PNPM Mandiri Belum Berdampak Ke Desa - Belum Solusi Jangka Panjang

NERACA

Jakarta---Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) ternyata banyak dikelhkan masyarakat. Alasanya program yang ditujukan membangkitkan perekonomi masyarakat pedesaan ternyata belum menjadi solusi jangka panjang. "Program yang ada di desa seperti PNPM masih parsial," kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Sugiri Syarief kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/9)

Menurut Sugiri, PNPM Mandiri baru sebatas menghidupkan iklim produktivitas masyarakat daerah. Namun, alpa memikirkan bagaimana proses pemasaran produk-produk usaha kecil menengah (UKM) ini, termasuk bagaimana dia bersaing di pasaran. "Solusi dari melempar produk kecil ini tidak ada, sehingga solusi yang natural adalah pergi ke kota," tambahnya

Selain seolah setengah hati membangun daerah, asal dana program ini juga jadi sorotan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida, mengatakan dana kucuran PNPM Mandiri berasal dari dana pinjaman Bank Dunia untuk membangun desa. "Kenapa bukan dari APBN murni dari pajak, itu menunjukkan pemerintah tidak serius meningkatkan aktivitas perekonomian desa," tegasnya.

Beberapa bulan lalu, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Stefan Koeberle sempat mengungkapkan Bank Dunia memberi pinjaman sekitar US$531 juta kepada PNPM Mandiri terkait program Perdesaan IV guna menggelontorkan 60.000 desa.

Pinjaman dari Bank Dunia ini akan membantu Pemerintah Indonesia dalam menyediakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) serta bantuan implementasi untuk sekira 5.000 kecamatan. PNPM Mandiri Perdesaan IV akan dilaksanakan dengan landasan kesuksesan dan pembelajaran dari proyek-proyek sebelumnya. "Program ini akan memberdayakan masyarakat desa dalam mengidentifikasi dan menerapkan prioritas pembangunan lokal," ungkapya

Koeberle menjelaskan, masyarakat bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan pembangunan infrastruktur. Program ini juga melatih masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan yang bersifat inklusif, serta memastikan bahwa dana digunakan sesuai rencana.

"PNPM memberikan suara serta kuasa dalam pengambilan keputusan. Program ini juga mengajarkan masyarakat tentang akunatabilitas, dan melatih mereka untuk menuntut transparansi dari pejabat pemerintah," tambahnya.

Selama dua tahun ke depan, pinjaman Bank Dunia ini akan memberi kontribusi pada anggaran tahunan pemerintah untuk program PNPM Perdesaan, yakni sebesar USD1,3 miliar. Pinjaman ini akan ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memperbaiki tata kelola pemerintah lokal dan infrastruktur seperti jalan-jalan desa, air bersih, dan sistem drainase. **cahyo

BERITA TERKAIT

Ridwan Kamil Raih Penghargaan OpenGov untuk Program Desa Digital

Ridwan Kamil Raih Penghargaan OpenGov untuk Program Desa Digital   NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menerima penghargaan…

Beragam Solusi Keuangan di GIIAS - Astra Berikan Nilai Tambah dari Sekedar Jual Mobil

Lesunya bisnis pasar otomotif dalam negeri tidak mengurangi minat masyarakat Indonesia untuk hadir di pameran tahunan GAIKINDO Indonesia International Auto…

PENDAPAT SEJUMLAH PRAKTISI DAN PENGAMAT PERPAJAKAN: - Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Belum Perlu

Jakarta-Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah dan kalangan pengamat perpajakan meminta agar pemerintah memikirkan ulang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anggaran untuk Pembangunan Infrastruktur Naik 4,9%

  NERACA Jakarta - Pemerintah berencana untuk menggelontorkan anggaran infrastruktur dari APBN 2020 sebesar Rp419,2 triliun atau meningkat 4,9 persen…

Manipulasi Perintah Hakim, Jaksa Agung Dinilai Abaikan Larangan Presiden

  NERACA Jakarta - Pada pidato Sidang Tahun DPR/MPR 16 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo menginginkan tidak adanya ego sektoral…

Anggaran Pindah Ibukota Tak Masuk APBN 2020

  NERACA Jakarta -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah belum mengandalkan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan…