NERACA

Pelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat di sekitar perusahaan merupakan kewajiban, tanggung jawab, dan kepedulian perusahaan terhadap perubahan lingkungan dan dinamika sosial masyarakat. Hal ini telah di atur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat (1) tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar menyatakan, pemerintah akan menegur perusahaan yang mengabaikan masyarakat desa sekitarnya. Sanksi dapat dikenakan jika perusahaan terbukti tak melakukan tanggung jawab sosialnya. Sebab, kewajiban perusahaan untuk membantu warga desa melalui program corporate social responsibility (CSR).

"Teguran ini tidak main-main. Begitu ada informasi perusahan abaikan, langsung saya cek. Jika benar aduan itu, maka langsung saya turun tangan. Tidak sekadar teguran. Bahkan jika perlu, meminta kementerian terkait untuk merekomendasikan pemberian sanksi," ujar Marwan belum lama ini.

Misalnya, lanjut dia, jika ada perusahaan Migas dan Pertambangan yang tidak memperhatikan rakyat sekitar produksinya dengan program CSR, maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan diminta untuk memberikan teguran kepada perusahaan tersebut.

"Saya akan memantau perusahaan yang program CSR-nya buruk, cukup, atau baik. Saya pun akan berikan apresiasi. Bentuknya bisa pemberian award atau lainnya," kata Marwan saat blusukan untuk mendengarkan langsung keluhan para warga di kawasan desa kumuh yang berada di sekitar Kawasan Industri Jababeka, Bekasi.