Bottleneck Perekonomian - Oleh: Aunur Rofiq, Sekjen DPP PPP, Praktisi Bisnis Sektor Pertambangan dan Agribisnis

Menjelang akhir 2014, sempat terjadi gejolak nilai tukar rupiah yang menyita perhatian. Nilai tukar rupiah melemah hingga menyentuh level Rp 12.900 per dolar AS. Pelemahan nilai tukar rupiah memang tidak sendirian mengingat mata uang dolar AS sedang menguat terhadap sejumlah mata uang dunia.

Melemahnya nilai tukar rupiah juga dibarengi pelemahan sejumlah indikator makroekonomi lainnya seperti inflasi terkerek naik pascakenaikan harga BBM dan defisit transaksi berjalan yang masih cukup besar.

Bank Indonesia memperkirakan hingga akhir 2014, inflasi akan mencapai 7,7-8,1 persen. Bank Indonesia juga melansir defisit transaksi berjalan kuartal III 2014 sebesar 6,836 miliar dolar AS atau 3,07 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit itu turun dibanding kuartal sebelumnya 8,689 miliar dolar AS atau 4,07 persen dari PDB. Pada 2014, defisit diperkirakan di kisaran tiga persen dari PDB.

Kenaikan inflasi dan tingginya defisit transaksi berjalan ikut memberikan kontribusi terhadap pelemahan nilai tukar rupiah, selain ada faktor faktor eksternal yang mendorong pelemahan rupiah.

Ada sejumlah faktor eksternal yang ikut memengaruhi pelemahan rupiah, di antaranya membaiknya data ekonomi Amerika yang menyebabkan nilai tukar dolar naik di mata investor. Pelemahan pertumbuhan ekonomi Cina juga memengaruhi kinerja perekonomian domestik karena ekspor komoditas asal Indonesia semakin menurun. Penurunan harga minyak dunia dan faktor ekonomi Rusia serta kemungkinan penambahan dana stimulus oleh bank sentral Jepang dan Bank Sentral Eropa membuat dolar AS makin kuat.

Kinerja pertumbuhan ekonomi domestik juga diperkirakan lebih rendah dari ekspektasi. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya 5,1 persen. Tahun ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai level terendah karena pada 2011 ekonomi Indonesia tumbuh 6,5 persen, terus turun menjadi 6,2 persen pada 2012 dan pada 2013 susut kembali menjadi 5,6 persen.

Dengan kondisi tersebut, sejumlah indikator makroekonomi yang tertuang dalam APBNP 2014 dipastikan banyak meleset. Dalam APBNP 2014, pertumbuhan ekonomi ditarget 5,5 persen, inflasi 5,3 persen, nilai tukar rupiah Rp 11.600 per dolar AS, SPN 3 bulan 6 persen, dan asumsi harga minyak 105 dolar AS per barel. Kini harga minyak sudah menyentuh level 55 dolar AS per barel dan BI Rate menjadi 7,75 persen.

Menghadapi tekanan ekonomi eksternal maupun internal, ada sisi positif, yakni keberanian pemerintah mereformasi fiskal dengan menaikkan harga BBM sehingga mengurangi tekanan defisit fiskal.

Meski dalam jangka pendek, kenaikan harga BBM menimbulkan syok karena pengaruh kenaikan biaya, tapi efek pengganda dalam jangka panjang luar biasa dan berkesinambungan. Ini bisa menjadi lompatan untuk menyembuhkan dua penyakit perekonomian saat ini, yakni defisit fiskal dan defisit transaksi berjalan.

Defisit APBN diperkirakan berada di bawah 1,5 persen dari PDB. Sedangkan, defisit transaksi berjalan akan di bawah 2,2 persen PDB tahun depan seiring berkurangnya impor minyak dan BBM.

