Apa Hebatnya Revolusi Mental VS Strategi Kebudayaan Indonesia - DOMAIN KEMDIKBUD, LEMHANNAS ATAU MENKO…?

Oleh: M. Qudrat Nugraha, Peneliti Senior Bid. Dikbud / Sekjen PB PGRI

Tulisan ini merupakan kelanjutan dari tanggal 4 November 2014 dengan judul “Selamat datang Menteri Anies Baswedan” pada tulisan tersebut pembahasannya dibatasi pada ruang lingkup pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan tulisan ini lebih menarik lagi karena pembahasannya dibatasi dalam ruang lingkup “kebudayaan” seyogianya menjadi domain “Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan” artinya komplementer tulisan terdahulu sebagai well come drink untuk Menteri Kemdikbud Kabinet Indonesia Hebat. Rasional tulisan ini lebih menarik karena para pembacanya akan datang dari dua kelompok akademisi bidang sciences atau lebih yaitu minimal dari akademik sciences pendidikan dan kebudayaan.

Pertanyaan pertama yang perlu dijawab, apakah kemdikbud sudah memiliki strategi kebudayaan nasional? Dilihat dari artifak yang ada dan definisi umum pengertian strategi dan kebudayaan tampak belum mempunyai strategi kebudayaan yang bisa ditarik benang merahnya mulai nilai historikal, kekinian dan ke masa depan. Untuk mempermudah membacanya perlu dikemukakan dahulu artikulasi strategi. Dalam tulisan ini Strategi merujuk dari awal lahirnya kata strategi yang berasal dari kata stratos ( Bhs Yunani Kuno) pada waktu itu diartikan sebagai suatu cara yang ampuh untuk memenangkan pertarungan antara dua gladiator supaya tetap hidup, seorang gladiator yang bertarung dengan gladiator lain menggunakan suatu strategi untuk memenangkan pertarungannya sehingga ia bisa tetap hidup. Kemudian konsep strategi ini diambil alih oleh science militer dan ekonomi yang diartikan sebagai sekumpulan respons terhadap situasi kondisi aspek internal dan aspek external organisasi (diadopsi atau lihat Prof. Robbins 2010) untuk memastikan agar tujuan institusi atau organisasi dapat dipastikan tercapai sesuai ketersedian waktu dan sumber daya serta visi dan misinya.

Dalam dunia bisnis dan organisasi usaha isu lain yang penting adalah isu persaingan usaha yaitu bila suatu organisasi usaha kalah bersaing bisa berarti kematian bagi organisasi usahanya karena itu ilmu strategi sangat berkembang dalam science ekonomi. Aplikasi strategi untuk organisasi pemerintahan tentu agak rumit dan banyak capaian atau kinerja yang agak sulit diukur mengingat banyak pemangku kepentingannya dan bersifat nilai-nilai sosial seperti rasa aman dan tentram, kepuasan berbagai macam pelayanan dan lainnya yang bersifat nilai-nilai yang abstrak. Kemudian menggabungkan kata strategi dan kebudayaan menjadi strategi kebudayaan menjadi semakin abstrak. Dengan ilmu strategi tsb di atas seharusnya semakin jelas karena yang perlu diformulasikan pertama adalah visi kebudayaan kita (Republik Indonesia) dan apa saja misinya. Satu misal visinya adalah integritas dan kepribadian nasional, maka cakupan Mendikbud Mas Anies mennjadi sangat luas secara institusional artinya hal-hal penting yang hendak dikembangkan terkait nilai-nilai atau mindset setiap warga negera bangsa. Ini mempunyai arti #kebudayaan dalam arti luas# bukan kebudayaan dalam arti sempit hanya untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran di persekolahan mulai pendidikan anak usia dini (PAUDNI) sampai dengan pendidikan tinggi. Baik kebudayaan yang diartikan secara sempit mapun luas maka strategi kebudayaan tentu harus fokus ke dalam aspek nilai-nilai dan mindset serta menginovasinya menjadi budaya kerja baru atau budaya produktif baru yang hendak direstorasi dan atau di inovasi agar bangsa Indonesia dapat mengikuti larinya keinginan Kabinet Indonesia Hebat.

