NERACA

Jakarta – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan pihaknya berupaya penuh mendukung perbaikan sistem logistik nasional melalui penerapan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Nasional yang akan diresmikan akhir Januari mendatang. Franky mengatakan penerapan PTSP Nasional bisa meningkatkan minat investasi sektor logistik sehingga mampu meningkatkan daya saing industri nasional.

"Dalam Rencana Aksi Pengembangan Sistem Logistik Nasional 2011-2015, ada dua tugas BKPM yaitu meningkatkan peluang usaha sektor logistik, yang masuk rencana aksi penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan terbangunnya layanan perizinan usaha yang cepat, tepat dan transparan, sebagai bagian dari rencana aksi peningkatan efektifitas pelayanan," katanya.

Data BKPM menunjukkan realisasi investasi di sektor logistik dalam empat tahun terakhir relatif stabil. Pada 2011, realisasi investasi untuk penanaman modal asing (PMA) mencapai 3,79 miliar dolar AS sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp8,13 triliun.

Pada 2012, realisasi investasi di sektor logistik PMA mencapai 2,8 miliar dolar AS dan PMDN mencapai Rp8,61 triliun. Setahun berselang, realisasi PMA mencapai 1,44 miliar dolar AS dan PMDN Rp13,18 triliun. Sedangkan pada 2014, sepanjang Januari-September, realisasi PMA mencapai 2,80 miliar dolar AS dan PMDN mencapai Rp9,8 triliun.

Franky meyakini, di masa mendatang investasi sektor logistik akan meningkat nilainya. Pasalnya, pemerintah sudah menetapkan rencana pembangunan infrastruktur strategis yang dapat mendukung berkembangnya Sislognas sepanjang 2015-2019. "Program tol laut akan berimplikasi pada pembangunan pelabuhan yang dapat menggerakkan investasi sektor logistik," katanya, dikutip dari laman Antara, Kamis.

Bidang usaha yang termasuk sektor logistik antara lain angkutan laut domestik untuk penumpang dan barang, angkutan udara untuk penumpang dan barang, jasa kebandarudaraan, penanganan kargo, pergudangan, kurir, jasa pendukung angkutan air dan angkutan lainnya serta sektor telekomunikasi tanpa kabel dan lainnya.

Ditambahkan Franky, pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait tengah mempersiapkan peluncuran PTSP nasional yang rencananya dilakukan akhir Januari. "Hingga saat ini, persiapan sudah pada tahap penempatan 'liaison officer' dari Kementerian/Lembaga yang akan melayani proses perizinan PTSP Nasional di BKPM," katanya.

Sesuai rencana, lembaga itu akan melakukan uji coba penerapan sistem perizinan di beberapa sektor usaha seperti listrik dan industri pada 15 Januari mendatang. Dengan demikian, PTSP Nasional diharapkan sudah siap diberlakukan pada akhir Januari mendatang.

Pada kesempatan sebelumnya, akhir tahun lalu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil berjanji bakal mereformasi sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang selama ini menghambat untuk berinvestasi di RI.

Sofyan menjelaskan, apalagi ini sudah didorong ketika Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mengunjungi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berkeinginan agar izin investasi harus benar satu atap. "Selama ini sudah satu atap namun investor masih harus ke instansi yang berbeda. Kita akan melihat apa yang tidak bisa dan apa yang bisa. Mudah-mudahan dalam satu dua minggu akan bisa dilakukan pelaksanaan izin satu atap," papar dia.

Sofyan menambahkan, hal yang pertama kali dilakukan untuk perbaikan perizinan adalah reformasi diberbagai kementerian di pemerintah pusat. Nantinya reformasi tersebut akan berlanjut ke pemerintahan tingkat daerah. "Kita akan melakukan reform di berbagai kementerian. Masalahnya, perizinan kita membuat bisnis menjadi sulit. Kita usahakan mengurangi cost of regulation. Ini kan berkaitan dengan doing business. Kita masih di posisi 114, meski memang ada peningkatan. Tetapi Singapura selama ini ada di posisi pertama," imbuhnya.

Dirinya juga mendapat laporan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, bahwa banyak sekali rezim perizinan yang membuat bisnis menjadi sulit. Selain itu ada perizinan yang sulit di Kementerian Perhubungan. "Mudah-mudahan sebelum akhir tahun di pemerintah pusat yang buat biaya regulasi tinggi bisa diselesaikan. Lalu kita masukin di daerah yang sama. Dengan demikian, potensi investasi akan masuk banyak," tegasnya.

Sofyan menginginkan, Indeks Indonesia terhadap kemudahan investor bisma lebih meningkat. Saat ini Indonesia berada di peringkat 114, dan itu masih jauh di bawah Singapura yang berada di peringkat Pertama. "Apa yang bisa dilakukan pemerintah kita lakukan. Kita akan streamline. Izin usaha akan kita Teruskan. Izin masalah kelautan, bisa dimudahkan dan transparan," tuturnya.