NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, mengaku fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut dia, dana subsidi yang selama ini digunakan untuk dibakar, kini menjadi efektif sebab dapat digunakan bagi pembangunan infrastruktur di dalam negeri.

“Tidak ada lagi ruang fiskal. Subsidi yang harus dibakar menjadi tidak dibakar. Itu menyebabkan kita tidak perlu mengalokasikan dana subsidi. Dana subsidi bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur,” katanya, di Jakarta, Jumat (9/1), pekan lalu.

Dia mengatakan, pencabutan subsidi BBM, khususnya untuk jenis premium dan penerapan subsidi sebesar Rp 1.000 per liter untuk solar, adalah langkah untuk mendidik masyarakat tentang pembayaran harga keekonomian. Sebab, masyarakat dapat membeli BBM berdasarkan fluktuasi harga yang ditetapkan setiap bulan.

“Kita membiasakan masyarakat membayar harga keekonomian. Kalau harga tinggi, ya, bayar tinggi. Kalau harga murah, bayar murah,” katanya.

Dia mengatakan, saat ini pemerintah hanya mensubsidi solar karena memiliki daya cipta ekonomi, dibandingkan premium yang hanya dinikmati masyarakat menengah ke atas. “Yang harus disubsidi adalah solar, sebab premium tidak ada subsidi sama sekali. Tidak ada pengaruh APBN sama sekali,” kata Sofyan

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah  resmi menetapkan kebjakan terkait subsidi tetap (fixed subsidy). Kebijakan tersebut diambil pemerintah karena harga minyak dunia yang anjlok, sehingga pemerintah dinilai perlu meninjau harga BBM dalam negeri. "Kebijakan baru tentang BBM ini berlaku mulai 1 Januari 2015," ujar Menko Perekonomian Sofyan Djalil.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan BBM menjadi tiga jenis, yaitu BBM Tertentu, BBM Khusus Penugasan, dan BBM Umum. 

Dari ketiga jenis BBM tersebut, hanya BBM Tertentu yang diberikan subsidi. Adapun BBM Tertentu itu seperti solar, tetap disubsidi karena alasan aktivitas ekonomi. Subsidi tetapnya Rp1.000 per liter. Dengan begitu pemerintah akan bisa menghitung beban APBN 2015 nantinya. [agus]