Bagi para ahli di bidang corporate culture, manajemen strategi dan leadership, blusukan Presiden Jokowi akan sarat memberi makna bagi bangsa Indonesia ke masa depan dengan satu kondisiyaitu bila semua anggota kabinetnya mampumenterjemahkannya dan mengimplementasikannnya ke dalam manajemen pemerintahan yang jauh lebih rumit dibandingkan manajemen perusahaan sekalipun itu perusahaan multi nasional. Rumit atau kompleksitas manajemen pemerintahan ini di samping luas cakupannya yang artinya lebih luas dibandingkan manajemen perusahaan yang hanya terbatas pada pada fungsi produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, pengembangan dan riset dan bila menggunakan literatur baru perlu ditambah fungsi TIK (Teknologi informasi dan Komunikasi) dan Sistem Informasi Manajemen (SIM). Karena itu menentukan ukuran keberhasilan dengan cara melihat sejauh mana capaian kinerjanya melalui penilaian kinerjanya (Key Performance Index atau KPI) pasti lebih mudah dan sederhana dalam perusahaan multinasionaldibandingkan implementasi dalam manajemen pemerintahan.

Fenomena leadership Presiden Jokowi saat ini tidak bisa dianggap enteng atau biasa-biasa saja, suksesi leadership dari presiden ke-enam kepada presiden ketujuh (Presiden Jokowi) telah menjadi suksesi besar dan perhatian dunia (global) yang telah berjalan cukup mulus adalah sesuatu yang luar biasa. Ke luar biasaan ini bisa dilihat dari perjalanan politik dan demokrasi dengan mayoritas islam dan penduduk nomor empat terbesar di dunia. Bila dianalisis secara tajam dan proporsional Presiden Jokowi saat ini sedang melakukan perubahan sangat besar yang saya tidak yakin apa beliau menyadarinya atau tidak bahwa perubahan yang beliau lakukan setara perubahan besar sewaktu “glasnost dan perestroika” di Uni Soviet pada tahun 1993 sewaktu masih bersatu, dan perubahan besar dari nilai-nilai orde lama ke orde baru pada tahun 1966 di negeri ini.

Nilai-nilai dan perubahan yang menukik kepada mind set manusia yang dibawa Presiden Jokowi hanya akan bisa efektif sekali lagi bila anggota kabinetnya bisa menterjemahkannya dan mengimplementasikannya ke dalam manajemen pemerintahan. Nilai—nilai baru yang dibawa Presiden Jokowi dapat dikatakan nilai-nilai baru berorientasi hasil dengan cara-cara yang efisien dan mengurangkan budaya seremonial yang menghabiskan biaya dan waktu, karena itu beliau menamakan Kabinet Kerja Jokowi. Penanaman nilai-nilai baru hanyaakan sangat efektif dilakukan melalui Strategi Kebudayaan Nasional dan hemat pikiran tulisan ini sangat tepat bila tim leadernya berada di kementrian pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud). Rasionalnya kenapa tidak di Menko Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan dan Sekretariat bersamanya di Kemdikbud mengingat nilai-nilai baru harus disosialisasikan secara sistemik, sistematis dan masif untuk dapat menjangkau setiap warga negera Indonesia dimanapun berada. Alasan kedua kemdikbud adalah kementrian yang memiliki personel jumlahnya sangat banyak dibandingkan kementrian manapun dan mendekati jumlah tiga setengah jutaan lebih personel dan berpendidikan minimal S.1 (Sarjana) mereka itu adalah guru yang sebarannya memadai untuk menjangkau semua warga negara di berbagai tempat.

