Kadin Dorong Komoditas Unggulan Indonesia Timur

NERACA

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pengembangan komoditas unggulan, khususnya untuk Indonesia bagian timur, melalui kelompok kerja Percepatan Pembangunan Indonesia Timur (PPIT).

"Komoditas unggulan di wilayah timur yang bisa dikembangkan, antara lain singkong, kita membentuk pokja percepatan pembangunan wilayah timur," kata Ketua Komite Koordinator Bidang Perekonomian Kawasan Timur Kadin Nasruddin Tueka di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis.

Demi mendorong pengembangan komoditas unggulan yang salah satunya adalah singkong, kata dia, dalam rencana pokja nantinya pabrik yang ada akan terintegrasi di atas lahan sebesar 500 hektare untuk tiap titiknya. "Luas pertanaman 500 hektare, kami sudah melakukan studi untuk pengembangan industri desa mandiri," kata Nasruddin.

Menurut dia, teknis untuk industri pengolahan tersebut akan dimulai dari lahan, kemudian memasuki tingkat pengolahan menjadi produk-produk, seperti keripik, tepung tapioka, dan juga gluten. Diharapkan dengan rencana tersebut mampu memberikan kontribusi masyarakat, khususnya untuk wilayah Indonesia timur. "Prinsipnya bagaimana berkontribusi ke Indoensia timur untuk membangun ekonomi masyarakat," ujarnya.

Selama ini, lanjut Nasruddin, Indonesia timur sesungguhnya memiliki sumber daya alam yang sangat baik. Namun, masih bisa dikatakan untuk pendapatan masyarakat masih kurang. Oleh karena itu, pihaknya akan menggandeng kementerian terkait untuk mempromosikan program-program pokja tersebut. "Banyak potensi besar yang bisa dikembangkan, nantinya kami akan bekerja sama dengan kementerian terkait," kata Nasruddin.

Nasruddin menjelaskan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menandatangani MoU dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian untuk pengembangan komoditas singkong, khususnya untuk wilayah Indonesia timur tersebut. "Nantinya akan menjadi payung pengembangan komoditas tersebut, dan untuk mendorong industri serta kewirausahaan," ujar Nasruddin.

Pada kesempatan sebelumnya, Kadin Indonesia mengaku akan memfokuskan pengembangan bisnis di kawasan perbatasan antarnegara melalui perjanjian kerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Plt Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan James Budiono dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat, mengatakan perjanjian kerja sama dengan BNPP merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara kedua pihak pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Tujuannya tentu supaya 2015, kami bisa lebih fokus mengembangkan kawasan perbatasan serta mendorong pemerintah yang sekarang untuk memperhatikan wilayah perbatasan kita," katanya, dikutip dari laman Antara, akhir tahun lalu.

Menurut James, perkembangan kawasan perbatasan yang disebutnya sebagai beranda depan negara itu sudah sangat mengkhawatirkan dan mengancam keutuhan wilayah RI. "Bayangkan, saudara-saudara kita di perbatasan Malaysia sana, 'mulutnya' Indonesia tapi 'perutnya' sudah Malaysia," katanya.

James menyayangkan infrastruktur yang tersedia masih sangat minim. Padahal, dengan potensi yang luar biasa besar, kawasan perbatasan diminati banyak pengusaha.

Sementara itu, Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Triyono Budi Sasongko mengatakan pengembangan kawasan perbatasan selama ini memang masih terkendala dari segi landasan hukumnya.

"Landasan hukum soal perencanaan dan pembangunan kawasan perbatasan serta tata ruangnya belum terwujud. Ada sembilan kawasan perbatasan negara sesuai undang-undang. Kami sudah menyusun rancangan peraturan presidennya dan diharapkan akhir tahun ini bisa selesai untuk kawasan prioritas di lima koridor," katanya.

Lima kawasan yang menjadi prioritas itu adalah Kalimantan (berbatasan langsung dengan Malaysia), Nusa Tenggara Timur (berbatasan dengan Timor Leste), Papua (berbatasan dengan Papua Nugini), Maluku dan Maluku Utara-Papua Barat.

Dengan disahkannya rancangan peraturan presiden itu, Triyono mengatakan akan ada kepastian hukum yang mendorong investasi di sektor infrastruktur sehingga semua rencana pengembangan kawasan perbatasan bisa dipercepat.

Selain itu, sekitar 85 persen kawasan perbatasan darat merupakan lahan hutan yang pembangunannya memerlukan pertimbangan aspek keamanan, kesejahteraan dan pelestarian lingkungan.

Related posts