Awasi LKM, OJK Tunggu Pemda - Semarang, Jawa Tengah

NERACA

Semarang - Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional IV Jateng-DIY menunggu kesiapan Pemerintah Daerah Tingkat II untuk mengawasi kerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

"Untuk saat ini LKM masih di bawah pengawasan OJK, meski demikian suatu saat harus diserahkan oleh OJK kepada Pemda tingkat II," kata Ketua OJK Kantor Regional IV Jateng-DIY Santoso Wibowo di Semarang, Jawa Tengah, Senin (5/1).

Menurut dia, pengawasan langsung diserahkan kepada Pemda tingkat II yaitu Kabupaten/Kota karena karakteristik setiap daerah yang tidak sama. "Setiap LKM pasti ada muatan lokalnya dengan menyesuaikan karakteristik masyarakat di masing-masing daerah. Kondisi ini yang paling memahami adalah Pemda setempat," katanya.

Ke depan, LKM tersebut hanya memiliki wilayah kerja seluas satu kabupaten sehingga jika saat ini masih ada LKM yang wilayah kerjanya lintas kabupaten maka harus segera menyesuaikan.

"Untuk penyesuaian ini diberikan waktu selama satu tahun. Tepatnya pengawasan sendiri mulai dilakukan pada 1 Februari 2016," katanya. Menurut Santoso, pada kurun waktu tersebut Pemda harus mempersiapkan diri sebagai pengawas. Selanjutnya, jika Pemda tingkat II sudah siap melakukan pengawasan maka tugas pengawasan baru dilimpahkan dari OJK ke Pemda tingkat II.

"Saat ini kami masih berupaya untuk mengedukasi dan bekerja sama dengan Pemda, bisa saja ke depan Pemda memiliki unit khusus yang mengawasi LKM, yang pasti suatu saat mereka harus siap melakukan tugas pengawasan ini," katanya.

Sementara itu, agar secara sah bahwa LKM tersebut benar di bawah pengawasan dari OJK, pendaftaran sudah dilakukan sejak 1 Januari 2015 lalu.

Pada registrasi tersebut, LKM bisa menjadi perseroan terbatas atau koperasi. Menurutnya, jika LKM tersebut ingin berbentuk sebagai koperasi maka memiliki dua pilihan yaitu apakah mau diawasi oleh OJK atau Dinas Koperasi.

"Kalau mau diawasi oleh OJK maka harus mengantongi izin dari OJK, begitu juga jika ingin diawasi oleh Dinas Koperasi harus memiliki izin dari instansi tersebut," katanya.

Untuk saat ini, jumlah LKM di Jawa Tengah mencapai ribuan dan tersebar di hampir setiap kabupaten. Sebagai gambaran, untuk Kabupaten Pati saja jumlah LKM mencapai 750 lembaga. [ant]

BERITA TERKAIT

OJK Cabut Izin BPR Sambas Arta

    NERACA  Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sambas Arta, yang beralamat…

Presiden Minta Koperasi Melek Teknologi - DI TENGAH ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Jakarta-Presiden Jokowi berharap koperasi di Indonesia bisa mendunia. Untuk itu, Presiden minta koperasi di negeri ini mencontoh koperasi terbaik di…

Pungli "Pak Ogah" di Semarang

Di Jalan Wotgandul arah gajah mada, Semarang, sejak bulan puasa hingga sekarang selalu ada "pak ogah", padahal dulu tidak ada…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Tingkat Bunga Penjaminan LPS Naik 25 Bps

      NERACA   Jakarta - Rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan tingkat bunga penjaminan untuk periode…

The Fed Dinilai Tak Akan Agresif Naikkan Bunga

    NERACA   Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah memprediksi Bank Sentral AS The…

Laba BTPN Tumbuh 17%

      NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) mencatatkan pertumbuhan laba bersih 17 persen…