Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang sudah resmi diajukan ke DPR oleh Presiden Joko Widodo baru-baru ini, tiba-tiba muncul menjadi tersangka tindak pidana korupsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anehnya, penetapan tersangka BG hanya beda satu hari jelang pelaksanaan fit and proper test calon Kapolri di Komisi III-DPR hari ini (14/1).

Sebelumnya menjelang penetapan calon menteri, KPK juga dianggap turut bermain dalam akrobat politik. Menurut Waketum Jaringan Kemandirian Nasional, Mohamad Huda, KPK yang seharusnya mengurus tugasnya terkesan ikut berpolitik, dengan menerbitkan tanda kuning dan merah pada calon menteri. KPK dianggap ikut terpancing masuk pangggung akrobat politik, dan lupa dengan  tugas pokok dan fungsinya. 

Tidak hanya itu. Sehari setelah acara serah terima jabatan Ketua BPK beberapa waktu lalu, mantan Ketua BPK Hadi Purnomo juga langsung menjadi tersangka oleh KPK. Namun sampai sekarang kelanjutannya tidak jelas sampai dimana. Begitu pula penetapan tersangka dugaan korupsi mantan menteri agama Surya Dharma Ali hingga sekarang belum ada kelanjutannya. Padahal, KPK dalam menetapkan status tersangka telah memiliki minimal dua alat bukti.

Tidak fokusnya KPK pada tugasnya terindikasi dari munculnya kasus tersangka  korupsi, tampaknya dapat mengubah opini publik yang semula sangat besar mendukung keberadaan lembaga antikorupsi itu, menjadi was-was apakah KPK itu bermain politik. Indikasi ini terlihat dari momen penetapan tersangka selalu terkait masa tugas akan berakhir, atau saat jelang pelantikan pejabat negara.   

KPK sebagai aparat penegak hukum sebaiknya tidak ikut terjebak pada kepentingan politik. Pernyataan dan tindakannya yang sarat akan arah politis akan menambah kisruh dan mendegradasi profesionalisme KPK, yang mestinya bersikap netral. Artinya, jika pejabat negara sudah siap dijadikan tersangka, jangan menunggu momen apapun, tapi langsung bertindak setiap saat. Bukankah lebih cepat lebih baik buat kepentingan publik?

Keberpihakan dan netralitas lembaga antikorupsi itu akan terlihat gamblang berdasarkan sikap dan pernyataan yang dikeluarkan aparat pelaksananya.  Oleh karena itu, pimpinan KPK untuk terus menerus memberikan informasi yang terbuka bagi publik agar tidak ada kesan berpihak kepada kepentingan tertentu, apalagi penguasa.

Dengan begitu, kata dia, publik bisa melihat persoalan hukum secara jelas tanpa memunculkan asumsi yang tidak berimbang bagi citra pejabat yang tergiring opini sepihak. Untuk itu, KPK harus terus konsisten menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi dan jangan sampai terseret dalam permainan politik.

Bahkan Sekjen DPP Partai Nasdem Patrice Rio Capella menyayangkan sikap KPK yang menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. “KPK telah mempermalukan Presiden Joko Widodo karena menetapkan Budi sebagai tersangka saat proses pemilihan calon kapolri mulai berjalan di DPR,” ujarnya kepada pers, kemarin.

Seharusnya KPK menghargai proses politik yang mulai berjalan di parlemen. Karena apabila status tersangka untuk BG lebih mudah diterima dan jauh dari spekulasi jika disampaikan KPK jauh hari sebelum DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri.

Ke depan, saatnya diperlukan penguatan yang lebih kepada lembaga anti korupsi tersebut. Mengingat, peluang terjadinya korupsi akan cenderung meningkat pada tahun-tahun mendatang, mengingat besarnya peluang Parpol dan politisi mengganggu eksistensi KPK.