Jakarta – Tantangan terberat pemerintahan Jokowi-JK sekarang adalah mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Pasalnya, kelompok tani dan buruh kini menghadapi ancaman kemiskinan struktural di tengah era memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang berisiko terhadap membanjirnya tenaga kerja asing masuk ke negeri ini.

NERACA  

Menurut pengamat ekonomi Universitas Atmajaya A. Prasetyantoko, salah satu tantangan terberat di bidang ekonomi saat ini adalah mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Tren penurunan angka kemiskinan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir, namun kesenjangan ekonomi semakin melebar yang ditunjukkan dengan tren kenaikan Gini Ratio. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang bagus ternyata tidak terlalu dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

"Secara umum angka kemiskinan sangat terkait erat dengan beberapa target makroekonomi. Jika target-target makroekonomi tidak tercapai, maka target kemiskinan tidak akan terpenuhi. Target makro seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak terpenuhi. Kemiskinan sangat sensitif perubahan makro, inflasi naik, harga pangan naik, kemiskinan meningkat. Rawan terhadap perubahan makro," ujarnya kepada Neraca, Senin (12/1).

Data kemiskinan secara nasional menurut BPS, sebenarnya dapat diturunkan menjadi 10,96% pada 2014 dari 14,15% (2009).  Ini berarti selama 5 tahun terakhir penurunan kemiskinan dapat ditekan hingga  3,19% yang menyisakan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 27,73 juta orang.

Artinya, sensitivitas pembangunan semakin kurang menurunkan angka kemiskinan. Karena itu, mesti direvisi ulang saat pemerintahan Jokowi-JK menargetkan angka kemiskinan 5% pada 2019 dengan syarat pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%, yang tentunya dengan sasaran yang lebih terarah.

Sementara pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dan sektor lain terlihat tidak signifikan berdampak dalam pengurangan kemiskinan. Apalagi memasuki tahun 2015 ini, lanjut dia, tidak mudah bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk memperbaiki kondisi yang ada, mengingat kondisi ekonomi global yang tidak terlalu mendukung. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menggenjot perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan sesuai target.

"Pemerintah Jokowi harus kembali fokus dalam menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan. Masyarakat miskin sejauh ini sudah sangat terpukul dengan kenaikkan harga BBM. Daya beli mereka tergerus karena pengurangan subsidi BBM mendorong naiknya harga-harga beberapa komoditas pangan serta biaya transportasi. Beban mereka akan bertambah berat ketika pemerintah akhirnya menaikkan gas elpiji 12 kg di awal tahun," ujarnya.

Pasalnya, jika tingkat kemiskinan tidak signifikan diturunkan, maka sebagian besar petani dan buruh akan menghadapi ancaman kemiskinan structural, yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Sebab, pemerintah yang selama ini memiliki kekuasaan dan kebijakan cenderung membiarkan masyarakat dalam kondisi miskin, tidak mengeluarkan kebijakan yang pro masyarakat miskin, Kalau pun ada lebih berorientasi pada proyek, bukan pada pembangunan kesejahteraan, sehingga tidak ada masyarakat miskin yang “naik kelas”. Artinya, jika pada semula sebagai buruh, nelayan, pemulung, maka selamanya mereka tetap menjadi buruh nelayan dan pemulung.

"Anggaran negara dapat digunakan untuk perbaikan sektor infrastruktur. Tetapi ini harus dikerjakan sekarang dan konsisten agar pelayanan publik di masa depan bisa maksimal. Pemerintah perlu menggenjot perbaikan pelayanan publik sehingga kualitas dan biayanya terjangkau warga, khususnya warga miskin. Langkah ini penting untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia," ujar Prasetyantoko.

Pemerintah Lamban

Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan, adanya tingkat penurunan kemiskinan dari 14,15% ke 10,96% selama kurun 5 tahun berarti tingkat penurunannya rendah dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dimana pada 2013 sekitar Rp 100 trilliun, dan  2014 Rp 138 trilliun.  “Pemerintah gagal dalam mengantisipasi tingkan penurunan kemiskinan, terlihat dari rendahnya presentase dari pengurangan kemiskinan selama 5 tahun belakangan,” ujarnya.

Kegagalan ini, lanjut Enny mengingat selama ini peran pemerintah tidak pernah mendorong kebijakan pembangunan serta mengarahkan investasi ke sektor riil seperti pertanian, industri manufaktur, sehingga pondasi perekonomian masyarakat rapuh dengan tingkat pendapatan yang masih di bawah rata-rata. “Selama ini arah kebijakannya tidak mengarah pada pergeseran pembangunan sektor riil, sehingga sulit untuk dapat mengurangi kemiskinan nasional,” ujarnya.

Untuk itu, menurutnya jika memang pemerintah Jokowi – JK ingin mengatasi kemiskinan nasional kuncinya mau membalikan arah kebijakannnya untuk lebih pro pada sektor riil. Dengan mendorong itu, maka pertanian, industri manufaktur bisa berkembang secara berkelanjutan, otomatis dampaknya menurunkan kemiskinan nasional. “Sektor riil murpakan pondasi pembangunan ekonomi, jika pemerintah mampu mendorong itu pembangunan ekonomi bisa tumbuh secara berkelanjutan,” ujarnya.

Jika pemerintah mampu melakukan itu, lanjut Enny lagi, maka ekspektasi pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen bisa dicapai pada tahun 2019 nanti, kemiskinan bisa ditekan. “Untuk membangun sektor riil tidak bisa instan, tapi bisa berjalan secara berkelanjutan dan terus berkembang. Meski pada 2015 pertumbuhan ekonomi belum bisa tinggi, tapi lambat laun bisa terus meningkat paling maksimal 2019 sudah bisa mencapai 7%. Dan otomatis dengan pertumbuhan tinggi, kemiskinan bisa terus ditekan,” jelasnya.

Pengamat ekonomi pertanian HS Dillon menyebutkan, bahwa jatuhnya harga komoditi yang berorientasi ekspor tidak akan berpengaruh banyak terhadap peningkatan kemiskinan. Pasalnya, yang menyebabkan peningkatan kemiskinan adalah dari dalam negeri. “Harga komoditi yang menurun tidak akan membuat angka kemiskinan menjadi meningkat. Namun jika kondisi dalam negeri bergejolak maka itu akan membuat angka kemiskinan meningkat,” ucapnya.

Dillon mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM bisa menjadi salah satu penyebab meningkatnya kemiskinan. “Saat ini harga BBM diserahkan begitu saja ke pasar. Padahal harga BBM merupakan indikator utama dalam penentuan harga barang. Jika harga barang mengalami kenaikan dan tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan maka yang ada jumlah penduduk miskin akan semakin bertambah,” imbuhnya.

Dillon mengomentari data BPS yang menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan menurun dari 14% di 2009 menjadi 10% di 2014. Menurut dia,  yang sempat menjadi utusan Presiden SBY dalam bidang pengentasan kemiskinan, jika yang dikategorikan rakyat miskin yang berpendapatan di bawah US$2 per hari maka jumlah penduduk miskin akan mencapai 46%. “Jika ditargetkan penduduk miskin mencapai 5%, saya rasa agak sulit tercapai. Terlebih dengan banyaknya tantangan yang dihadapi,” ujarnya.  

Lebih jauh lagi, Dillon mengatakan jika memang pemerintah serius untuk mengentaskan kemiskinan maka yang harus dilakukan adalah dengan membuat gerakan pengentasan kemiskinan secara simultan. Salah satunya, pemerintah perlu menjalankan kebijakan reformasi agraria. Karena sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja yang banyak. bari/agus/mohar