Oleh : Tumpal Sihombing

CEO – Bond Research Institute

Pertumbuhan ekonomi adalah prasyarat pertumbuhan lapangan kerja. Jika ekonomi melambat, pengangguran meningkat. Sebaliknya jika ekonomi bertumbuh pengangguran berkurang. Data terkini menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi berlangsung telah memicu naiknya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran terkini 5,94%, naik dari sebelumnya 5,70%, dimana pada periode bersamaan pertumbuhan ekonomi RI turun dari 5,12% menjadi 5,01%.

Harga minyak dunia sedang turun. Jika tren ini berlanjut, maka tekanan laju inflasi bisa diredam. Saat ini laju inflasi tahunan terukur 8,36% saat harga minyak dunia sedang rendah. Ini kontradiktif dan unfavorable, baik bagi pemerintah yang menerbitkan kebijakan maupun masyarakat yang menanggung dampaknya. Beberapa tahun terakhir harga minyak dunia relatif mahal dan ini menyebabkan laju inflasi terkerek, perekonomian pun melambat dan pengangguran meningkat. Dampak inflasi ke sisi supply, indikator Industrial Production telah menunjukkan pelemahan belakangan ini. Harga-harga barang secara umum yang relatif tinggi belakangan telah menaikkan biaya produksi yang langsung berdampak pada pengurangan aktivitas produksi domestik terutama di sektor manufacture, mining dan utilities.

Itu kondisi di sisi mikro. Di sisi makro, kondisi neraca pun kurang mendukung (double deficits), plus ekspor yang masih sulit terdongkrak padahal valuasi terhadap Rupiah sudah relatif murah (kini Rp 12.610 per US$). Value creation yang sedang berkurang di sektor riil berdampak unfavorable bagi profit earning di industri jasa keuangan/pasar modal. Pertumbuhan bisnis hanya dapat dimungkinkan jika ada hasil dari value creation yang cukup dialokasikan sebagai insentif bagi para investor (pemegang saham) maupun penyisihan dana bagi kegiatan bisnis perusahaan dalam rangka pengembangan. Singkat kata, pertumbuhan ekonomi nasional (makro) dan pertumbuhan sektor usaha (mikro) telah mengalami perlambatan belakangan. Lengkap sudah tantangan yang dihadapi oleh Jokowi-JK/Kabinet Kerja terkait target perekonomian Indonesia.

Presiden Jokowi telah menetapkan pertumbuhan ekonomi RI bahkan hingga beberapa tahun ke depan. Kini pertumbuhan ekonomi RI masih di kisaran 5%. Lalu apa strategi Pemerintah untuk mencapai target tersebut? Secara pragmatis ada 2(dua) hal yang menjadi PR penting bagi Pemerintahan Jokowi-JK, yaitu (1) inisiatif riil perihal pertambahan aktivitas/nilai produksi di sisi mikro. Inisiatif ini urjen dan fatal jika tidak efektif.

BondRI menilai bahwa walau ukuran indeks keyakinan produsen (indikator PPI) domestik tidak banyak berubah belakangan, namun kegiatan produksi di sektor usaha (sisi mikro) yang mewakili sisi supply agregat (makro) sedang mengalami perlambatanyang signifikan dan bakal unfavorable jika tren berlanjut;(2) utilisasi angkatan kerja yang ada seoptimal mungkin. Hal ini masih terkait dengan inisiatif pertumbuhan lapangan kerja dan intensifikasi program capacity building bagi para angkatan kerja yang produktif. Namun, ada prasyarat agar inisiatif ini efektif, yaitu baik kuantitas dan kualitas angkatan kerja harus dapat ditingkatkan dimana pada saat yang bersamaan, tuntutan terhadap kenaikan upah pekerja juga semakin gencar.

Tak bisa lain memang, perekonomian harus bertumbuh agar lapangan kerja dan angkatan kerja terdongkrak. Menilai pola dan siklus pertumbuhan ekonomi Indonesia, masih ada peluang besar perekonomian tumbuh 7%. Dari penilaian indikator BondRI IPPC (Internal Production Possibility Curve), pertumbuhan ekonomi domestik masih berpotensi naik dari 5% (2014) menjadi 7% di tahun 2017.