TPID Belum Kerja Optimal - PENYEBAB INFLASI TINGGI DI ATAS TARGET APBN-P 2014

Jakarta – Kalangan ekonom dan akademisi menilai inflasi 2014 mencapai 8,36%, jauh lebih tinggi dari target APBN-P yang ditetapkan 5,3%, merupakan bukti Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) belum bekerja optimal. Pemerintah juga dianggap turut andil membiarkan administered price turut memicu melesatnya angka inflasi tersebut pada tahun lalu.

NERACA

Pengamat ekonomiyang juga Rektor Kwik Kian Gie School of Business Prof Dr Anthony Budiawan mengatakan, inflasi pada 2014 sangat tinggi bertengger di level 8,36%, sangat jauh dari target APBN-P 2014 sebesar 5,3%. Pemicu utamanya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang belum mampu di antisipasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). “Tingginya inflasi karena kegagalan TPID dalam mengantisipasi kenaikan BBM subsidi, sehingga inflasi merangkak naik hampir diseluruh Indonesia,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (6/1).

Selain itu, Anthony juga mengkritisi selama ini peran serta dari TPID dalam mengandalikan inflasi sangat rendah. Seharusnya peran dan fungsi TPID adalah bagaimana menjaga suplai dan permintaan barang di daerah sehingga tidak terjadi inflasi. Selama ini, apakah TPID sudah melakukan itu, patut di pertanyakan.

“Inflasi sebenarnya masalah suplai dan demand yang mengakibatkan harga barang bisa terjangkau, selama ini TPID sepertinya peranannya sangat minim terhadap itu, makanya tidak mampu menekan laju inflasi,” tegasnya.

Untuk itu, dirinya memproyeksikan dengan kenaikan inflasi yang sangat jauh dari target pemerintah maka dipastikan Bank Indonesia bakal menaikan suku bunga acuan (BI Rate) pada Februari atau Maret nanti. “Dengan inflasi tinggi, dan seandainya nanti the fed menaikan suku bunga acuan, maka biasnya BI langsung menaikan BI Rate,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Purbaya Sadewa menilai kenaikan inflasi yang jauh diatas target dapat dikatakan bahwa TPID tidak bekerja sama sekali. Pasalnya, TPID yang beranggotakan beberapa kementerian lembaga dan BI harusnya telah menyiapkan antisipasi atas setiap kebijakan yang pemerintah ambil. “Seperti contoh soal kenaikan harga BBM, itu kan TPID tentunya sudah mengetahui dan seharusnya bisa menyiapkan antisipasinya, akan tetapi masih ditemukan beberapa daerah yang mengalami kelangkaan,” jelasnya.

Semakin Melambat

Menurut dia, jika TPID tidak bisa mengantisipasi setiap kebijakan maka yang akan terjadi adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin melambat. Karena, sebagian besar inflasi nasional disumbang oleh daerah, sementara kontribusi Jakarta hanya sedikit. Yang harus diantisipasi, kata dia, inflasi di Januari mengingat pada Januari adalah musim paceklik sehingga pasokan pangan bisa saja terkendala. “TPID harus waspada terhadap musim paceklik. Lakukan intervensi ketika harga pangan mulai meningkat,” tegasnya. Sementara di Februari sampai dengan Maret, Indonesia akan masuk ke musim panen.

Purbaya pun mengingatkan TPID lebih siap dan peka terhadap momentum-momentum yang membuat harga naik. Karena jika tidak diantisipasi maka inflasi akan tinggi. “Kalau inflasinya tinggi dan bisa bablas 9% maka Bank Indonesia (BI) bisa menaikkan suku bunga acuannya ayau BI rate. Sekarang saja BI rate sudah cukup tinggi, apalagi nanti ketika inflasi tinggi dan BI menaikkan lagi suku bunga acuannya maka itu akan lebih berbahaya,” ucapnya.

Lebih jauh lagi, ia menambahkan bahwa inflasi dapat ditekan jika penghematan pemerintah untuk subsidi BBM dibelanjakan tepat sasaran yaitu memperbaiki infrastruktur. Sehingga, ketika infrastruktur membaik, maka dapat dinikmati oleh masyarakat. Kebijakan baru pemerintah mengenai BBM akan mengakibatkan naik turunnya harga BBM. Hal ini dikatakan berdampak baik ketika harga minyak dunia turun seperti saat ini. “Kalau harga minyak dunia turun bagus, tapi kalau naik ya kita lihat nanti dampaknya,” tambah Purbaya.

