Investasi di Indonesia Timur, Peran Swasta Masih Minim

NERACA

Jakarta – Dengan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia Timur yang berlimpah ternyata belum diiringi dengan peningkatan investasi sektor swasta di bagian Indonesia Timur. Nyatanya, 80% investasi di sana lebih disokong oleh pemerintah. Hal tersebut seperti dikatakan oleh Ketua Pokja Percepatan Pembangunan Infrastuktur Indonesia Timur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Ikhwanuddin Marwadi, dalam diskusi di Jakarta, Kamis (8/1).

Kondisi yang seperti ini, kata Ikhwanuddin, harus segera dibenahi. Memang, dalam mengembangkan wilayah Indonesia Timur perlu ada pendahulu dalam hal ini pemerintah, akan tetapi dana pemerintah itu terbatas sementara banyak sektor yang harus dibenahi di Indonesia Timur. Kondisi ini harus dibenahi. Salah satunya dengan mempercepat pembangunan di Indonesia timur, sehingga memudahkan investor mengeksekusi pembangunan infrastruktur. “Makanya Pak Jokowi bilang kalau birokrasi dipermudah, perizinan dipermudah,” imbuh dia.

Menurutnya, kemudahan perizinan juga akan berdampak pada minimnya risiko bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di kawasan Indonesia timur. Sebab, selama ini investor beranggapan kawasan tersebut berisiko besar untuk investasi. “Sekarang ini bagaimana simplikasi, jadi untuk apa dipersulit kalau dipermudah bisa. Jangan sampai perizinannya terlambat. Dua tahun masih visible, tapi karena keterlambatan izin pembangunan itu tidak visible,” ucap Ikhwanuddin.

Lebih jauh lagi, ia mengatakan Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Sayangnya belum didukung infrastruktur yang memadai. “Ketimpangan Indonesia (gini ratio) sudah mencapai 0,43 persen mendekati level kritis, ini akan kami dorong menjadi paling tidak 0,41 persen dengan pembangunan di wilayah timur seperti Maluku, Papua, Sulawesi dan Nusa Tenggara,” katanya.

Rasio gini adalah ukuran yang menunjukkan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Nominal rasio gini membentang dari nol sampai satu, di mana nol menunjukkan pemerataan dan satu melambangkan ketimpangan. Padahal menurutnya potensi Indonesia Timur sangat besar. Maluku misalnya dikenal sebagai lumbung ikan masional dan komoditas migas maupun tembaga. Sementara Papua memiliki potensi komoditas non pangan dan energi, sedangkan Nusa Tenggara sebagai daerah pariwisata.

“Tapi kontribusi Indonesia Timur terhadap produk domestik bruto (PDB) masih di bawah 5 persen, berbanding Jawa dan Sumatera 82 persen dan Kalimantan 12 persen, artinya belum ada pemerataan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Semua Terintegrasi

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Pokja Percepatan Pembangunan Indonesia Timur Kadin Ferrianto Djais mengatakan membangun ekonomi di kawasan Indonesia Timur harus terintegrasi antara infrastruktur, ekonomi, dan masyarakat. Menurut dia, membangun ekonomi kawasan Indonesia Timur berbeda dengan pembangunan di Jawa atau Sumatera. “Yang menarik bagaimana infrastruktur dibangun. Ternyata di Indonesia Timur, kita bangun infrastruktur, tapi kok ekonomi tidak dibangun. Membangun infrastruktur di Indonesia Timur harus diintegrasikan karena beda dengan bangun di Jawa dan Sumatera," ujarnya.

Dia menuturkan, membangun infrastruktur di Jawa dan Sumatera akan berdampak pada industri yang berada di daerah tersebut. Sementara di Indonesia Timur minim industri, sehingga pembangunan infrastruktur tak berdampak apapun. “Contoh menarik di Sorong. Kalau dilihat, infrastruktur di sana sudah hebat sekali. Akibatnya, kontainer masuk ke Sorong, tapi ternyata balik hanya kontainer kosong. Itu terjadi karena pertanian tidak mem-back up, akhirnya transportation cost mahal. Antara infrastruktur dan ekonomi harus digabungkan,” tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama dengan Presiden menggela sidang kabinet. Pada sidang tersebut, yang menjadi pembahasan adalah soal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pembangunan akan difokuskan kepada pembangunan wilayah Indonesia timur. “Karena seperti RPJMN 2015-2019 ini akan kita meningkatkan wilayah Indonesia Timur dulu," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeldjono.

Basuki menambahkan, peningkatan pembangunan di wilayah Indonesia Timur agar terjadi pemerataan Produk Domestik Bruto (PDB) yang selama ini paling tinggi dihasilkan oleh Pulau Jawa “Kan sekarang 58 persen Jawa, 20 persenan ada di Sumatera, itu disumbangkan PDB dari Jawa dan Sumatera. Nah sekarang kita naikkan," sebutnya.

Menurut Basuki, nantinya arah pengembangan PDB ini untuk menekan ketimpangan antara wilayah Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. "Jawa ini maksimal 50an persen PDB-nya, sehingga Sumatera naik sedikit, sisanya di timur naik PDB-nya. Supaya ketimpangan enggak terlalu besar," tegas Basuki.

Lanjut Basuki mengungkapkan, peningkatan PDB di Indonesia Timur ini dapat dilihat dari rencana Presiden Jokowi yang akan membangun beberapa infrastruktur, khususnya jalan tol dan pabrik semen. “Semuanya, makanya Presiden di Papua mau bangun pabrik semen, supaya di sana berkembang," tutupnya.

Related posts