NERACA

Jakarta – Masalah terbesar dari perikanan budidaya adalah terkait dengan pakan, mengingat 75% dari total biaya produksi budidaya ikan habis untuk biaya pakan ikan. Oleh karenanya, guna menekan biaya produksi tu, saat ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah gencar untuk menjalankan program kemandirian pakan ikan nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, menegaskan salah satu program yang akan dijalankan selama 2015 adalah program kemandirian pakan. Mengingat selama ini biaya produksi pakan ikan bisa mencapai 75–80 persen dari total produksi. Oleh karenanya, pihaknyai ingin membangun sentra-sentar kelompok khusus untuk membuat pakan, dengan harapan mampu membuat pakan secara mandiri dengan harga terjangkau, yang nantinya bisa menekan biaya produksi hingga sampai 50 persen.

“2015 utamanya adalah bagaimana agar kita mampu membuat pakan secara mandiri dengan kualitas yang bagus dan harga terjangkau sehingga cost produksi bisa ditekan,” tegas Slamet kepada wartawan saat menghadiri acara Refleksi Tahun 2014, dan Outlook Tahun 2015 Program dan Kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Gedung KKP, Jakarta, Senin (5/1).

Mengingat, sambung Slamet, selama ini bahan baku membuat pakan masih banyak impor oleh karenanya harga pakan mahal, tapi dengan membuat pakan sendiri terutama dengan bahan baku nabati maka ketergantungan akan impor bahan baku pakan bisa ditekan. “Untuk budidaya sendiri kita fokus pada produksi pakan berbahan baku nabati sehingga lambat laun akan mengurangi ketergantungan pakan berbahan baku ikan,” imbuhnya.

Adapun nantinya, lanjut dia lagi, DJPB akan fokus pada kelompok-kelompok pakan yang nantinya mereka akan memproduksi pakan berbahan nabati, dengan diberikan pendampingan dan bantuan alat pembuatan pakan, sampai dengan alat transportasi untuk mengangkut pakan, “Nanti untuk pakan dikelola oleh khusus oleh kelompok pakan sehingga mereka fokus untuk produksi pakan sehingga nanti bisa lebih produktif,” ujarnya.

Sedangkan untuk daerah-daerah yang nantinya memproduksi pakan sementara difokuskan pada daerah yang memang sentra-sentra perikanan budidaya seperti Gunung kidul, Sleman, Kulon Progo, dan daerah-daerah lain di luar Jawa yang memang potensi perikanan budidayanya besar. “Untuk tahap awal daerah sentra-sentra perikanan budidaya dulu, nanti berkembang ke daerah yang lain,” ucapnya.

Namun intinya, imbuh Slamet, di sini upaya yang terus dikejar tentu adanya peningkatan produksi perikanan budidaya menuju kedaulatan pangan. Oleh karenanya, diharapkan dengan program ini selain biaya produksi perikanan budidaya yang bisa ditekan, produksi dapat terus digenjot, sehingga mampu mewujudkan kemandirian pangan, dan yang terpenting lagi adalah dengan harga yang terjangkau oleh massyarakat.

“Selama ini, sesui dengan keinginan dari bu Menteri kami selalu melakukan identifikasi masalah-masalah yang menjadi kendala di perikanan terutama budidaya salah satunya adalah masalah pakan, makanya akan kita selesaikan disamping terus pada peningkatan produksi,” tuturnya.

Untuk tahun 2015 sendiri, target dari produksi perikanan budidaya di patok sebesar 16 juta ton, diyakini target ini bakal tercapai mengingat selama ini selama mencapai target. “Untuk tahun 2014 sendiri produksi kami mencapai sekitar 14 juta ton, melebihi dari target tahunan yang sebesar 13,97 juta ton. 2015 nanti diyakinia akan terus mencapai target,” tegasnya.

Tidak Ada Impor

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikan Susi Pudjiastuti menyebutkan impor pakan ikan sekitar Rp 79 triliun bahkan lebih per tahunnya. Oleh karenanya kita harus mampu membuat pakan secara mandiri agar mampu menekan impor. “Ke depan kita ada lagi impor pakan ikan,” tegas Susi.

Dirinya menyebutkan, sebenarnya kekayaan alam Indonesia sangat beragam baik dari alam maupun ikannya, jika memang dikembangkan saya yakin kita tidak lagi bergantung terhadap impor pakan dari luar. “Kalau mau dikembangkan dan dikelola dengan baik kita bisa bikin pakan sendiri, pasti bisa, “ tegas dia lagi.

Untuk itu, Susi menegaskan Indonesia harus mulai mengurangi impor pakan ikan secara bertahap mulai saat ini. Caranya dengan membangun industrialisasi pakan ikan yang cukup banyak di dalam negeri. Langkah ini dipermudah dengan aturan ketat yang menyangkut illegal fishing seperti moratorium izin kapal dan pelarangan transhipment di tengah laut. Dua kebijakan itu diyakini akan menambah stok ikan lemuru yang menjadi bahan dasar pembuat pakan ikan yang selama ini besar diekspor ilegal keluar negeri.

“Jadi ini PR kita semua. Kalau bisa 0 kita impor komponennya. Kita harus mulai setop pakan ikan dari Thailand dan pakan ikan harus datang dari Banyuwangi. Dengan aturan pengetatan illegal fishing saya yakin ikan lemuru akan kembali lagi, kakap merah 10 ton per hari di Cilacap akan ada lagi. Ini semua harapan kita, saya berjanji akan berusaha untuk on the right track. Jadi kita bisa membuat pakan sendiri, dengan bahan baku yang ada di dalam negeri,” tukasnya.