Seperti diketahui Menkeu Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, realisasi APBN-P 2014 ternyata banyak meleset dari target asumsi makro yang dibuat sebelumnya. Seperti realisasi pertumbuhan ekonomi hanya 5,1%, lebih rendah dari targetnya 5,5%. Inflasi pada akhir 2014 tercatat 8,36%, jauh lebih tinggi ketimbang dari target APBN-P 2014 yaitu 5,3%. Nilai tukar rupiah terhadap US$ tercatat rata-rata Rp 11.878, lebih tinggi dari asumsi semula Rp 11.600. Begitu juga realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$97 per barel, lebih rendah dibanding asumsi APBN-P 2014 yaitu US$105 per barel.

Dari gambaran tersebut, selain inflasi menurut pengamat, pemerintah diduga turut andil dalam pengamanan realisasi APBN, terutama dari tidak terkendalinya dalam hal penanganan masalah administered price (harga yang diatur pemerintah), dan permasalahan logistik serta tata niaga terkait dengan realisasi inflasi pada akhir 2014.

Ekonom Indef Eko Listiyanto mengakui target inflasi yang ditetapkan dalam asumsi makro sebesar 4,5% plus minus 1%, pada kenyataannya meleset.

Menurut dia, naiknya harga BBM sudah bisa dipastikan akan diikuti oleh kenaikan-kenaikan harga barang pokok lainnya sehingga kenaikan tersebut dapat memicu naiknya inflasi. Kenaikan BBM akan menggerus daya beli masyarakat. Hal itu akan sangat memberatkan masyarakat karena juga tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan. Apalagi, banyak masyarakat Indonesia yang sangat dekat dengan garis kemiskinan.

"Momentum perayaan Natal dan tahun baru menambahkan angka inflasi akhir tahun. Namun, angka inflasi ini juga tidak lepas dari dampak lanjutan kenaikan harga BBM. Oleh karenanya, pemerintah harus mengawasi harga-harga barang di pasaran untuk menjaga stabilisasi harga," ujar Eko.

Eko pun menambahkan sejak BBM naik, harga kebutuhan hidup melambung tinggi. Tiap hari masyarakat mengeluh karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan. Mahalnya harga kebutuhan hidup merupakan konsekuensi dari tingginya inflasi.

Dia juga menjelaskan penghitungan inflasi selama ini hanya dilakukan di beberapa daerah sehingga peta inflasi berdasarkan wilayah tidak tergambar secara keseluruhan. Problem transportasi atau logistik tidak semuanya bisa menjelaskan inflasi di daerah itu karena sebagian berada di Jawa yang relatif bagus logistiknya. Isu yang masuk akal adalah struktur pasar (distribusi) di wilayah itu yang cenderung terkonsentrasi sehingga harga dimainkan.

"TPID perlu dijalankan efektif di semua wilayah, khususnya di daerah yang inflasinya tinggi itu. Juga, Kementerian Perdagangan mesti memiliki "sistem deteksi harga dan pasokan antardaerah" yang mapan sehingga aksi bisa dilakukan cepat. Kementerian terkait mesti tahu detil soal ini dan bergerak sigap menutup celah sebab kenaikan harga komoditas terus merambat," ujarnya.

Pengamat ekonomi Prof Dr Didiek J Rachbini mengatakan, jika melihat dari data Inflasi pada akhir 2014 yang tercatat 8,36%, ini bisa dikatakan TPID gagal menjalankan tugas dan perannya dengan baik.

"TPID yang telah terbentuk di kabupaten/ kota belum mampu menekan laju distorsi kenaikan harga. Sejumlah harga kebutuhan pokok terus merangkak naik seiring permintaan pasar semakin tinggi. Padahal pemerintah provinsi telah mengintruksikan TPID agar menekan timbulnya kenaikan harga sembako di pasaran,"ujarnya. iwan/agus/bari/mohar

Related posts