Produsen Biofuel Tambah Produksi 2 Juta Ton di 2015

NERACA

Jakarta – Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia akan menambah kapasitas produksi bahan bakar nabati atau biofuel sebesar 2 juta ton pada 2015. "Pada 2015 akan ada penambahan kapasitas produksi biofuel sebesar 2 juta ton. Tapi dengan penambahan ini kebutuhan untuk tahun selanjutnya masih tetap kurang," kata Ketua Aprobi Paulus Tjakrawan di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta, Selasa, dikutip dari laman kantor berita Antara, Rabu.

Paulus menuturkan, kekurangan itu disebabkan karena secara total, jumlah pasokan BBN baru mencapai 6 juta ton. Padahal, kebutuhannya adalah 7 juta ton hingga akhir 2015. "Jadi masih kurang untuk investasi di bidang 'biofuel'," katanya.

Paulus mengatakan, hingga saat ini masih banyak hambatan dalam pengembangan investasi produksi BBN. Dari dalam negeri, katanya, hambatan terbesar berasal dari harga pokok produksi yang masih ditentukan oleh Kementerian ESDM yang dianggap belum mendukung bioetanol atau pun biodiesel. "Jadi dari situ saja kami sudah rugi Rp6 miliar sampai Rp7 miliar per hari," katanya.

Paulus berharap dukungan pemerintah dengan secepatnya memberikan indeks harga yang sesuai untuk industri tersebut. Menurut dia, dukungan pemerintah untuk kelanjutan program bioenergi sangat penting untuk menyokong perkembangan investasi industrinya. "Kami ingin dukungan, apakah program bioenergi ini dilanjutkan atau tidak?" ujarnya.

Selanjutnya, hambatan lain yang juga dihadapi adalah tuduhan praktik dumping dari Eropa."Ada perusahaan yang kena penalti sampai 22 persen. Ini semua tentu mengganggu. Makanya kami ingin dukungan investasi demi ketersediaan energi serta hilirisasi sawit," katanya.

Pada kesempatan sebelumnya, akhir tahun lalu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintahan baru saat ini lebih tegas melaksanakan kebijakan penerapan biofuel dengan menjadikan kewajiban. Ketua Gapki Joefly Bahroeny menyatakan, kebijakan penerapan biofuel yang saat ini bersifat mandatori seharusnya menjadi kewajiban sehingga mampu mendorong peningkatan permintaan minyak sawit di dalam negeri. "Negara-negara yang berhasil dalam penerapan biofuel menerapkan peraturan yang mewajibkan, kalau tidak ditaati akan ada penalti atau sanksi," katanya, seperti dikutip Antara.

Dengan kewajiban penerapan biofuel di dalam negeri, tambahnya, maka akan mendongkrak harga sawit yang dampaknya akan mengangkat harga jual produksi kelapa sawit rakyat. Joefly mengakui, harga CPO saat ini belum bersahabat bagi industri kelapa sawit dalam negeri karena berkisar 700-750 dolar AS per ton. "Peluang untuk meningkatkan (harga itu) masih terbuka yakni dengan mengefektifkan penggunaan biofuel," katanya. Menurut dia, kapasitas terpasang minyak sawit mentah nasional saat ini 3,2 juta ton namun realisasi produksi pada 2014 hanya sekitar 50 persen.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI), Delima Hasri Darmawan, mengatakan kendati pemerintah telah menerbitkan regulasi tentang penggunaan 10 persen bahan bakar nabati (BBN) yang dicampur dengan solar atau yang dikenal dengan mandatori biodiesel, dalam kenyataannya, kebijakan tersebut berjalan di tempat karena, hingga kini, penyerapan untuk pasar dalam negeri masih terbatas.

Menurut dia, kondisi sekarang yang menunjukkan menurunnya permintaan dari importir utama seperti Tiongkok, India, dan Eropa sangat mengancam pasar CPO nasional. Pasalnya, produksi CPO tetap stabil, meleset dari perkiraan dampak El Nino pada awal tahun. Pengusaha kelapa sawit pun kebingungan mencari pasar baru. Pasar CPO di dalam negeri masih lemah sehingga stabilitas produksi tidak seimbang dengan permintaan.

Related posts