Kebijakan Impor Beras Patut Dipertanyakan - DIDUGA MASIH SURPLUS 17,5 JUTA TON

Jakarta - Rencana pemerintah kembali mengimpor beras 300 ribu ton dari Thailand pada Oktober 2011 patut dipertanyakan. Pasalnya, beberapa bulan lalu sudah impor dari Vietnam 500.000 ton. Yang jelas kebijakan ini tidak pro rakyat. Padahal diperkirakan stok beras nasional masih surplus 17,5 juta ton sepanjang masa panen 2011.

NERACA

“Perhitungan saya, jumlah petani yang punya lahan di atas 0,5 ha mencapai sekitar 7 juta orang. Jika rata-rata satu petani bisa produksi beras 5 ton dan 2,5 ton di antaranya merupakan surplus, maka terdapat 17,5 juta ton beras yang bisa dibeli oleh pemerintah,” kata Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir saat dihubungi Neraca, Minggu (11/9).

Menurut dia, pemerintah selalu berdalih pembelian beras dari petani akan memicu inflasi. Masalahnya harga petani jauh lebih mahal dari harga impor. “Ini hanya masalah keberanian Kementerian Perekonomian menjalankan Inpres No 8 2011 tentang kebijakan impor karena dalam Inpres tersebut tidak dicantumkan HPP (harga pembelian pemerintah). Jadi pemerintah terkesan membela inflasi ketimbang mengurusi para petani beras,” ujarnya.

Bahkan, dalam kebijakan impor beras ini, Winarno mensinyalir adanya permainan para "malfioso" yang bercokol di Kemendag, Kementan, dan Bulog sebagai tiga pihak pelaksana kebijakan impor ini. “Meski sifatnya G to G (government to government) sehingga sulit memperhitungkan angkanya, kebijakan impor beras ini jelas menyangkut fee (imbalan) transaksi yang ada. Ada juga di dalam kegiatan ekspor-impor ada perpindahan barang dan jasa yang menelurkan proyek bagi orang dalam. Termasuk yang menyangkut penurunan kualitas beras sehingga harga impor bisa dimainkan,” jelasnya.

Kritik yang sama diungkapkan anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar, yang menyesalkan kelambanan Bulog menyerap beras petani namun sangat gesit dalam impor beras. Menurut dia, kebijakan impor ini tidak konsisten dengan Instruksi Presiden mengenai surplus 10 juta ton beras hingga tahun 2015, karena dalam RAPBN tahun 2012 saja direncanakan alokasi anggaran untuk ketahanan pangan total mencapai Rp41,9 triliun.

Di mata Rofi, Bulog terlalu sering melakukan importasi beras, sedangkan tolok ukur perhitungan yang digunakan untuk mengimpor seringkali tidak sesuai dengan BPS atau Kementerian Pertanian. “Rasanya hampir sepanjang tahun Bulog melakukan impor beras, bahkan di masa panen raya. Kesalahan Bulog adalah memahami fungsi stabilisator sebatas fungsi impor. Jika hanya mampu mengimpor, apa bedanya Bulog dengan importir atau pedagang biasa?" tanya Rofi.

Itulah sebabnya, Rofi menyerukan pemerintah untuk mencontoh kebijakan Thailand. Berdasarkan data Thai Rice Mills Association, pemerintah Thailand berencana membayar 15.000 baht per ton untuk beras wangi atau 40% di atas harga pasar. Pembelian ini diproyeksi mendorong reli kenaikan harga internasional, dimana konsumsi beras dunia 87% berada di kawasan Asia.

“Belum lama ini pemerintah Thailand melakukan terobosan yang luar biasa untuk kesejehteraan petaninya, dengan menaikkan harga pembelian beras. Seharusnya Bulog dapat belajar banyak dari kebijakan tersebut, tapi yang terjadi justeru sangat jauh dari harapan,” ungkap Rofi.

Pemburu Rente

Tak pelak pakar pertanian Bustanul Arifin mengungkapkan, langkah kebijakan impor ini menandakan data yang dikeluarkan pemerintah melalui BPS kemungkinan tidak benar. “Surplus tapi impor. Kan aneh. Mendag pada intinya hanya pemberi izin melakukan impor. Yang tahu data kebutuhan sebenarnya itu kan Kementerian Pertanian dan Bulog, BPS juga. Pemaksaan impor seperti ini ada indikasi pemburu rente (rent seeker) di dalamnya,” ujar guru besar Universitas Lampung ini.

Menurut peneliti Indef ini, kalau memang mau impor, mestinya dipastikan dulu data sebenarnya mengenai total produksi, kebutuhan, lalu teliti mengenai pengadaannya, beras dari petani sampai ke pasar. Kalau ternyata dari hasil penelitian itu kurang, baru dilakukan impor. “Harga memang dipengaruhi stok. Kalau jumlah stok sedikit pasti harga tinggi. Tapi kenyataannya, selama ini impor dilakukan tapi harga beras tetap naik di pasar. Penelitian ini perlu dilakukan, karena menurut dia, kemungkinan pengejar rente sangat besar di politik impor beras ini,” jelas Bustanul.

Dalam hitungan Bustanul, produksi beras kita mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. “Tahun ini gabah kering kita 68 juta ton, sedangkan tahun lalu 66,7 juta ton. Seharusnya, berdasarkan hitung-hitungan data, tahun ini beras kita ada 39 juta ton. Kalau kebutuhan per kapita 139 kg dikalikan 237,6 juta penduduk Indonesia totalnya hanya 33 juta ton beras yang di konsumsi. Artinya, kita surplus 6 juta ton. Mestinya, tidak perlu impor,” terangnya.

Pada kesempatan lain, kendati enggan mengomentari kisruh impor beras karena merasa masalah tersebut bukan wewenangnya, Dirjen Tanaman Pangan Kemtan Hudhoro Anggoro menyatakan stok beras kita hingga penghujung tahun ini aman. ”Produksi beras kita surplus 4 juta ton tahun ini,” ungkapnya. Perhitungan tersebut, menurut Hudoro didasarkan angka ramalan pada November tahun ini yang menyatakan produksi beras Indonesia surplus.

”Perhitungan yang kita lakukan itu kan merupakan kebijakan nasional. Dan saat ini sudah keluar angka perhitungan untuk November, dan produksi kita surplus tahun ini,” kata dia. Menyoal masalah cuaca yang turut mempengaruhi produksi beras Indonesia, ia menyatakan hal itu merupakan hal wajar. Di musim hujan penurunan produksi bisa saja terjadi dan juga sebaliknya. ”Kita selalu hadapi siklus cuaca seperti itu. Dan ini merupakan hal yang wajar terjadi,” kata dia. vanya/ahmad/iwan/munib/cahyo

Related posts