NERACA

Yogyakarta - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membantu mengarahkan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi mandiri dan berbudaya.

"Dengan adanya Undang-Undang (UU) Desa diharapkan program desa nanti dapat benar-benar berjalan sebagai upaya pengembangan desa," kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, kemarin.

Saat menerima kunjungan jajaran pimpinan Universitas Islam Indonesia (UII), Sultan mengatakan pada dasarnya secara teori kepala desa di DIY sudah siap menyambut diberlakukannya UU Desa karena telah diberi pelatihan.

"Namun, yang menjadi problem adalah pada tahun ini (2015) tidak sedikit kepala desa di DIY yang akan berganti baru," kata Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Rektor UII Harsoyo mengatakan seiring hadirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015 diprediksi berbagai kalangan akan berdampak pada meningkatnya persaingan di berbagai bidang.

"Persaingan yang muncul disinyalir tidak hanya pada sektor produk, tetapi juga akan dirasakan oleh kalangan perguruan tinggi sebagai penyedia jasa pendidikan," katanya.

Untuk merespons hal tersebut, kata dia, UII terus berupaya mempersiapkan diri melalui perencanaan yang matang di berbagai program kerjanya.

"Selain itu, UII juga tetap berkomitmen untuk tetap peduli akan persoalan yang dihadapi masyarakat sebagai salah satu wujud tanggung jawab sosial," katanya.

Wakil Rektor I UII Ilya Fajar Maharika mengatakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan UII hingga saat ini sebagian besar di wilayah DIY, begitu juga dengan implementasinya.

Selain itu, UII juga memiliki program yang sudah berlangsung dengan lima desa binaan. Saat ini UII juga telah mengembangkan program Sekolah Lurah.

"UII berusaha untuk membantu teman-teman di perdesaan untuk dapat merespons hadirnya UU Desa. Dengan demikian, secara teknis dan pelaksanaannya seperti pengelolaan anggaran nanti dapat berjalan baik," katanya. [ant]