NERACA

Jakarta - Pemerintah optimistis mampu menyelesaikan proyek pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW dalam lima tahun ke depan atau selama periode 2015-2020. Menteri ESDM Sudirman Said di Jakarta, Jumat mengatakan pihaknya akan melakukan terobosan-terobosan agar proyek pembangkit bisa selesai tepat waktu. “Kami akan memberikan kemudahan perizinan dengan membentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP),” katanya, seperti dikutip, kemarin.

Menurut dia, pemerintah akan mengoperasikan PTSP yang salah satunya pelayanan kelistrikan pada 15 Januari 2015. Pemerintah, lanjutnya, juga mempermudah dan mempercepat pembangunan proyek pembangkit untuk ekspansi, mulut tambang, dan keperluan sendiri. “Silahkan investor segera ajukan pembangunan pembangkit ke pemerintah. Kami akan permudah dan percepat pembangunannya,” ujarnya.

Sudirman menambahkan, pihaknya juga tengah menyiapkan peraturan menteri soal penerapan batas atas harga jual listrik pembangkit swasta melalui tender. Tujuannya adalah memangkas waktu negosiasi dan transparansi. “Hasil tender akan menjadi bekal PLN untuk ikat kontrak dengan pemenangnya. Dengan demikian, PLN bisa fokus membangun 10.000 MW dan jaringan kabel transmisi,” katanya.

Pemerintah, tambah Sudirman, juga membentuk tim nasional pembangunan pembangkit 35.000 MW. Keaggotaan tim antara lain Menteri ESDM, Menkeu, Menteri Agraria, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menkum dan HAM, Mendagri, dan Bappenas. “Kami juga meminta bantuan Mabes TNI khususnya AD untuk 'back up' misalkan penyiapan lahan di wilayah sulit,” ujarnya. Pemerintah berencana membangun pembangkit berkapasitas 35.000 MW. Sebanyak 25.000 MW di antaranya dibangun swasta dan 10.000 MW oleh PLN.

Rencana pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt dalam lima tahun depan membutuhkan dana yang cukup besar. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memperkirakan nilai investasi yang keluar sekitar Rp 1.000 triliun. “Capex (belanja modal) untuk membangun 35.000 megawatt Rp 1.000 triliun untuk lima tahun,” ujar Direktur PLN Murtaqi Syamsyuddin.

Pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt direncanakan dilakukan oleh pemerintah dan Swasta. Nantinya, PLN hanya membangun 10.000 megawatt dan sisanya 25.000 megawatt dibangun oleh pihak swasta. Untuk tahun ini, PLN mengalokasikan dana Rp 50 triliun untuk memulai proyek tersebut. Namun, PLN mengatakan masih memutar otak untuk menyediakan dana tersebut. “Untuk 2015, capex Rp 50 triliun. Kita masih putar otak untuk mencari pendanaan itu,” kata dia.

PLN juga menginginkan payung hukum yang super power dalam membangun proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) dalam lima tahun ke depan. “Kami butuh payung hukum yang kuat dalam bangun pembangkit listrik. Kalau standar seperti dulu, kita tidak bisa lah," kata Direktur Utama PLN, Sofyan Basir.

Sofyan menjelaskan, Surat Keputusan Menteri ESDM yang mengatur soal tender atau lelang, masalah lahan dan harga listrik memang cukup kuat, tapi payung hukumnya belum jelas untuk PLN. “Melalui surat pemerintah yang diambil alih Menteri ESDM, di sana terpampang surat keputusan Menteri agar kami bangun (pembangkit listrik) 35 ribu MW,” ungkap dia.

Menurut Sofyan, PLN memiliki kewajiban membangun 10 ribu MW dari total 35 ribu MW yang sudah direncanakan pemerintah. Sisanya yang hampir 25 ribu MW dari pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP). “Fokus 35 ribu MW agak besar di batu bara, porsi batu bara memang besar lah samai 60 persen, sisanya bisa kembali ke air, gas, dan panas bumi. Itu yang diprioritaskan,” tuturnya.

Pada kesempatan sebelumnu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menilai kekurangan pasokan listrik menjadi salah satu pengganjal pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  "Sekarang kita rasakan listrik menghambat pertumbuhan," kata  di Jakarta, akhir tahun lalu.

Meski tak mudah, lanjut dia, pemerintah akan bekerja keras untuk mengatas persoalan kekurangan pasokan listrik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Sekarang kita kerja keras, kerja tidak ringan tapi punya tantangan ke sana," tuturnya.

Indonesia bisa mengalami krisis listrik dalam dua tahun jika pemerintah tidak membuat terobosan dalam membangun pembangkit listrik. Menurut Sudirman, setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen diperlukan peningkatan suplai listrik 1,5 persen.

"Memang semakin nyata bahwa kalau tak ada langkah terobosan, maka dalam dua tahun dari sekarang akan terjadi krisis,” katanya.