NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan menganggarkan 50% atau sebesar Rp115 triliun dari ruang fiskal yang dianggarkan, yakni Rp230 triliun, yang diperuntukkan membangun infrastruktur. Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah memang memprioritaskan anggaran untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur pada tahun ini. Sementara sisanya yang 50% lagi akan digunakan untuk bantuan sosial dan yang lainnya.

Namun begitu, Bambang mengaku belum dapat memberikan angka yang pasti terkait alokasi dari ruang fiskal tersebut. Sebab, anggaran tersebut masih harus dibahas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 bersama Komisi XI DPR. “Adapun untuk perincian yang lebih detailnya nanti di APBN-P 2015 sama DPR,” jelasnya di Jakarta, Senin (5/1).

Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan proyek-proyek infrastruktur yang akan dikerjakan tahun ini dan masuk dalam kategori prioritas adalah yang berkaitan dengan program peningkatan ketahanan pangan, irigasi, serta pelabuhan.

"Total kebutuhannya sekitar Rp106 triliun. Kemungkinan dananya akan dipenuhi dari hasil pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dari situ saja (pengalihan subsidi BBM) sudah cukup, bahkan berlebih," tukasnya.

Berdasarkan hasil perhitungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo membutuhkan dana lebih dari Rp5.000 triliun untuk pembangunan infrastruktur sepanjang 2014-2019.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan / Bappenas, Dedy S Priatna menjelaskan, dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah butuh anggaran sekitar Rp5.519 triliun. Besarnya anggaran itu tidak bisa hanya mengandalkan uang negara atau APBN. Pemerintah sekaligus menegaskan butuh dukungan swasta untuk mewujudkan itu.

Dari data Bappenas, perkiraan sumber pendanaan berasal dari APBN hanya 40,14% atau sebesar Rp2,215 triliun. Sebesar 9,88% dari APBD atau senilai Rp543 triliun. Sekitar 19,32% dari peran BUMN atau senilai Rp1,06 triliun, dan dukungan swasta 30,66% senilai Rp1,69 triliun.

"Perlu dukungan pembiayaan dari swasta, termasuk dari luar negeri, dan juga melalui BUMN," kata Dedy. Dia juga mengklaim, rencana pembangunan ini sudah sesuai arahan Jokowi dalam Program Nawacita. Utamanya memajukan sektor maritim, sesuai visi-misi pemerintahan Jokowi-JK. Proyek Tol laut, kata dia, menjadi prioritas. Dia menjelaskan, pembangunan tol laut, infrastruktur kemaritiman dan perhubungan laut membutuhkan dana mencapai Rp900 triliun. [agus]