NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengatakan, porsi pembiayaan dalam RAPBN-Perubahan 2015 meningkat dari alokasi dalam APBN 2015 karena pemerintah ingin menambah penyertaan modal negara pada BUMN infrastruktur.

"Pembiayaannya bertambah karena ada tambahan penyertaan modal negara (PMN) sekitar Rp31 triliun untuk penerbitan surat berharga negara (SBN)," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Robert menjelaskan penambahan kebutuhan pembiayaan itu dibutuhkan, meskipun target defisit anggaran dalam RAPBN-Perubahan 2015 telah ditetapkan 1,9% terhadap PDB, atau turun dari target dalam APBN 2015 sebesar 2,21% terhadap PDB.

"Defisitnya berkurang, tapi 'below the line' masih ada pembiayaan seperti utang dan nonutang, termasuk penyertaan modal negara. Itu perlu diterbitkan utang, tapi tidak untuk belanja, penyertaan modal negara," jelasnya.

Robert mengatakan rencana penambahan utang ini termasuk nominal penyertaan modal yang akan diberikan untuk BUMN pada kisaran Rp37 triliun-Rp38 triliun, masih membutuhkan persetujuan parlemen dalam pembahasan RAPBN-P 2015.

Sementara Direktur Strategis dan Portfolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Schneider Siahaan mengungkapkan, tambahan penyertaan modal kepada BUMN masih dibiayai dari utang karena tidak bisa ditutup oleh ruang fiskal yang jumlahnya mencapai Rp230 triliun.

Menurut dia, tambahan pembiayaan tersebut kemungkinan berasal dari penerbitan obligasi dalam negeri atau pinjaman multilateral, yang minim terhadap risiko politik atau tidak menyulitkan pemerintah Indonesia dalam prosesnya.

"Kita mau lihat dahulu (bentuk pinjamannya) dan dikomunikasikan karena (pinjaman) multilateral tidak bisa langsung. Mereka juga melihat dahulu apa program (yang pemerintah canangkan). Misalnya World Bank. Mereka tidak mau memberi pinjaman untuk membangun pembangkit listrik bertenaga batu bara, karena terkait green issue," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah merencanakan pembiayaan pada APBN 2015 sebesar Rp245,9 triliun yang berasal dari pembiayaan dalam negeri terutama dari penerbitan SBN berdenominasi rupiah Rp269,7 triliun dan luar negeri sebesar negatif Rp23,8 triliun.

Komposisi APBN 2015, yang disusun oleh pemerintahan terdahulu masih berupa "baseline budget", belum menyertakan program pemerintahan saat ini, termasuk penambahan penyertaan modal bagi BUMN infrastruktur.

Sejumlah BUMN infrastruktur yang diperkirakan mendapatkan penyertaan modal negara antara lain PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Geo Dipa Energi dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.[ardi]