Harga Gas LPG 12 Kg Bisa Turun di Februari

NERACA

Jakarta – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan bahwa harga gas LPG non subsidi yaitu ukuran 12 kilogram menggunakan mekanisme harga minyak dunia. Artinya ketika harga minyak dunia sedang turun maka ada kemungkinan harga gas juga akan ikut turun. Sejauh ini, Kata Dwi, Pertamina sedang menyiapkan kemungkinan turunya harga LPG 12 kg.

“Memang gas LPG ukuran 12 kg mengikuti kondisi harga minyak dunia seperti ini. Pada waktu itu kan perhitungannya berdasarkan perhitungan Desember 2014. Kalau Januari lebih rendah lagi harga minyaknya, berarti bisa saja di Februari (harga) turun lagi," ujarnya, di Jakarta, Senin (12/1).

Sementara, terkait dengan penetapan harga elpiji, Dwi menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan sesuai intruksi pemerintah. “Tentu tergantung pemerintah untuk penetapan harga. Harus ingat harga itu sudah lama tidak ada review,” jelas dia.

Walaupun demikian, mantan Dirut PT Semen Indonesia Tbk ini menuturkan, kanaikan harga elpiji non subsidi tersebut sebenarnya memberikan angin segar pada Pertamina. Karena, selama ini Pertamina merugi dengan harga sebelumnya. “Selama ini kan Pertamina rugi. Jadi tidak ambil untung besar, asal tidak rugi saja cukup,” tukas dia.

Selain itu, pihaknya juga mengakui perlu adanya pengawasan pada LPG 3 kg. Pihaknya telah menyiapkan penggunaan sejenis kartu untuk pembelian elpiji subsidi tersebut. Dwi mengatakan, beralihnya masyarakat pengguna elpiji 12 kg menjadi elpiji 3 kg dinilai harus mendapatkan pengawasan pemerintah.

“Tentu yang paling utama adalah 3 kg itu ke siapa yang menggunakan, mengontrolnya harus bagus. Bentuk pengawasanya misalnya kalau kita akan beli, ada spesifikasinya itu untuk keluarga sudah sejahtera atau belum dengan KTP maupun dengan sejenis kartu apa gitu, barangkali bisa dikontrol lebih baik ke depan,” ujarnya.

Dwi belum bisa memastikan apakah ke depan elpiji 3 kg masih disubsidi pemerintah atau tidak. “Tapi apakah subsidi itu akan jalan atau tidak tergantung pemerintah ke depannya. Masih diadakannya subsidi atau tidak tentu kewenangan pemerintah. Tapi sudah barang tentu menjadi evaluasi,” jelasnya. Sementara, kenaikan harga elpiji 12 kg diberlakukan karena Pertamina mengalami kerugian akibat penjualan elpiji 12 kg.

Sebagai informasi, sebelumnya PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menyesuaikan harga elpiji non subsidi kemasan 12 kg sebesar Rp1.500 per kg terhitung sejak 3 Januari 2015 pukul 00.00 waktu setempat.

Atas penyesuaian ini, harga jual rata-rata Elpiji 12 kg nett dari Pertamina menjadi Rp9.069/kg dari sebelumnya Rp7.569/kg. Apabila ditambahkan dengan komponen biaya lain untuk transport, pengisian di SPPBE, margin Agen dan PPN, maka harga jual di agen menjadi Rp11.225/kg atau Rp134.700/tabung dari sebelumnya Rp9.575/kg atau Rp114.900/tabung.

Pindah ke 3 kg

Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero), Ahmad Bambang, 20 persen pengguna tabung 12 kg beralih ke tabung gas melon. “Kenaikan harga tabung LPG 12 Kg membuat konsumsinya turun karena konsumen pindah ke LPG 3 Kg. Sekitar 20 persen hilang," kata Bambang.

Menurut Bambang, migrasi konsumsi ke LPG 3 Kg ini terjadi karena ada selisih harga yang cukup jauh. Untuk LPG 12 Kg harganya dipatok Rp 134.700 per tabung, sementara LPG 3 Kg hanya Rp 12.750 per tabung di tingkat Pertamina.

Hal itu diperparah belum ada definisi yang jelas mengenai masyarakat ekonomi lemah dan Usaha Kecil Menengah yang berhak mengkonsumsi LPG 3 Kg. "Meskipun ada Permen Nomor 26 Tahun 2009 tapi enggak jelas ukuran ekonomi lemahnya apa, yang pasti sih selisih harganya jauh," ujarnya.

Bambang menuturkan, beralihnya konsumsen LPG 12 Kg ke LPG 3 Kg tentunya akan berdampak pada anggaran subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, kondisinya saat ini tertolong oleh harga CP Aramco yang sedang turun menyusul penurunan harga minyak mentah dunia.

Untuk itu Pertamina mengusulkan agar pemerintah segera merealisasikan pola distribusi tertutup. "Kalau dari kami enggak mungkin, yang mungkin itu Pemerintah dan BPH Migas," ujarnya. Menurut dia, pemerintah bisa mengatur distribusi tertutup menggunakan kartu gabungan dengan Kartu Keluarga Sejahtera.

Related posts