NERACA

Jakarta - Realisasi penerimaan pajak di 2014 tidak sesuai dengan target pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) sebesar Rp1.246 triliun.

Menanggapi hal itu, Peneliti Kebijakan Ekonomi Perkumpulan Prakarsa, Wiko Saputra realisasi penerimaan pajak 2014 merupakan capaian terendah selama 25 tahun terakhir. "Realisasinya hanya mencapai Rp1.143 triliun atau sekitar 91,75 persen," katanya saat menghadiri acara diskusi publik Evaluasi Penerimaan Pajak 2014 di, Jakarta, Rabu (14/1)

Dia menjelaskan, rendahnya pencapaian realisasi penerimaan pajak karena ketidakmampuan otoritas pajak mengejar sistem perpajakan yang akut.

Ke depannya jika tidak ada perubahan sistem perpajakan yang mendasar dan menyeluruh dalam waktu singkat, maka pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan sulit untuk mencapai target pajak.

"Pasalnya, selama ini pajak sangat berkontribusi besar dalam APBN sebesar 70-80persen. Tanpa ada peningkatan penerimaan pajak yang signifikan, pemerintah akan sulit untuk mempunyai sumber pembiayaan yang memadai," katanya.

Seperti diketahui, tahun 1990 pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp18,2 triliun dengan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp22 triliun. Artinya capaian realisasi penerimaan pajak sebesar 120,6 persen dari target pemerintah.

Periode 1990-2001, realisasi penerimaan pajak selalu di atas target yang ditetapkan pemerintah. Tahun 1998 saat krisis ekonomi penerimaan pajak mencapai 140,4persen. Periode 2002-2014 hanya dua kali realisasi penerimaan pajak sesuai target.

Sementara itu pada kesempatan berbeda Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan penerimaan pajak selalu tidak mencapai target. Menurutnya , apa yang terjadi dalam pengumpulan pajak, ada beberapa isu internal yang selama ini terus dicari jalan keluarnya.

Bambang menjelaskan, faktor internal yang pertama karena posisi dirjen pajak hanya eselon I, sama seperti eselon I lain di birokrasi. "Maka ada mekanisme perekrutan dan pemberhentian SDM yang tidak fleksibel. Sangat kaku, karena harus mengikuti nasional," kata Bambang

Bambang menambahkan, faktor kedua adalah masalah infrastruktur, keperluan IT terhambat. Padahal untuk optimalkan pajak membutuhkan infrastruktur IT lebih besar dan lebih tajam dalam menjangkau wajib pajak. "Lalu struktur organisasi, yang baku untuk seluruh eselon I di seluruh Indonesia. Maka saat ini dirjen pajak membawahi 49 eselon II yang berada di kantor pusat dan kantor wilayah. Tentu Ini agak kurang produktif dalam konteks pembinaan organisasi," paparnya.

Selain itu, menurut Bambang hasil kajian analisa kapasitas dirjen pajak menunjukkan kemampuan efektif dalam pengawasan wajib pajak pendaftar hanya 18,8 persen. Wajib pajak potensial hanya 12,6 persen. Sedangkan ratio wajib pajak terhadap pegawai pajak 800:1. "Jadi satu pegawai pajak, terhadap 800 wajib pajak," tegasnya.

Bahkan Bambang mengungkapkan, apabila lebih spesifik antara rasio wajib pajak yang membayar dengan account representative (pegawai pajak garis terdepan) rasionya 1:8.000. "Jadi satu account representative harus perhatikan 8.000 wajib pajak yang bayar," cetusnya.

Tidak hanya itu, lanjut Bambang menjelaskan bahkan dalam hitungan dirjen pajak, kekurangan account representative 30 ribu orang. Kalau bisa dipenuhi, akan membuat penerimaan pajak optimal. Ketika membandingkan jumlah pegawai pajak dan penduduk, maka perbandingan Indonesia dan Jepang sangat jelas.

"Di mana satu pegawai pajak berhadapan 800 wajib pajak. Di Jepang, jumlah penduduk separuh Indonesia, jumlah pegawai pajak dua kali lipat dibandingkan di Indonesia. Ini yang buat penerimaan pajak di Jepang jadi lebih optimal," tukasnya. [agus]