Kultur atau budaya baru yang dibawa kepemimpinan Presiden Jokowi dipastikan memiliki banyak nilai-nilai positif yang memerlukan perubahan mindset baru dan budaya carakerja baru dengan penuh penghematan (tidak boros) tetapi tetap harus efektif. Penghematan di semua lini ini di ilmu manajemen strategik di kenal dengan “Retrechment Strategic” (Lihat, Strategic Management 2012) dengan tujuan untuk memperkuat organisasi atau dalam hal ini manajemen pemeritahan agar semakin kompetitif untuk bersaing. Suatu keniscayaan untuk berhasilnya perubahan besar (Revolusi Mental) yang dibawa Presiden Jokowi perlu ada segera diiringi Pembaharuan Kebijakan Publik dalam hal ini berupa adanya “Strategi Kebudayaan Nasional “. Merujuk literatur “Public Policy” (Rian Nugroho, 2014). Kutipan aslinya “ Premis ini dikembangkan di atas premis bahwa politik, seunggul apapun, tidak memadai lagi karena yang diperlukan adalah kebijakan yang unggul. Sehebat apapun demokrasi yang dihasilkan dari suatu sistem politik, tetapi jika sistem politik yang demokratis itu tidak mampu mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul tidak ada gunanya”. Selanjutnya disimpulkan bahwa “Kebijakan publik adalah out put paling nyata dan paling utama dari sistem politik. Kebijakan politik adalah bentuk riil dari“. Artinya perubahan besar angin segar nilai-nilai baru yang hebat ini perlu pilar pendukung yang disebut “strategi kebudayaan nasional baru” atau bila diterjemahkan ke dalam Bahasa lain dapat disebut “Indonesia corporate culture “ yang menyatukan semua denyut nadi setiap warga negara dengan presidennya. Di sini dapat diberikan satu contoh seperti kecil tetapi nilai (values) perubahannya sangat besar, peristiwa Presiden Jokowi naik pesawat umum ke Singapore akhir November 2014 di kelas ekonomi yang sepertinya sepanjang sejarah kepresidenan RI hal ini belum pernah terjadi. Ini adalah sinyal dan sekaligus role model nyata dari top leader yang mempunyai makna besar bahwa semua anggota di manajemen pemerintahan sertasemua tim kabinetnya perlu melaksanakan “retrechment strategic” melalui usulan ini apa yang disebut Strategi Kebudayaan Nasional.

Contoh lainnya darithe blusukan Presiden Jokowi tentu masih banyak lagi apabila mau ditangkap/disimak dari“The Blusukan Presiden “ dan harus dilihat dari perspektif pembaharuan values jauh ke depan. Akhirnya inti sari dari tulisan sederhana ini adalah usulan kepada Kemdikbud yang dinakhodai oleh Mas Anies Baswedan yang salah tugas pokoknya mengembangkan kebudayaan ke masa depan dalam arti luas. Kongkritnya perlu sesegera mungkin memetakan dan memprioritaskan kebudayaan dalam tiga dimensi besar yaitu values mana harus masuk ke dalam kelompok “1. Harus dididik dan diajarkan, 2. Dilakukan pelestarian dan 3. Yang bisa dikomersialkan”. Rasionalnya yang masuk dalam dimensi 1 harus dapat menjangkau semua warga negara maka suatu keniscayaan dimensi ini diusulkan tulisan ini supaya dipimpin langsung oleh Menko Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Ibu Puan Maharani yang muda dan sangat futuristik bagi Indonesia ke masa depan. Kemudian sangat strategis bila melibatkan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) karena di dalamnya terdapat tugas pokok yang sama dengan lembaga di bawah presiden ini. Tentu saja dua dimensi lainnya perlu dikolaborasikan dan dikoordinasikan lintas kementrian agar nilai-nilai yang dikembangkan dan diprioritaskan tidak bertabrakan di ranah kehidupan nyata. ***

Related posts