Infrastruktur Lemah Hambat Perkembangan Desa

NERACA

Jakarta----Turunnya peringkat daya saing Indonesia diperkirakan masalah pembangunan infrastruktur yang belum merata di daerah. Hal itu menyebabkan daerah menjadi sulit berkembang. “"Belum meratanya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dan desa di Indonesia, seperti pembangunan jalan yang belum merata, di bidang instansi ini yang paling menghambat," kata Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu kepada wartawan di Jakarta,10/9

Oleh karena itu, kata ekonom UGM, pemerintah sebaiknya dalam jangka panjang secepatnya menyelesaikan masalah infratruktur. Alasanya hal ini juga salah satu yang menghambat datangnya investor ke Indonesia. "Pembangunan jalan ini dan infrastruktur ini akan menghambat datangnya investor ke Indonesia," tambahnya.

Ditempat terpisah, Anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel menilai beban anggaran daerah saat ini lebih banyak dihabiskan untuk gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) dan belanja barang. Sementara urusan infrastruktur dikesampingkan.

" Kecenderungan ini mengkhawatirkan karena kenaikan penerimaan perpajakan serta transfer ke daerah, menjadi tidak bermakna karena habis ditelan kenaikan belanja untuk birokrasi," ujarnya

Lebih jauh Kemal, meminta pemerintah serius mengimplementasikan moratorium penerimaan PNS serta menerapkan kebijakan capping terhadap belanja pegawai dan belanja barang, baik di pusat maupun di daerah. "Idealnya ke depan, agar APBN kita sehat, total belanja pegawai dan belanja barang dibatasi paling tinggi 30% dari total belanja pemerintah pusat dan paling tinggi 50% dari total belanja pemerintah daerah," tandasnya.

Terkait semakin meningkatnya anggaran dana transfer ke daerah yang mencapai Rp 464,4 triliun tahun depan, Kemal memandang selain moratorium dan capping belanja pegawai serta belanja modal, diperlukan kebijakan standarisasi tunjangan untuk pejabat daerah.

"Tunjangan Sehingga alokasi belanja untuk infrastruktur dan pembangunan bagi rakyat bisa meningkat. Kemungkinan pemerintah untuk membatasi belanja pegawai pemda secara proporsional melalui muatan revisi UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, saya kira harus didalami secara serius," tegasnya.

Seperti diberitakan Global Competitiveness Report 2011-2012 yang dikeluarkan World Ekonomic Forum, peringkat daya saing Indonesia turun dari peringakat ke 44 pada 2010 menjadi 46 tahun ini dari 142 negera.

Meski mengalami penurunan, namun Indonesia tetap dianggap memiliki kinerja terbaik di antara negara berkembang di kawasan Asia, setelah Malaysia, China, mengalahkan India, Vietnam, Filipina. Hal itu dilatarbelakangi kondisi makro ekonomi yang membaik, meski mengalami kekhawatiran terhadap inflasi.

Kebijakan fiskal yang sehat membawa defisit anggaran dan angka utang publik menurun di tingkat yang rendah. Hal ini memberikan kontribusi bagi peningkatan rating negara. Untuk kondisi makro ekonomi ini, Indonesia berada di peringkat 23 (naik pesat dibanding kondisi 2007 dengan peringkat 89).

Kondisi ini juga berdampak bagi kualitas infrastruktur, meski dianggap masih rendah (peringkat 76 yang mengalami kenaikan 6 tingkat). Belum adanya pembangunan fasilitas pelabuhan, dan tidak menunjukkan adanya tanda kemajuan ini cukup mengkhawatirkan (peringkat 103 atau turun 7 tingkat, dengan skor 3,6). Selain itu, kondisi pasokan listrik juga masih tidak dapat diandalkan (peringkat 89).

Sementara itu, penilaian institusi publik juga menurun 10 tingkat menjadi peringkat 71. Pemerintah saat ini tengah mengatasi isu korupsi, suap. Isu ini masih dianggap menjadi faktor bermasalah dalam melakukan bisnis di tanah air. **cahyo

Related posts