NERACA

Jakarta - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi memperkirakan alokasi anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp120 triliun. Anggaran tersebut mencakup semua program seperti pembangunan desa dan kabupaten di wilayah transmigrasi.

"Total 33 ribu desa dan 122 kabupaten. Idealnya Rp120 triliun yang semuanya (wilayah) transmigrasi," kata Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi, Marwan Ja’far, di Jakarta, Senin (5/1).

Menurut dia, kriteria desa tertinggal secara umum terlihat dari sisi infrastruktur yang kurang memadai, terisolasi, dan adanya disparitas yang menonjol dengan wilayah kota. Terlihat pula, dari segi sumber daya manusia yang buta huruf dan tingkat pendidikan di bawah sekolah menengah pertama (SMP).

Dia menuturkan anggaran yang dimiliki Kementerian baru sekitar Rp19 triliun. Dana tersebut berasal Rp9 triliun pada era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Rp 10 triliun dari kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun begitu, Marwan mengaku Indonesia masih akan sulit untuk bisa menjadi negara maju.

Marwan juga menyebutkan, saat ini masih banyak desa-desa di Indonesia berkategori tertinggal yang perlu dibangun agar lebih berkembang dan mandiri. Membangun desa, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat itu hukumnya wajib.

Dia mengatakan, percepatan pengurangan kemiskinan di perdesaan melalui program transmigrasi, tidak boleh hanya sekadar retorika, tetapi manfaatnya harus benar-benar dapat dirasakan. “Kalau kita dapat melaksanakan ini dengan baik, maka saya yakin, secara nasional, angka kemiskinan juga akan berkurang,” ujarnya.

Untuk kesejahteraan desa, Marwan mengatakan, pemerintah dalam pembangunan ke depan akan berorientasi pada rakyat, people-centered development, sebagaimana diketahui bersama bahwa 60% lebih rakyat Indonesia masih miskin berada di desa.

Selama ini meskipun secara nasional, kata Marwan, pemerintah membangun infrastruktur dalam skala yang besar, dengan biaya yang besar pula. Tetapi seringkali, tidak cukup menjamah pada infrastruktur dasar yang diperlukan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, apalagi di wilayah pedalaman.

“Oleh karena itu, program transmigrasi justru mengisi program-program nasional yang terus kita jalankan hingga saat ini,” ujarnya.

Menurut Marwan, pembangunan dan pengembangan transmigrasi menjadi garda terdepan dalam perdesaan. Karena menjadi sangat strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga tercipta pusat-pusat pertumbuhan yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat luas. 

“Tidak hanya sekadar memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di lokasi saja, tapi mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi mulai  dari lingkup desa, kecamatan, kabupaten / kota, provinsi sampai nasional,” pungkasnya. [agus]