NERACA

Jakarta – Proyek jalan Pantura disiinyalir banyak penyimpangan oleh karenanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan masih terus melakukan audit jalan dan jembatan di jalur Pantai Utara (Pantura). Total, BPK akan mengaudit sepanjang 273 kilometer jalan pantura dari Anyer sampai Banyuwangi. "Audit untuk jalan Pantura masih terus berjalan, saya belum dapat hasilnya. Nanti dalam rapat-rapat sidang berikutnya sudah bisa ditemukan titik terangnya," kata Harry kepada Wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/1).

Namun, Harry akan menanyakan langsung kepada Rizal Djalil anggota IV yang mengurusi permasalahan ini. "Nanti saya cek lagi. Saya belum dapat laporan. Itu dikelola oleh anggota IV Pak Rizal Djalil," imbuhnya.

Audit jalan pantura yang dilakukan BPK ini juga menjadi salah satu rujukan agar tol laut yang diusung Presiden Jokowi tetap berjalan. "Iya saya juga berharap, nanti saya tanya pak Rizal. Bagaimana hasilnya," tuturnya.

Sebelumnya, Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menyebut banyak kejanggalan dari perbaikan jalan Pantura. Dia bertanya mengapa perbaikan selalu dilakukan setiap tahun dengan menghabiskan anggaran cukup besar. “Untuk mengetahui apakah proyek yang dikerjakan oleh para kontraktor tersebut terjadi penyelewengan atau tidak, pihaknya yang berwajib, entah itu kepolisian ataupun KPK, cukup melakukan pengecekan terhadap dokumen kontrak dengan realisasi di lapangan apakah sesuai atau tidak,” kata Uchok.

Uchok juga mengatakan jika ternyata tidak sesuai, berarti kontraktor tersebut telah melakukan penyelewengan sehingga harus diberikan tindakan tegas karena telah merugikan negara. Ia juga menyayangkan kurang adanya insiatif dari pihak yang berwajib dalam menelusuri kejanggalan masalah pembangunan jalan di Pantura tersebut.

Hal yang lebih terlihat dan mencurigakan sebelum mengecek dokumen kontrak tersebut, katanya, adalah mengapa proyek Pantura tersebut dikerjakan setiap tahun dan runyamnya lagi proyeknya adalah jalan yang diperbaiki pada tahun lalu, bahkan kontraktornya ada yang sama. “Padahal, kan banyak pekerjaan jalan yang lain, tidak harus jalur Pantura terus setiap tahunnya,” katanya.

Ditambahkan oleh Uchok perbaikan jalan itu sengaja dijadikan proyek abadi. Buktinya selama empat tahun terakhir dari total anggaran Rp 1,2 triliun, sebesar Rp 256 miliar digunakan untuk memperbaiki jalur yang sama dalam tiga tahun terakhir jalur tersebut Nerada di daerah karawang hingga Losari Cirebon.

“Potensi penyimpangan bisa terjadi karena longgarnya pengawasan.  Apalagi setiap tahun anggaran yang diajukan oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan selalu disetujui DPR tanpa evaluasi lagi. Ungkapnya, Uchok juga menambahkan DPR tak bersikap kritis padahal seharusnya DPR melakukan evaluasi realisasi anggaran setiap tahun,” tukasnya. [agus]