NERACA

Jakarta - Pemerintah berencana mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar serta elpiji pada minggu ini.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pemerintah merubah waktu evaluasi penetapan harga BBM dari sebelumnya satu bulan menjadi dua minggu sekali. "Kami mencermati penurunan harga BBM dan elpiji yang cukup drastis sekarang ini. Pada Jumat ini, kami akan umumkan harga baru BBM dan elpiji," katanya di Jakarta, Rabu (14/1)

Menurut dia, pihaknya akan merubah Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 yang masih mengatur penetapan harga BBM setiap satu bulan menjadi dua minggu sekali.

Sebelumnya, Pertamina memperkirakan harga premium bakal turun hingga di bawah Rp7.000 per liter. "Dengan kecenderungan harga yang ada, premium bisa turun lebih dari Rp600 per liter atau menjadi di bawah Rp7.000 per liter," kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang.

Menurut dia, sejak 25 Desember 2014, harga minyak sekitar 50 dolar AS per barel dan produk BBM di Singapura sesuai patokan Platt's (MOPS) sekitar 60 dolar per barel. "Setiap penurunan MOPS sebesar satu dolar per barel, harga BBM bisa turun Rp50. Tapi, tergantung pergerakan kursnya," katanya.

Sesuai Peraturan Menteri No 39 Tahun 2014, pemerintah per 1 Januari 2015 menurunkan harga premium dari Rp8.500 menjadi Rp7.600 per liter.

Harga premium tersebut sudah sesuai pasar. Perhitungan harga tersebut mengacu MOPS sebesar 73 dolar AS per barel dan kurs Rp12.380 per dolar pada periode 25 November-24 Desember 2014.

Sementara itu, menurut pengamat ekonomi UI, Muslimin Anwar berpendapat, harga minyak dunia terus menurun seiring jumlah pasokan minyak yang meningkat di tengah permintaan minyak yang menurun. Ke depan, produksi minyak dunia akan terus meningkat lebih cepat dibandingkan peningkatan jumlah permintaannya. 

Terkait penurunan, kata Muslimin, Pemerintah harus menyikapi kondisi yang cukup menguntungkan bagi upaya menurunkan defisit transaksi berjalan nasional ini. Ada setidaknya tiga hal yang perlu dilakukan. 

Pertama, Pemerintah harus menghitung kembali secara baik harga keekonomisan dan juga harga impor BBM bersubsidi yang wajar untuk tahun 2015. Sehingga dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar lagi bagi Pemerintah pasca dinaikkannya harga BBM bersubsidi bulan ini. 

Kedua, Pemerintah perlu mengumumkan kepada publik harga impor minyak BBM bersubsidi sesuai perhitungan tersebut. Kemudian mencari negara produsen minyak yang mampu memberikan harga tersebut bahkan lebih rendah lagi. Publik harus dilibatkan dan didengar agar Pemerintah memiliki perbandingan dalam penghitungan harga minyak, jumlah kebutuhan minyak dan negara produsen mana yang akan paling banyak memberikan diskon dan kemudahan. 

Dengan proses transparansi semacam itulah maka jalur mafia migas dapat ditebas dan menguntungkan rakyat banyak sebagai konsumen karena akan mendapatkan harga yang paling efisien. Selain itu, ruang fiskal Pemerintah akan semakin lebar dikarenakan beban subsidi akan semakin berkurang karena harga BBM bersubsidi akan semakin mendekati nilai keekonomisannya. 

Ketiga, Pemerintah yang berpotensi memiliki ruang fiskal yang lebih besar tersebut harus mengumumkan ke publik berapa anggaran yang akan dialihkan untuk kompensasi bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Melalui berbagai program pembangunan infrastruktur sosial maupun dalam meningkatkan infrastruktur fisik seperti untuk berbagai proyek terkait infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, techno and science park. Hanya dengan begitu masyarakat akan terus meningkat kepercayaannya terhadap Pemerintahan Jokowi dan JK. [agus]