Hipmi Jaya Dukung Urus Izin UKM "Satu Kertas"

NERACA

Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Wilayah Provinsi DKI Jakarta mendukung kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang akan menerapkan kebijakan proses pengurusan izin usaha kecil dan menengah (UKM) pada 2015 yang cukup dengan satu lembar kertas.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Iskandarsyah Ramadhan Datau Gobel mengungkapkan, kebijakan ini akan meningkatkan daya saing dan kapasitas usaha kecil menengah ke depan. Bahkan, kata dia, izin satu lembar kertas ini telah lama digagas oleh Hipmi.

“Izin satu lembar ini sudah lama disuarakan senior-senior Hipmi. Namun baru kesampaian tahun ini. Kita sangat setuju,” ujar Rama Datau, di Jakarta, Senin (5/1). Dia juga mengatakan, salah satu penghambat berkembangnya UKM di Tanah Air adalah kesulitan mengurus perizinan.

Padahal di negara-negara maju masalah kemudahan izin ini menjadi daya saing investasi dinegara tersebut. “Tapi di negara kita soal izin ini sangat rumit berjenjang menguras biaya dan waktu,” ujar Rama. Dia lalu mencontohkan rumitnya perizinan untuk pelaku UKM mulai dari RT, RW, Kelurahan, sampai Kecamatan.

Pelaku UKM juga harus memegang berbagai jenis surat usaha mulai dari Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha, Perdagangan (SIUP), Surat Domilisi dan sebagainya. Itu belum termasuk Surat Ijin Tempat Usaha, Kadin, SIUJK, API, dan Paten Merek.

Selain menghapus izin berjenjang, Rama Datau juga meminta agar pemerintah pusat mengkaji dan mencabut puluhan peraturan daerah (Perda) yang menghambat pertumbuhan UKM dan Koperasi serta tidak sinkron dengan aturan perundangan di atasnya segera dicabut.

”Perda-Perda ini berisi pungutan-pungutan retribusi terhadap koperasi dan UKM. Judulnya pembinaan UKM daerah, tapi malah memunculkan urusan birokrasi baru lagi,” papar Rama. Dia menilai, penyederhanaan perizinan ini akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas (scaling-up) dunia usaha.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, berjanji akan memprioritaskan proses pengurusan izin usaha kecil dan menengah pada 2015 cukup dengan satu lembar kertas sudah bisa mengakses perbankan.

Menurut dia, program pengurusan izin dengan satu lembar kertas tersebut dimaksudkan untuk memangkas proses pengurusan izin yang selama ini terlalu berbeli-belit dan mahal, sehingga membuat para pelaku UKM menjadi enggan, karena merasa kalah bersaing dengan industri besar.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, pihaknya pada 5 Januari 2015, melakukan penandatangan nota kesepahaman (memorandum of understanding / MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bahwa seluruh pengurusan izin koperasi akan terangkum dalam satu lembar kertas, tanpa harus mengurus izin lainnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Kemenkop Benahi UKM Pasca Bencana di NTB dan Sulteng

Kemenkop Benahi UKM Pasca Bencana di NTB dan Sulteng NERACA Mataram - Kementerian Koperasi dan UKM melakukan sinergitas kegiatan di…

Pacu Pertumbuhan Kinerja - Wismilak Raih Izin Kawasan Berikat Surabaya

NERACA Jakarta – Emiten produsen rokok, PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) menyambut baik ketetapan pemerintah yang memberikan izin atas…

Aplikasi Lamikro Diperkenalkan ke UKM Jatim

Aplikasi Lamikro Diperkenalkan ke UKM Jatim NERACA Pamekasan - Perhimpunan Bank Milik Pemerintah Daerah Jawa Timur (Perbamida Jatim) akan lebih…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Benny Tatung Minta Kades Baru Mampu Tingkatkan Perekonomian Desa

  NERACA   Oku Timur - Sebanyak 39 Kepala Desa dari 48 Desa yang telah melakukan pemilihan beberapa waktu lalu…

Astrindo Refinancing Pinjaman Credit Suisse

    NERACA   Jakarta - Pada penghujung tahun 2018, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (Astrindo) berhasil mendapatkan dana US…

Pembangunan Perkebunan Kebijakan Jangka Panjang

      NERACA   Jakarta - Pembangunan perkebunan tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek, namun perlu kebijakan jangka panjang…