunjang kegiatan yang bersifat strategis dan khusus.

Menurut PMK ini, penggunaan dana operasional untuk Menteri/Pimpinan Lembaga didasarkan atas pertimbangan diskresi Menteri/Pimpinan Lembaga.

Adapun ketentuan penggunan dana operasional adalah sebesar 80 persen diberikan secara lumsum (uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya seperti transport, uang makan, dsb) kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Sedangkan sebesar 20 persen untuk dukungan operasional lainnya.

Sumber dana bagi dana operasional, menurut PMK ini, dialokasikan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga, yakni alokasi dana dimaksud merupakan batas tertinggi pengeluaran negara.

Pasal 5 PMK ini menyebutkan, guna pencairan dana operasional, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran berwenang untuk menunjuk kuasa pengguna anggaran (KPA) dan menetapkan pejabat perbendaharaan negara lainnya.

Pejabat perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud meliputi pejabat pembuat komitmen yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

Pejabat penandatangan surat perintah membayar (SPM) yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

Disebutkan dalam PMK ini, alokasi dana operasional sebagaimana dimaksud digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional Menteri/Pimpinan Lembaga selama 1 (satu) tahun, yakni setiap bulan KPA mencairkan Dana Operasional paling banyak sebesar 1/12 (seperduabelas) dari pagu Dana Operasional 1 (satu) tahun yang disediakan dalam DIPA.

"Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan sebelumnya, sisa dana dimaksud dapat digunakan sebagai tambahan dana operasional pada bulan berjalan," bunyi Pasal 8 Ayat (3) PMK tersebut.

Menurut PMK ini, KPA setiap akhir bulan menyusun laporan realisasi anggaran atas penggunaan dana operasional, yang disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Dalam hal terdapat sisa dana operasional yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana operasional harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 20 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, bunyi Pasal 15 PMK ini.

Melalui PMK Nomor 268/PMK.05/2014 ini, Menteri Keuangan sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku PMK No. 03/PMK.06/2006 tentang Dana Operasional Menteri/Pejabat Setingkat Menteri. [ardi]

BERITA TERKAIT

Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional

Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional NERACA Depok - Walikota Depok Dr. KH M. Ideis…

CSAP Bidik Dana Segar Rp 324,24 Miliar - Gelar Private Placement

NERACA Jakarta – Perkuat modal dalam mendanai ekspansi bisnis, PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) berencana melakukan penambahan modal tanpa…

Ayers Asia AM Bidik Dana Kelola Rp 500 Miliar - Luncurkan Dua Produk Dinfra

NERACA Jakarta –  Targetkan dana kelolaan atau asset under management (AUM) hingga akhir tahun sebesar Rp 350 miliar hingga Rp…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Antisipasi Asumsi APBN 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah akan terus mengantisipasi pergerakan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2018 agar…

Lebih Efisien, Kemenlu Siapkan Diplomasi Digital

  NERACA   Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyiapkan diplomasi digital untuk memudahkan proses diplomasi baik antar negera maupun…

Presiden Harap Pemangkasan PPH Dorong UMKM

      NERACA   Tangerang - Presiden Joko Widodo berharap pemangkasan pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil…