NERACA

Jakarta - Pemerintah menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 mengutamakan penyelesaian nomenklatur kementerian pada Kabinet Kerja. "Kita fokus untuk menyelesaikan nomenklatur kementerian yang baru dibentuk, dipisah maupun yang digabung. Ini semua agar rancangan anggaran dapat disesuaikan," kata Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, di Jakarta, Jumat (9/1), pekan lalu.

Selain fokus pada penyelesaian nomenklatur kementerian, APBN-P 2015 juga memprioritaskan anggaran untuk tiga kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekitar Rp33 triliun, Kementerian Perhubungan sekitar Rp20 triliun dan Kementerian Pertanian sekitar Rp16 triliun.

"Tiga kementerian tersebut diprioritaskan untuk mewujudkan visi dan misi kabinet kerja seperti kemaritiman, kedaulatan pangan, pariwisata, industri dan industri kreatif," papar Bambang.

Dia mengatakan, dana tersebut dialokasikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun infrastruktur seperti jalan sebagai penghubung pembangunan dan juga perumahan rakyat.

Sementara Kementerian Perhubungan untuk membangun jalur kereta api di luar Pulau Jawa, menambah bandara dan memperluas bandara serta pelabuhan. Kemudian Kementerian Pertanian untuk irigasi tersier, penambahan alat mesin pertanian, bantuan pupuk, bantuan benih serta meningkatkan produktivitas.

Pemerintah, melalui Menteri Keuangan, secara resmi menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2015. Dalam dokumen negara yang baru itu, defisit APBN turun menjadi 1,9% dari angka sebelumnya 2,2%.

Selain itu, pemerintah akan mengalokasikan belanja infrastruktur yang lebih tinggi untuk mendukung program pembangunan. Yaitu dari Rp190 triliun menjadi Rp290 triliun. Di sisi lain, dari sektor penerimaan perpajakan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari target sebelumnya, yaitu Rp1.200 triliun menjadi Rp1.300 triliun.

Pada minggu ini, pemerintah akan mulai membahas RAPBN-P 2015 bersama dengan DPR dengan tenggat waktu penyelesaian selama satu bulan. [ardi]