KKP Pede Garam Capai Swasembada - Akhir 2015

NERACA

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menargetkan Indonesia harus mampu mencapai swasembada garam pada akhir 2015. "Awalnya ditetapkan target swasembada garam tahun 2017. Menurut saya terlalu lama. Jadi saya yakinkan kita bisa swasembada garam akhir tahun ini," katanya, pada acara Refleksi 2014 dan Prediksi 2015 Pembangunan Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, Senin (5/1).

Dia menyatakan, Indonesia harus mencapai swasembada garam pada akhir 2015 dan untuk itu pemerintah akan menyiapkan teknologi pembuatan garam meskipun harus membelinya dari luar.

"Kita memiliki anggaran untuk itu. Pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dapat dialihkan untuk pembelian teknologi pembuatan garam tersebut. Kenapa harus menunggu lama jika bisa dilakukan dengan cepat," kata dia.

Untuk itu, dengan pencapaian swasembada garam, maka tidak ada lagi impor garam lagi. “Kalau sudah swasembada sudah tidak ada lagi impor garam,” tegas pemilik Maskapai Penerbangan Perintis, Susi Air, ini.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sudirman Saad menyatakan, kebutuhan garam nasional saat ini mencapai 4,02 juta ton terdiri garam industri 2,05 juta ton dan garam konsumsi 1,96 juta ton.

Sedangkan produksi garam nasional sebanyak 2,55 juta ton, yang terdiri atas garam rakyat 2,2 juta ton dengan kualitas 30% KW1 dan PT Garam 350 ribu ton 100% KW1. Dengan adanya swasembada garam maka diharapkan kebutuhan secara nasional sebanyak 4,5 juta ton terdiri garam industri 2,3 juta ton dan garam rakyat 2,2 juta ton.

Impor garam = tidak berdaulat


Sementara itu produksi garam nasional diharapkan mencapai 4,6 juta ton terdiri garam rakyat 3,2 juta ton dengan kualitas 90% KW1 dan PT garam 1,4 juta ton 100% KW1. Menurut Sudirman, saat ini ketersediaan lahan garam sekitar 30 ribu hektar dengan produktivitas lahan sebanyak 97 ton per hektar per musim serta teknologi pembuatan garam masih sederhana.

"Nantinya diharapkan ketersediaan lahan garam mencapai 38 ribu hektar dengan produktivitas lahan 120 ton / hektar / musim," katanya. Menyinggung kendala dalam memproduksi garam, Sudirman menyatakan cuaca maupun musim penghujan, sehingga diperlukan teknologi untuk mengatasinya.

Menurut dia, dalam pembuatan garam tidak diperlukan teknologi yang terlalu canggih, bahkan seperti yang dimiliki Australia hanya sekedar menyedot air laut untuk kemudian dikeringkan tanpa bergantung pada matahari.

Sementara Direktur Utama PT Garam, Usman Perdanakusuma menambahkan, impor garam industri membuat negara tak bisa berdaulat. “Potensi uang negara yang hilang akibat impor garam industri berkisar Rp1,5 triliun,” katanya.

Berdasarkan data PT Garam, total kebutuhan garam konsumsi pada 2014 sebesar 1.728.219 ton. Rinciannya, 756.494 ton untuk rumah tangga, 446.725 untuk industri aneka pangan, dan 525.000 untuk industri pengasinan ikan. Sedangkan kebutuhan garam industri total mencapai 2.128.875 ton. Sebanyak 1.793.457 ton di antaranya dipenuhi melalui impor.

Menurut Usman, kebutuhan garam industri sebagian dapat dipenuhi oleh negeri sendiri. Hal itu bisa dilakukan jika PT Garam diberi otoritas mengelola lahan Teluk Kupang di Nusa Tenggara Timur yang luasnya 5.000 hektar. “Lahan itu bisa menghasilkan garam setara dengan garam industri 600 ribu ton per tahun,” pungkasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…