NERACA

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikananan Susi Pudjiastuti meminta agar seluruh nelayan di Indoenesia untuk dapat membantu pemerintah dalam memerangi dan memberantas pencurian ikan (illegal fishing), mengingat laut Indonesia terluas nomer dua di dunia jika hanya pemerintah saja yang melakukan pengawasan tidak akan cukup.

“Untuk melakukan pengawasan di laut membutuhkan biaya tidak sedikit, sedangkan laut kita sangat luas. Untuk itu, kami himbau agar nelayan dapat membantu pemerintah, untuk melakukan pengawasan dan tidak segan-segan untuk menangkap kapal yang melakukan illegal fishing,” kata Susi Pudjiastuti pada acara Refleksi 2014 dan Outlook 2015 Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin (5/1).

Mengingat, lanjut Susi, setelah moratorium dari sekitar 4.700 kapal, masih ada sekitar ratusan yang masih beroperasi dan melakukan illegal fishing. Untuk itu pihaknya meminta seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memerangi illegal fishing. “Meski kami sudah bekerjasama dengan TNI-AL, Polisi Air, tapi itu tidak akan cukup untuk bisa memerangi mereka, untuk itu butuh bantuan dari semua elemen, terutama nelayan yang memang setiap hari melaut,” ujarnya.

Untuk itu dirinya mengapresiasi atas tindakan berani kelompok nelayan Jaring Puput, Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara yang menangkap kapal asing asal Myanmar. Dirinya menyebutkan jika semua nelayan di Indonesia bisa melakukan seperti itu, maka kedaulatan kita bisa di jaga. “Saya berharap semua nelayan bisa berani seperi yang sudah dilakukan oleh nelayan di tanjung balai, dan saya memberikan dukungan jika semua nelayan di Indonesia melakukan hal serupa,” ucapnya.

Tetap Fokus

Adapun arah kebijakan KKP ke depan tetap fokus pada pemberantas illegal fishing, mengingat langkah ini telah menunjukkan hasil yang positif. Hal ini dirasakan oleh sebagian besar masyarakat terutama nelayan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kini hasil tangkapan nelayan di beberapa daerah jumlahnya semakin meningkat, sehingga ke depan diharapkan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.

Dengan hasil yang cukup menggembirakan tersebut, KKP akan terus konsisten memberantas illegal fishing. “Hal itu sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan Negara kepulauan yang berdaulat dan mandiri melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,” katanya.

Adapun, kebijakan strategis untuk memerangi itu salah satunya berupa penerbitan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Penghentian Sementera (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (PERMENKP No. 56/PERMEN-KP/2014). Peraturan lainnya yakni terkait Larangan Transshipment (PERMENKP No. 57/PERMEN-KP/2014) serta Peningkatan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan KKP terkait pelaksanaan kebijakan moratorium, larangantransshipment dan penggunaan nakhoda dan anak buah kapal (ABK) asing (PERMENKP No. 58/PERMEN-KP/2014).

Selain telah menerbitkan peraturan, kebijakan strategis lainnya yakni mendorong transparasi data dan informasi, membuat satuan tugas (satgas) dan tim pokja, meningkatkan kerjasama lintas instansi penegak hukum, serta penguatan dan pengembangan peradilan perikanan.

Di samping itu, KKP saat ini tengah melakukan beberapa upaya strategis dalam rangka pemberantasan Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Upaya tersebut antara lain mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menerbitkan Instruksi Presiden (INPRES) mengenai percepatan pemberantasan IUU Fishing. Kedua, penertiban proses perizinan dan peningkatan pengendalian penangkapan ikan, pengangkutan ikan hasil tangkapan, pengangkutan ikan hidup hasil budidaya, pengolahan pasca panen, dan distribusi hasil perikanan.

Ketiga, penguatan kapasitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan meningkatkan jumlah hari operasional kapal pengawas, mengembangan airborne surveillance, dan penambahan jumlah kapal pengawasan. “Termasuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) tentang percepatan proses penegakan hukum dan hubungan tata cara kerja permintaan bantuan penegakan hukum di laut antar instansi penegak hukum yakni KKP, POLRI, TNI AL dan BAKAMLA”, jelas Susi.

Selain fokus pada pemberantasan illegal fishing, pemerintah juga akan melaksanakan berbagai program dan kebijakan strategis lainnya. Program dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut bertujuan untuk mengejar peningkatan daya saing, meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental. Kemudian,  memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritime dan kelautan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas, mengurangi ketimpangan antar wilayah, memulihkan kerusakan lingkungan dan memajukan kehidupan masyarakat, khususnya nelayan.