NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan, realisasi defisit anggaran yang tercatat hingga 31 Desember 2014 mencapai Rp227,4 triliun atau 2,26% dari PDB, sedikit lebih rendah daripada target yang tercantum dalam APBN-Perubahan 2014.

"Defisit anggaran di bawah batas target 2,4%, dan menyebabkan Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) sebesar Rp19 triliun," katanya, dalam jumpa pers perkembangan ekonomi makro dan realisasi APBN-Perubahan 2014 di Jakarta, Senin (5/1).

Bambang menjelaskan bahwa defisit anggaran yang berada di bawah target ini, disebabkan karena adanya kelebihan pembiayaan anggaran dari penerbitan surat berharga negara meskipun penerimaan perpajakan tidak mencapai optimalisasi.

"Terjadi kelebihan pembiayaan dalam negeri hingga 102,7% sehingga defisit masih bisa sedikit ke bawah. Akan tetapi, ini belum final karena masih bisa berubah sampai pertengahan Januari. Realisasi final masih menunggu hasil LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat)," ujarnya.

Defisit anggaran yang mencapai Rp227,4 triliun atau 2,26% dari PDB berasal dari realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp1.537,2 triliun atau 94% dari target Rp1.635,4 triliun dan belanja negara sebesar Rp1.764,6 triliun atau 94% dari pagu Rp1.876,9 triliun.

Dari realisasi pendapatan negara, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.143,3 triliun atau 91,7% dari target Rp1.246,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak yang mencapai Rp390,7 triliun atau 101% dari target Rp386,9 triliun.

"Pencapaian penerimaan perpajakan dipengaruhi melambatnya pertumbuhan pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan, perlemahan impor dan penurunan harga sawit (crude palm oil / CPO) di pasar internasional," ujar Bambang.

Dia juga mengatakan bahwa pemerintah mengupayakan adanya tambahan penerimaan, terutama dari pajak nonmigas yang belum tercatat dalam realisasi, agar mampu mendekati target Rp988,5 triliun meskipun realisasi baru mencapai Rp894,5 triliun atau 90,5%.

"Pajak nonmigas akan diupayakan mendekati Rp900 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memang mengalami 'shortage' karena terjadi kenaikan restitusi pajak yang luar biasa, terjadi di hampir seluruh kantor wilayah Ditjen Pajak," katanya.

Dari realisasi belanja negara, kata dia, penyerapan belanja pemerintah mencapai Rp1.190,8 triliun atau 93% dari pagu Rp1.280,4 triliun dan transfer ke daerah telah mencapai Rp573,8 triliun atau 96,2% dari pagu Rp596,5 triliun.

"Penyerapan belanja pemerintah pusat dipengaruhi upaya peningkatan efisiensi belanja kementerian negara atau lembaga, termasuk penghematan perjalanan dinas dan paket rapat akhir tahun 2013 serta pengendalian belanja non kementerian negara atau lembaga," jelas Bambang.

Realisasi belanja subsidi energi untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir belum melebihi pagu, untuk subsidi BBM baru mencapai Rp240 triliun atau 97,4% dari pagu Rp246,5 triliun, dan subsidi listrik Rp101,8 triliun atau 98,1% dari pagu Rp103,8 triliun.

"Kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014 ternyata dapat mengendalikan realisasi subsidi BBM sehingga tidak melebihi pagu subsidi energi yang telah ditetapkan pemerintah dalam APBN-Perubahan 2014," katanya.

Sementara itu, realisasi pembiayaan mampu melebihi target dan membantu menekan defisit anggaran dalam APBN-Perubahan 2014, yaitu telah mencapai Rp246,4 triliun atau 102% dari target yang ditetapkan sebesar Rp241,5 triliun. [ardi]