NERACA

Jakarta---Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) ternyata banyak dikelhkan masyarakat. Alasanya  program yang ditujukan membangkitkan perekonomi masyarakat  pedesaan ternyata belum menjadi solusi jangka panjang. "Program yang ada di desa seperti PNPM masih parsial," kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Sugiri Syarief kepada wartawan  di Jakarta, Sabtu (10/9)

Menurut Sugiri, PNPM Mandiri baru sebatas menghidupkan iklim produktivitas masyarakat daerah. Namun, alpa memikirkan bagaimana proses pemasaran produk-produk usaha kecil menengah (UKM) ini, termasuk bagaimana dia bersaing di pasaran. "Solusi dari melempar produk kecil ini tidak ada, sehingga solusi yang natural adalah pergi ke kota," tambahnya

Selain seolah setengah hati membangun daerah, asal dana program ini juga jadi sorotan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida, mengatakan dana kucuran PNPM Mandiri berasal dari dana pinjaman Bank Dunia untuk membangun desa. "Kenapa bukan dari APBN murni dari pajak, itu menunjukkan pemerintah tidak serius meningkatkan aktivitas perekonomian desa," tegasnya.

Beberapa bulan lalu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Stefan Koeberle sempat mengungkapkan Bank Dunia memberi pinjaman sekitar US$531 juta kepada PNPM Mandiri terkait program Perdesaan IV guna menggelontorkan 60.000 desa.

Pinjaman dari Bank Dunia ini akan membantu Pemerintah Indonesia dalam menyediakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) serta bantuan implementasi untuk sekira 5.000 kecamatan. PNPM Mandiri Perdesaan IV akan dilaksanakan dengan landasan kesuksesan dan pembelajaran dari proyek-proyek sebelumnya. "Program ini akan memberdayakan masyarakat desa dalam mengidentifikasi dan menerapkan prioritas pembangunan lokal," ungkapya

Koeberle menjelaskan, masyarakat bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan pembangunan infrastruktur. Program ini juga melatih masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan yang bersifat inklusif, serta memastikan bahwa dana digunakan sesuai rencana.

"PNPM memberikan suara serta kuasa dalam pengambilan keputusan. Program ini juga mengajarkan masyarakat tentang akunatabilitas, dan melatih mereka untuk menuntut transparansi dari pejabat pemerintah," tambahnya.

Selama dua tahun ke depan, pinjaman Bank Dunia ini akan memberi kontribusi pada anggaran tahunan pemerintah untuk program PNPM Perdesaan, yakni sebesar USD1,3 miliar. Pinjaman ini akan ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memperbaiki tata kelola pemerintah lokal dan infrastruktur seperti jalan-jalan desa, air bersih, dan sistem drainase. **cahyo