Subsidi BBM Minta Dialihkan ke BBN

NERACA

Jakarta – Di tengah harga minyak dunia yang menurun, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual ke masyarakat dinilai harga keekonomian. Artinya pemerintah tidak perlu lagi mensubsidi harga BBM, padahal pemerintah tetap mengalokasikan subsidi dalam APBN. Disamping itu, ada energi yang sangat membutuhkan subsidi dari pemerintah yaitu energi terbarukan. Hal itu seperti dikatakan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Rinaldy Dalimi di Jakarta, Rabu (14/1).

Rinaldy mengatakan selama ini energi terbarukan seperti Bahan Bakar Nabati (BBN) susah untuk dikembangkan. Itu lantaraan disparitas harga antara BBM dengan BBN. “Dengan semakin menurunnya harga minya dunia maka poris subsidi pemerintah pada harga BBM semakin mengecil maka perlu kiranya subsidi tersebut dialihkan untuk pengembangan BBN,” jelasnya.

Ia mencontohkan seperti yang terjadi di PLN. Menurut dia, dengan menurunkan harga BBM maka membuat harga batubara dan gas ikut menurun. Akan tetapi itu penurunan itu tidak memberikan keuntungan finansial bagi PLN karena penyediaan cadangan energi untuk PLN merupakan urusan pemerintah. “Jadi, berapapun harga listrik maka tidak akan berpengaruh pada PLN, jika memang saat ini harganya sedang turun maka yang berkurang adalah subsidinya,” jelasnya.

Di sisi lain, kemampuan PLN untuk menggunakan bahan bakar nabati sedikit terhambat. Makanya, kata dia, alokasi subsidi dan anggaran untuk pengembangan energi terbarukan seperi BBN perlu ditingkatkan. “Karena pada dasarnya energi fosil itu akan habis sementara energi terbarukan akan tetap ada selama ada pengembangan dan penemuan cara baru untuk menciptakan suatu energi,” ungkap Rinaldy.

Ditempat terpisah, Ekonom dari CReco Research Institute Chatib Basri menilai, jika harga minyak dunia berlarut berada di bawah USD60 per barel, maka dipastikan kondisi ini akan menghentikan program pengembangan energi alternatif. “Penggunaan gas yang cukup masif di AS diperkirakan bisa beralih ke minyak, jika penurunan harga minyak terus berlanjut,” ujarnya.

Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan, dengan harga minyak yang murah, maka nilai investasi untuk pengembangan energi alternatif menjadi tidak feasible. “Program-program energi alternatif tidak akan berjalan. Upaya meningkatkan produksi minyak yang dilakukan negara-negara eksportir minyak (OPEC) terkait strategi menghambat pengembangan energi alternatif, terutama gas,” jelas dia. Menurut Chatib, setelah orang-orang beralih ke minyak, selanjutnya harga minyak akan naik lagi. "Kemungkinan OPEC akan membiarkan jumlah volume minyak meningkat," pungkas Chatib.

Belum Optimal

Studi ReforMiner menemukan bahwa pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) yang mulai diwacanakan sejak tahun 2005, hingga saat ini dapat dikatakan belum menunjukkan hasil yang optimal. Penggunaan biodiesel dan bioetanol pada tahun 2011 yang berdasarkan roadmap pemanfaatan biofuel nasional masing-masing ditargetkan telah mencapai 15 % dan 10 % terhadap konsumsi solar dan premium, masih di bawah target. Konsumsi biodiesel dan bioetanol pada 2011 masih di bawah 2 % terhadap konsumsi solar dan premium.

Data yang ada menunjukkan bahwa realisasi penyerapan biodiesel pada 2010 dan 2011 masing-masing sebesar baru 20,73 % dan 27 % dari target yang ditetapkan. Sedangkan penyerapan biopremium pada periode yang sama, masing-masing sebesar 0 % dan 0% dari target yang ditetapkan. Berdasarkan informasi Asosiasi Produsen Biofuel Indpnesia (APROBI), kebijakan harga merupakan penyebab utama atas belum optimalnya bisnis dan penyerapan BBN di Indonesia.

Berdasarkan identifikasi ReforMiner, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi yang terkait dengan bisnis dan pemanfaatan BBN. Beberapa regulasi telah diterbitkan sejak tahun 2006 pasca wacana pengembangan dan pemanfaatan BBN yang menguat sejak tahun 2005. Kenaikan harga minyak yang cukup tinggi pada 2005 yang memaksa pemerintah menaikkan harga BBM subsidi saat itu, menjadi faktor pendorong utama pengembangan dan pemanfaatan BBN untuk kepentingan dalam negeri.

Peraturan yang berlaku mengamanatkan penggunaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang ditetapkan dalam penggunaan Bioethanol pada 2010 harus telah di atas 3 % dari konsumsi BBM Nasional. Penggunaan Bioethanol untuk Transportasi (PSO), Transportasi (Non PSO), dan Industri, pada 2010 masing-masing diamanatkan telah mencapai 3 %, 7%, dan 7 % terhadap konsumsi BBM di sektor tersebut. Sedangkan, penggunaan Biodiesel untuk Transportasi (PSO), Transportasi (Non PSO), Industri dan Komersial, dan Pembangkit Listrik pada periode yang sama masing-masing diamanatkan telah mencapai 2,5 %, 3 %, 5 %, dan 1 % terhadap konsumsi BBM di sektor tersebut.

Namun demikian, data yang ada menunjukkan realisasi konsumi Bahan Bakar Nabati (Biofuel) masih di bawah target sebagaimana ditetapkan. Porsi konsumsi BBN baik terhadap total konsumsi energi maupun konsumsi BBM nasional, masih jauh lebih rendah dari target yang telah ditetapkan dalam Blueprint Perencanaan Energi Nasional (PEN) 2006 – 2025.

Related posts