Oleh: Bhima Yudhistira

Peneliti Indef

Walau terlalu cepat untuk menagih salah satu janji yang gencar dikampanyekan oleh Presiden di saat pemilu 2014 lalu, namun kehadiran bank pertanian nampaknya memang ditunggu oleh petani maupun nelayan terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh bank umum. Bukan hanya soal jangkauan, persoalan mahalnya biaya pinjaman dan mekanisme yang panjang membuat perbankan ragu untuk memberikan kredit kepada petani maupun nelayan. Sektor pertanian masih dianggap sebagai sektor kredit yang beresiko tinggi.

Dengan dalih risiko itulah kemudian bank umum menolehkan muka ke usaha kelapa sawit. Baik pertanian padi maupun perkebunan kelapa sawit memang termasuk kategori sektor ekonomi pertanian namun dua sub sektor tersebut memiliki perlakuan yang berbeda. Hasilnya sektor pertanian hanya mengandalkan perkebunan kelapa sawit dan kehutanan yang masing-masing meningkat 51,68 persen dan 19,56 persen sementara tanaman padi terus menurun. Laporan BPS di bulan Maret 2014, menambah panjang derita petani di pedesaan yang menanam padi di sawah. Terdapat 17 juta jiwa atau hampir 50 persen dari total jumlah petani di Indonesia yang dikategorikan miskin. Hal ini pun kontras dengan kontribusi sektor pertanian  terhadap PDB sebesar Rp368,3 triliun pada triwulan II-2014. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian pun cukup besar, yaitu 34,6 persen dari total angkatan kerja atau 38,07 juta jiwa.

Rendahnya produktivitas pertanian padi salah satunya didorong oleh faktor pemberian kredit. Lubang besar ini yang seharusnya bisa ditutup oleh Pemerintah melalui pendirian bank pertanian. Jika bank pertanian masih menyasar sektor kelapa sawit maupun kehutanan, maka dapat dikatakan keberadaan bank pertanian kurang bermanfaat. Justru bank pertanian dengan fasilitas khusus yang didapat dari Pemerintah diharapkan dapat menembus target-target petani miskin di pedesaan.

Dari kacamata pengambil kebijakan, walaupun program-program penyuluhan pertanian sudah dijalankan disertai pemberian alat-alat bantu di daerah namun hal itu belum cukup. Sebagai contoh, masalah impor pangan yang memukul petani sekedar dilihat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tanpa melihat aktor ekonomi di pedesaan yang terkena dampak langsung dari kebijakan itu. Sejak tahun 2003 hingga 2013 impor pangan meningkat dari 3,34 miliar dolar menjadi 14,9 miliar dolar, hampir empat kali lipat. Hal ini berdampak pada pengurangan 500.000 keluarga petani yang keluar dari sektor pertanian selama 10 tahun terakhir. Petani tampaknya melihat sektor pertanian di pedesaan sebagai sumber penghasilan yang tidak lagi menarik. Efek domino dari buruknya pengelolaan sektor pertanian berakibat pada naiknya angka urbanisasi, pengangguran serta retannya ketahanan pangan nasional.  

Mewujudkan bank pertanian memang bukan perkara mudah, terdapat aturan-aturan perbankan yang perlu ditembus oleh Pemerintah. Kendala terbesar datang dari Basel 2, sebuah aturan internasional yang mewajibkan bank memiliki modal minimum dan pengendalian resiko kredit yang cukup baik. Turunnya harga minyak dunia mungkin bisa jadi kabar baik bagi Pemerintah, selisih subsidi BBM dapat dialokasikan sebagian untuk mendirikan induk bank pertanian. Strategi lain yang mungkin dilakukan adalah akuisisi bank-bank daerah yang strategis. Selain itu persoalan resiko pun dapat diatasi dengan asuransi pertanian yang hingga saat ini kurang menarik karena tidak ada dorongan dari Pemerintah. Jangan menunggu hingga 5 tahun kedepan dan kita bertanya lagi, apa kabar bank pertanian?