Meski demikian, tantangan perekonomian tetap ada, yakni bagaimana pemerintah bersama Bank Indonesia dituntut mampu mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga BBM. Setidaknya pemerintah harus menjamin suplai barang sehingga kenaikan harga dapat ditekan seminimal mungkin. Sementara kebijakan moneter dan suku bunga harus terukur agar tidak terlalu memukul dunia usaha.

Pada 2015, perekonomian domestik akan membaik, meski inflasi diperkirakan masih tetap tinggi. ADB memperkirakan inflasi 2015 akan mencapai 6,9 persen. Bank sentral juga memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi tahun depan sedikit lebih baik dari tahun ini. Tahun depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat 5,4 persen sampai 5,8 persen.

Mengapa pemerintah dan BI membuka peluang pertumbuhan ekonomi 2015 lebih tinggi dari 2014, sementara kebijakan moneter justru cenderung ketat? Sebagaimana diketahui, BI menaikkan BI Rate 25 basis poin ke level 7,75 persen yang mendorong kebijakan moneter 2015 cenderung ketat. Artinya, bank sentral memprioritaskan stabilitas dibanding memacu pertumbuhan ekonomi demi terciptanya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Secara teoretis, kebijakan moneter ketat akan menekan laju pertumbuhan ekonomi karena kenaikan BI Rate akan direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit dan saat bunga kredit meningkat, ekspansi kredit perbankan akan melambat. Turunnya laju pertumbuhan kredit akan menekan pertumbuhan ekonomi.

Ketika bank sentral menaikkan BI Rate pada Mei 2013, pertumbuhan ekonomi melambat. Laju pertumbuhan ekonomi 2013 dan 2014 jauh di bawah perkiraan. Pada 2013, ekonomi bertumbuh 5,8 persen, jauh di bawah 6,3 persen yang dijadikan asumsi APBN 2013. Tahun ini, dari asumsi APBN 6,4 persen, laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan di bawah 5,5 persen.

Memang ada sejumlah harapan, yakni membaiknya pertumbuhan kredit perbankan berada di 15-17 persen dan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di 14-16 persen. Sedangkan, defisit neraca transaksi berjalan diproyeksikan tetap terkendali di 2,5-3 persen terhadap PDB. Artinya, dari sisi sektor riil masih ada harapan untuk tetap tumbuh.

Tantangan dalam sektor makroekonomi juga masih mengadang. Indonesia harus memperbaiki kinerja ekonomi makro agar kompetitif, seperti laju inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah dan fiskal yang sehat sehingga mampu menciptakan iklim dunia usaha yang sehat dan kompetitif.

Salah satu tekanan yang dihadapi makroekonomi adalah pada transaksi berjalan dan pelemahan nilai tukar rupiah yang dibarengi kenaikan laju inflasi. Tekanan pada transaksi berjalan yang defisit mendorong peningkatan suku bunga acuan sehingga menekan investasi.

Dari sisi perdagangan, kita masih mengalami defisit transaksi berjalan yang menunjukkan bahwa perekonomian kita kurang kompetitif dalam pasar ekspor. Bayang-bayang defisit transaksi berjalan masih menjadi masalah yang kuat untuk perekonomian Indonesia. Impor komoditas pangan dan BBM serta industri peralatan kelistrikan menjadi penyumbang terbesar impor dalam perdagangan domestik.

Dari sisi perdagangan industri manufaktur juga terus merosot. Lima tahun terakhir kontribusi nilai tambah industri pengolahan terhadap pembentukan PDB terus menurun dari 28 persen pada 2008 menjadi 24 persen pada 2012.

Langkah penting yang harus dilakukan adalah mendorong kinerja sektor industri. Pemerintah kini telah berupaya mendorong penguatan sektor industri melalui hilirisasi industri. Tujuannya untuk menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha di dalam negeri.

Hilirisasi industri merupakan strategi yang tepat untuk negara-negara yang mempunyai sumber daya alam, sumber mineral, dan sumber energi yang berlimpah dan bahan-bahan yang dihasilkan oleh sektor ini menjadi input bagi proses industrialisasi. (haluankepri.com)

Related posts