Harga BBM Bakal Turun Lagi

NERACA

Jakarta – Mengingat masih banyaknya kritikan dari elemen masyarakat pemerintah bakal menurunkan kembali harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, memang harga premium sebesar Rp 7.600 per liter termasuk menghitung pajak, biaya distribusi, dan margin (alpha) BBM. "(Harga Rp 7.600) Terlalu tinggi, karena di dalamnya ada pajak PPN 10 persen, ada pajak daerah 5 persen. Sudah termasuk alpha," katanya di Jakarta, Selasa (6/1).

Sedangkan harga keekonomisan premium, lanjut Sofyan, sangat dipengaruhi oleh harga MOPS dan mata uang. Sofyan menegaskan, pemerintah masih terus mengaji harga BBM subsidi, berpatokan pada harga minyak dunia yang masih turun. "Nanti bulan depan akan ditetapkan lagi. Tunggu saja akan ada penurunan berikutnya," tutur Sofyan.

Pada kesempatan berbeda, Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan fakta-fakta di balik penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar, serta harga gas elpiji 12 kg yang baru saja dinaikkan. Menurutya harga BBM jenis premium dan solar lebih mahal dari harga keekonomian.

Dari data yang dipaparkan ICW, meskipun pemerintah menurunkan harga BBM jenis premium maupun solar, sesungguhnya pemerintah memahalkan harga dua jenis BBM itu.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas menjabarkan, untuk BBM jenis premium pada Januari 2015 harga keekonomiannya berada di angka Rp 7.013,67 per liter. Sedangkan pemerintah menjual dengan harga Rp 7.600 per liter."Sehingga penetapan harga premium versi pemerintah berpotensi lebih mahal sebesar Rp 586,33 per liter," kata Firdaus.

Untuk BBM jenis solar, kata Firdaus, harga keekonomian pada Januari 2015 Rp 6.607,53 per liter. Pemerintah menjual dengan harga Rp 7.250 per liter setelah menambahkan komponen PPN dan PBBKB.

Dari perhitungan ICW, subsidi solar yang diberikan pemerintah tidak Rp 1.000 per liter. "Beban subsidi BBM solar yang ditanggung oleh negara bukan Rp 1.000 per liter, tetapi hanya Rp 303,18 per liter," ucapnya.

Sementara untuk harga keekonomian elpiji 12 kg pada Januari 2015 sebesar Rp 9.508 per kg. Dia menuding, harga yang dijualPertaminalebih mahal Rp 1.717 per kg atau Rp 20.600 per satu tabung 12 kg.

Secara keseluruhan dari perhitungan itu, ICW menyebut pemerintah dan Pertamina memahalkan harga BBM dan gas 12 kg hingga mencapai Rp 2,479 triliun. Angka itu terdiri dari, premium sebesar Rp 1,440 triliun, solar sebesar Rp 909,9 miliar dan elpiji 12 kg sebesar Rp 128,8 miliar.

Sementara, berdasarkan analisa dari Partai Gerindra harga premium sebesar Rp 7.600 per liter. Idealnya harga BBM jenis Premium saat ini ialah Rp 5.714 per liter. Dengan harga yang sekarang pemerintah setidaknya meraup keuntungan Rp 1.886 per liter. Angka ini masih ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp 707.

Menurutnya, pemerintah mendapatkan keuntungan besar dari penjualan BBM Premium dengan selisih keuntungan Rp 1.886 per liter," tulisnya.

Perhitungan Gerindra ialah harga BBM yang saat ini dijual sesuai mekanisme pasar sebesar USD 72,69 per barel dikalikan asumsi nilai tukar Rupiah saat ini Rp 12.500 maka didapat angka Rp 908.668 per barel.

Angka Rp 908.668 per barel lalu dikonversi ke liter atau dibagi 159, di mana 1 barel menurutnya setara dengan 159 liter, maka hasilnya ialah Rp 5.714 per liter. Angka itulah, menurut Gerindra, seharusnya harga Premium saat ini.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah membongkar besaran biaya pengadaan hingga produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga tak menimbulkan kecurigaan di mata publik. Itu juga berlaku terhadap besaran biaya produksi BBM bersubsi jenis Premium berkadar oktan 88."Pemerintah harus terbuka biaya pokok produksi BBM sehingga tahu harga RON 88," jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya W Yudha.

Satya menuding negara justru memberi subsidi lebih banyak kepada produk BBM subsidi RON 88 mengingat mekanisme yang dilakukan yakni mencampur BBM RON 92 dengan nafta. Selama ini, papar dia, produk BBM bersubsidi yang sampai ke masyarakat merupakan hasil dari BBM RON 92.

"Namun RON 92 ini kemudian di-blending dengan mencampur nafta sehingga kadar oktan turun menjadi RON 88. Kami mensinyalir ada selisih kerugian yang dihasilkan atas proses pengadaan BBM impor di dalam negeri khususnya pada produk BBM subsidi pemerintah," pungkasnya. [agus]

Related posts