NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil mengakui tata niaga bahan pangan di Indonesia tidak sehat. Hal ini kemudian berdampak pada tingginya harga pangan meski harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar sudah turun.

Menurut Sofyan, seharusnya harga pangan sudah turun semenjak kebijakan pemerintah menurunkan harga Premium dan Solar. "Harusnya biaya-biaya turun, ini barangkali tata niaga kurang sehat," kata Sofyan di Jakarta, Rabu (14/1).

Mengantisipasi ini semua, pemerintah akan segera menggelar operasi pasar. Selain itu, pemerintah masih akan menjalankan program beras miskin (raskin).

"Operasi pasar dan Januari raskin berjalan kembali. Semen, kemudian terigu, akan dilihat lagi. Pasar harus mencerminkan kondisi riil," tutupnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia  menilai, melonjaknya harga pangan akhir-akhir ini karena tata niaga pangan dalam negeri yang buruk. Tata niaga yang buruk menyebabkan ketidakseimbangan antara suplai dan demand, sehingga rentan terjadi spekulasi dan kartel pangan.

Berdasarkan catatan Kadin, potensi kartel pangan dari 6 komoditas strategis seperti daging sapi, daging ayam, gula, kedelai, jagung dan beras nilainya mencapai Rp 11,34 triliun.

Sementara itu, menurut Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid mengusulkan agar pemerintahan presiden Joko Widodo mendatang sebelum menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM terlebih dahulu membenahi sistem tata niaga pangan.

"Masyarakat menaruh harapan besar kepada pemerintahan presiden mendatang, karena Pak Jokowi diharapkan membuat prestasi lebih dahulu sebelum menaikkan harga BBM," kata Farhan Hamid pada diskusi "Kenaikan Harga BBM serta Dampaknya terhadap Sosial, Politik, dan Ekonomi" katanya.

Menurut Farhan Hamid, pemerintahan Presiden Joko Widodo mendatang agar tidak menaikkan harga BBM selama dua tahun pertama, tapi menunjukkan prestasi kepada masyarakat seperti memperbaiki tata niaga pangan dan migas, infrastruktur, serta birokrasi.

Farhan menambahkan, agar Presiden Joko Widodo mendatang menyiapkan program-program prioritas pro-rakyat yang diterapkan pada 100 hari pertama pemerintahannya. "Jika Joko Widodo berhasil mengatasi 100 hari pertama pemerintahannya, maka ini merupakan tahap awal dari prestasinya," ujarnya.

Dengan memperbaikini sistem tata niaga pangan dan migas, infrastruktur, serta birokrasi, kata dia, maka ketika nantinya pemerintahan menaikkan harga BBM tidak terlalu menimbulkan gejolak di masyarakat.

Farhan juga mengusulkan, agar pemerintahan menaikkan harga BBM secara bertahap sampai tercapai harga internasional atau tidak ada subsidi BBM.

"Indonesia sering mengalami kesulitan anggaran, karena pemerintah memberikan subsidi BBM cukup besar yakni sekitar Rp300 triliun," katanya.

Anggota DPD RI dari Provinsi Aceh ini menambahkan, jika telah tercapai harga internasional, maka anggaran subsidi BBM bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya.

Ia mencontohkan, subsidi diberikan kepada rakyat miskin dengan sasaran orang sehingga lebih tepat, bukan benda seperti subsidi dalam bentuk harga bbm seperti selama ini. "Misalnya subsidi diberikan dalam bentuk BLSM, maka masyarakat miskin harus didata dulu secara akurat," katanya.

Farhan juga mengusulkan, agar anggaran subsidi BBM tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti tol laut dan sistem Indonesia cerdas.

Pembangunan tersebut, kata dia, juga hendaknya dilakukan dengan prioritas dari daerah, misalnya di Papua.

Dengan sistem yang telah dibangun lebih dahulu, sehingga jika nantinya harga BBM dinaikkan maka kondisi masyarakat relatif stabil. [agus]