NERACA

Jakarta - Rencana pemerintah untuk mengembalikan fungsi Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan membeli hasil produksi petani diharapkan bisa mendorong stabilisasi harga pangan pokok. “Presiden berharap peran Bulog (sebagai-red) penyangga disamping fungsi komersial, (ketika ada-red) penghapusan subsidi pupuk (ke petani -red) tapi pada akhirnya pemerintah beli ke petani,” kata ekonom Aviliani, seperti dikutip Antara, Selasa (6/1).

Aviliani mengatakan dengan peran Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok, bila fungsi itu bisa dilakukan dengan baik, maka harga pangan pokok dan barang keutuhan lainnya tidak akan terlalu terpengaruh bila harga bahan bakar minyak turun atau naik.

“(Harga-red) premium ikuti pasar. Yang harus dijaga pemerintah ketika harga bbm naik, harga lain naik, ketika turun tidak turun, dengan fungsi Bulog menjaga pangan pokok, maka pangan pokok aman ketika naik turun harga bbm sudah biasa. Pembangunan infrastruktur perlu dilakukan karena setiap daerah mempunyai permasalahan inflasi yang beda terkait konektivitas,” katanya.

Sementara itu, ekonom Sri Adiningsih, mengatakan ide pemerintah untuk mendorong BUMN dan menjadikannya motor penggerak perekonomian cukup baik, mengingat Indonesia memiliki ratusan BUMN dan bila berkaca ke Tiongkok, salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunannya ada BUMN Tiongkok.

“Penghematan APBN, subsidi BBM terutama membangun sektor ekonomi yang produktif, yang menarik adalah keinginan presiden gunakan BUMN sebagai motor pembangunan Indonesia, kita punya ratusan BUMN, Indonesia bisa lakukan itu, antara lain kurangi deviden dan menambah penyertaan modal pemerintah,” kata Sri Adiningsih.

Ia menambahkan, hal yang terpenting adalah menjaga harga kebutuhan pokok volatilitasnya tidak tinggi, ini kemudian presiden mendorong Bulog ke fungsi menjaga barang kebutuhan pokok. “Memang kalau minyak mentah naik sampai 100 dolar, saya kira pemerintah perlu evaluasi kebijakan,” ucapnya.

Sementara itu Ketua ISEI Muliaman Hadad mengatakan dalam pertemuan dengan Presiden, pengurus ISEI berdiskusi dan menyampaikan sejumlah pandangan mengenai berbagai sektor ekonomi. “Kami juga baru saja selesai melakukan sidang pleno di Ternate dan menyerahkan hasil diskusi dan ini mudah-mudahan bisa dimanfaat bisa ada update, dan saran (bagi pemerintah-red),” kata Muliaman Hadad.

Tugas Baru

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Mariani Soemarno menetapkan Dirut Bulog yaitu Lenny Sugihat. Selain itu, Bulog diberikan beban kerja baru oleh pemerintah untuk menjamin pasokan dan keterjangkauan masyarakat terhadap 7 komoditas unggulan, yaitu beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi. Rini memerintahkan kepada direktur Bulog tersebut untuk dapat menjamin ketersediaannya di masyarakat.

Namun, yang menjadi komoditas unggalan yang harus dijaga stabilitas harga dan pasokannya adalah beras dan kedelai. Dua komoditas ini menjadi fokus utama dan pertama oleh dirut Bulog ke depannya. Rini menyatakan bahwa untuk membantu kinerja dirut Bulog baru tersebut, pihaknya telah mengusulkan kepada presiden untuk segera menambah direksi minimal 5 dan maksimal 7 orang.

“Direksi Bulog tantangannya banyak sekali, jadi perlu ada penambahan personel. Sebab, ke depan Bulog bukan hanya sebagai penyangga harga gabah petani tetapi juga sebagai stabilisator harga pangan di masyarakat. Program ke depannya adalah bagaimana untuk dapat membeli apa-apa dari petani dengan harga yang wajar sehingga petani dapat lebih sejahtera. Ada 7 komoditas yang menjadi perhatian khusus. Namun ada dua yang paling utama, yaitu beras dan kedelai,” ujar Rini.

Rini meminta kepada dirut baru Bulog untuk bertanggung jawab terhadap harga 7 komoditas tersebut. Sementara untuk memenuhi kebutuhan domestik, apabila memang produksi di dalam negeri tidak mencukupi diperbolehkan melakukan impor. Namun Rini menegaskan untuk mengoptimalkan produksi dalam negeri terlebih dahulu untuk menuju swasembada pangan. Untuk komoditas yang mudah busuk dari 7 jenis tersebut, lanjut Rini, diharapkan dapat diproduksi dengan bentuk turunannya agar petani dan konsumen tidak merasa dirugikan.

“Pesan saya agar dirut Bulog mengecek di gudang-gudang yang dimiliki untuk melihat kondisi sebenarnya, agar dapat memperkirakan dari gudang tersebut bisa menampung hasil dari petani atau tidak. Kalau nanti ternyata tidak bisa menampung, kita harapkan dapat menggunakan gudang-gudang milik lembaga lainnya untuk menampung produk produk pertanian,” tambah Rini.

Dalam menjalankan unit usaha dan pelayanannya, Bulog dilarang menargetkan profit. Keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan Bulog ini, lanjut Rini, hanya boleh digunakan untuk program pengembangan ke depan dan untuk biaya operasional termasuk gaji karyawan Bulog.