BI Tetap Jaga Kepercayaan Pasar - Fluktuasi Rupiah

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia akan terus menjaga kepercayaan pelaku pasar keuangan, meskipun saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sedang mengalami pelemahan akibat ketidakpastian kondisi ekonomi global.

"Kita akan menjaga kepercayaan di tengah-tengah situasi yang masih fluktuasi," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, di Jakarta, Rabu (7/1). Dia menjelaskan salah satu penyebab terjadinya pelemahan rupiah adalah karena para investor sedang khawatir dalam menanggapi kabar mengenai potensi keluarnya Yunani dari zona euro dan kondisi ini mempengaruhi beberapa mata uang dunia.

Tekanan eksternal itu membuat dolar AS menguat, namun seharusnya pelaku pasar tidak terlalu khawatir melihat perkembangan ekonomi terkini, karena fundamental perekonomian Indonesia dalam kondisi baik, setelah pemerintah menyesuaikan harga BBM.

"Ekonomi kita membaik, apalagi kalau kita lihat rencana pemerintah akan menggunakan subsidi yang lebih baik untuk mendorong ekonomi, itu akan membuat ruang agar ekonomi tumbuh lebih cepat," kata Halim.

Dia juga menambahkan Bank Indonesia terus memantau kondisi terkini serta melakukan upaya intervensi apabila volatilitas rupiah sudah terlalu tinggi dan jauh dari fundamentalnya, sebagai tindakan mencegah upaya spekulasi yang mungkin dapat terjadi.

"Kalau dari sisi 'supply and demand' kita tetap memantau dan saya kira Bank Indonesia melakukan upaya agar situasi temporer ini jangan membuat 'confidence' pasar memburuk," jelas Halim.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Indef, Enny Sri Hartarti mengungkapkan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat ini seharusnya mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk lebih serius membangun industri bahan baku pengganti impor.

”Pemerintah dapat mengambil sisi positif dari pelemahan rupiah ini dengan menggelontorkan insentif fiskal dan non-fiskal untuk menarik pengusaha dan investor agar menggencarkan pembangunan industri substitusi impor,” katanya.

Pelemahan rupiah, lanjut dia, sudah terjadi cukup lama. Seharusnya pemerintah perlu dorong stimulus dengan insentif fiskal dan nonfiskal untuk membangun industri substitusi impor. Hal ini tentu akan membuat biaya impor akan ikut naik, sehingga dapat menurunkan permintaan impor.

Meskipun di sisi lain kegiatan impor masih dibutuhkan untuk mengekspansi aktivitas bisnis dan ekonomi, Enny meminta secara bersamaan, pemerintah harus bergerak cepat untuk mendorong industri domestik memproduksi bahan baku pengganti impor.

Enny mengatakan gebrakan Presiden Joko Widodo dan jajarannya, dalam mereformasi perizinan usaha dan investasi telah menjadi permulaan yang baik sebagai insentif non-fiskal bagi dunia bisnis.

Reformasi perizinan itu, ujar dia, perlu diarahkan juga ke sektor industri penunjang yang memproduksi bahan baku pengganti impor. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mereformasi perizinan dan birokrasi usaha dan investasi. [ardi]

Related posts