NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sudirman Saad mengatakan tahun 2015 bisa saja Indonesia mencapai swasembada garam. Tapi yang dikhawatirkan, jika produksi tinggi, maka harga bisa turun. Untuk itu, perlu ada stabilisator harga agar ketika harga jatuh ada perusahaan yang mau membeli garam rakyat, sehingga tidak menurunkan gairah para petani garam.

“Kalau di beras ada Bulog, nah kalau di garam harusnya PT. Garam yang bisa seperti itu jadi menjadi stabilator jika harga sedang jatuh maka bisa membeli dari rakyat,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (7/1).

Kebutuhan garam nasional saat ini mencapai 4,02 juta ton terdiri garam industri 2,05 juta ton dan garam konsumsi 1,96 juta ton. Sedangkan produksi garam nasional sebanyak 2,55 juta ton, yang terdiri atas garam rakyat 2,2 juta ton dengan kualitas 30% KW1 dan PT Garam 350 ribu ton 100% KW1.

Dengan adanya swasembada garam maka diharapkan kebutuhan secara nasional sebanyak 4,5 juta ton terdiri garam industri 2,3 juta ton dan garam rakyat 2,2 juta ton. “Kita tinggal push produksinya jika memang ingin swasembada, hanya saja lagi-lagi apakah setelah produksi penyerapannya bisa optimal itu yang dikhawatirkan,” ujarnya.

Tahun ini, kata Sudirman, pihaknya menghimbau agar produksi garam nasional diharapkan mencapai 4,6 juta ton terdiri garam rakyat 3,2 juta ton dengan kualitas 90% KW1 dan PT garam 1,4 juta ton 100% KW1. Menurut Sudirman, saat ini ketersediaan lahan garam sekitar 30 ribu hektar dengan produktivitas lahan sebanyak 97 ton per hektar per musim dan teknologi pembuatan garam akan terus ditingkatkan agar bisa masuk di industri. “Produksi nanti kita akan terus dorong, harapannya akan sesuai dengan keinginan bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) 2015 kita bisa swasembada garam,” ucapnya.

Selain itu juga, langkah yang harus diantisipasi agar garam nasional bisa seluruhnya diserap oleh dalam negeri maka tentu ada penghentian impor garam. “Di sini memang jika ingin menghentikan impor harus ada sinergitas antar kementrian karena untuk impor bukan domain kami, tapi ada di Kementrian Perdagangan. Untuk itu, sedang kami upayakan proses itu agar bisa berjalan dalam jangka pendek ini, sehingga ekspektasi untuk mengejar swasembada bisa tercapai di akhir tahun,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha KP3K KKP, Riyanto Basuki, menambahkan, jika memang ingin mengejar swasembada garam memang bisa saja, tapi lagi-lagi bagaimana caranya kita dapat menggairahkan para petani garam, caranya harus bisa menjaga agar harga garam tidak jatuh. Maka perlu ada regulator yang mau membeli semua garam dari masyarakat. “Disini yang punya potensi PT. Garam karena perusahaan negara untuk bisa membeli garam dari rakyat, sehingga semangat para produsen garam tidak kendor,” katanya.

Adapun, lanjut Riyanto, hingga saat ini produksi garam untuk tahun 2014 telah mencapai target sebesar 2,58 juta ton dari target yang telah ditetapkan sebesar 2,5 juta ton.

"Pada 2014 kita target 2,5 juta ton. Pada saat ini per hari ini sampai jam 09.00 pagi. Tadi total produksi garam rakyat mencapai 2,58 juta ton. Jadi sangat sedikit melampaui target. Sistem data garam ada proses waktu, terakhir data masuk dari Cirebon Indramayu, Karawang," ujar nya.

Sedangkan pada tahun ini, KKP menargetkan produsen garam nasional dalam negeri mampu mencapai 3,3 juta dari 28 ribu hektar (ha) lahan yang akan dioptimalkan. "3,3 juta ton Insya Allah bisa tercapai, karena pd 2014 dengan kemarau yang tidak terlalu kering hanya 3,5 bulan. Kalau kemarau panjang bisa mencapai 3,3 juta ton garam KP 1 50 persen-60 persen," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menargetkan Indonesia harus mampu mencapai swasembada garam pada akhir 2015. "Awalnya ditetapkan target swasembada garam tahun 2017. Menurut saya terlalu lama. Jadi saya yakinkan kita bisa swasembada garam akhir tahun ini," tegasnya.

Dia menyatakan, Indonesia harus mencapai swasembada garam pada akhir 2015 dan untuk itu pemerintah akan menyiapkan teknologi pembuatan garam meskipun harus membelinya dari luar. "Kita memiliki anggaran untuk itu. Pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dapat dialihkan untuk pembelian teknologi pembuatan garam tersebut. Kenapa harus menunggu lama jika bisa dilakukan dengan cepat," kata dia.

Untuk itu, dengan pencapaian swasembada garam, maka tidak ada lagi impor garam lagi. “Kalau sudah swasembada sudah tidak ada lagi impor garam,” tukasnya.