Masalah Cost Recovery Harus Dibenahi - TRANSAKSI CAPAI US$13,34M PADA 2012

NERACA

Jakarta - Direktur Ekesekutif Indonesian Resources Studies (IRES) Marwan Batubara menegaskan, persoalan cost recovery harus segera dibenahi, atau ditetapkan agar tidak adanya penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu. “Sebenarnya ketetapan cost recovery ini sudah ada dari tahun lalu”, kata dia kepada Neraca, Minggu (11/9).

Pernyataan tersebut menanggapi hitungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) terhadap kebutuhan cost recovery atau biaya operasi perminyakan yang harus dikembalikan kepada kontraktor pada 2012 mencapai US$13,34 miliar. Intinya, cost recovery sebesar itu untuk menggenjot produksi minyak bumi yang terus menurun dan produksi gas.

Menurut Marwan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang cost recovery adalah ketetapan negara. Jadi, semua harus tetap konsisten untuk menjalankannya. “Kalau cost recovery sebesar itu, saya rasa sangat memberatkan APBN. Jadi, pihak DPR harus segera meninjau atau mereview kembali”, tegas Marwan seraya menyebutkan, cost recovery itu seharusnya harus ada hubungan dengan produksi minyak, maka hal-hal yang tidak perlu harus dihapus.

Yang jelas, Marwan khawatir, cost recovery sebesar itu nantinya akan ada banyak kebocoran dimana-mana. ”Pada intinya, PP tentang migas ini harus tetap dijalankan walaupun banyak dari asosiasi perusahaan migas menggugat ke Mahkamah Agung. PP ini harus ditegakkan walaupun apa yang terjadi”, ujarnya.

Sedangkan di mata pengamat perminyakan Kurtubi, makin melonjaknya cost of fund diakibatkan sistem kelola yang salah. Pasalnya, meski statusnya sebagai badan hukum milik negara (BHMN), BP Migas tidak mempunyai lembaga pengawas. "Ini fatal. Secara sengaja didesain secara struktur tidak ada pengawas. Harusnya ada dewan komisaris atau majelis wali amanat sebagai pengawas," tegas Kurtubi kemarin.

Namun, dia menambahkan, tidak adanya pengawas ini dianggap wajar sehingga BP Migas dengan seenaknya menaikkan cost recovery. Akibatnya terjadi inefisiensi dan sarat korupsi. "Beda dengan negara penghasil minyak lainnya. Saya beri contoh Malaysia. Cost recovery diawasi oleh Petronas. Ini kan tidak. Mulai dari fungsi perencanaan, bujeting, sampai pengadaan barang dan jasa serta eksekusi, semuanya dilakukan BP Migas. Seharusnya tidak boleh," papar dia.

Agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan lifting minyak bisa mencapai diatas 1 juta barel per hari, Kurtubi menekankan agar BP Migas dibubarkan dan digabungkan ke induk perusahaan, Pertamina.

Sementara itu, dalam paparan "Upaya Pencapaian Target Produksi Minyak Bumi Tahun 2012 BP Migas" dijelaskan, total cost recovery migas 2012 sebesar US$13,34 miliar yang terdiri dari investasi di sektor minyak bumi sebesar US$8,6 miliar dan gas sebesar US$4,65 miliar.

Untuk sektor minyak bumi, dari seluruh perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia (Kontraktor Kontrak Kerja Sama/KKKS), Chevron Pacific Indonesia (CPI) membutuhkan cost recovery terbesar, yaitu US$2,6 miliar sedangkan peringkat kedua cost recovery Pertamina EP sebesar US$1,2 juta.

CPI dan Pertamina EP merupakan dua produsen minyak terbesar di Indonesia. BP Migas menargetkan CPI dapat memproduksi minyak sebesar 357 ribu bph dan Pertamina EP 135 ribu bph. Sedangkan untuk cost recovery KKKS lainnya mencapai US$4,8 juta untuk mengejar target produksi minyak sebesar 458 ribu bph.

Dana sebesar itu digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan peningkatan produksi ataupun menekan unplanned shutdown. BP Migas akan menahan laju penurunan alamiah produksi minyak (decline rate) dari 12% menjadi 3% melalui optimasi lapangan existing. Selain itu dengan percepatan pengembangan lapangan baru dan penerapan teknologi enhanced oil recovery (EOR).

BP Migas juga akan melakukan tindakan out of the box dengan perkiraan tambahan produksi sebesar 20.000 bph. Tindakan itu adalah pengurangan unplanned shutdown dari 15.000 bph menjadi 10.000 bph, meningkatkan kapasitas produksi Mobil Cepu Limited, reaktivasi sumur suspended PT Pertamina EP, juga dengan penyelesaian pembebasan lahan bermasalah di Bekasap, Intan, Rantau Bais dan lainnya di Chevron.

Sedangkan untuk mengejar target produksi gas 2012 sebesar 7.915 billion british thermal unit per day (bbutd), dibutuhkan cost recovery sebesar US$4,65 juta. Dua perusahaan migas dengan kebutuhan cost recovery terbesar di sektor gas adalah Total E&P dan Pertamina EP.

Total E&P membutuhkan cost recovery sebesar US$1 juta untuk memproduksi gas sebesar 2.113 bbtud pada 2012, sedangkan Pertamina EP membutuhkan investasi sebesar US$586 juta untuk menghasilkan gas sebesar 4.869 bbtud.

Total investasi atau cost recovery 2012 ini naik 8,4 persen dibandingkan cost recovery tahun ini sebesar US$ 12,3 Juta. Realisasi pemakaian biaya tersebut hingga semester pertama 2011 sudah mencapai 57% atau sekitar US$ 7,1 juta. Namun, realisasi produksi minyak nasional masih jauh dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2011 sebesar 945.000 bph.

Cost recovery merupakan biaya operasi dalam rangka kegiatan operasi perminyakan yang meliputi kegiatan eksplorasi, pengembangan dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang dapat dikembalikan dalam rangka kontrak kerja sama. Cost recovery mencakup seluruh biaya, kecuali bonus-bonus dan biaya-biaya lain diluar persetujuan pemerintah. ardi/iwan/rindy

Related posts