Birokrasi Perizinan Bermasalah

Masalah birokrasi perizinan yang banyak dikeluhkan sejumlah pengusaha Indonesia ternyata ada benarnya. Selain persoalan tingginya biaya pengurusan izin, tidak ada kepastian hukum dan aparat pelaksana yang tidak kompeten, ternyata diketemukan permainan izin bodong yang lolos dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga negara tertentu.

Kasus yang masih hangat saat ini, adalah jatuhnya pesawat AirAsia rute Surabaya-Singapura disebut-sebut terkait dengan masalah perizinan. Kementerian Perhubungan saat membekukan sementara izin rute penerbangan Indonesia Air Asia Surabaya-Singapura pergi pulang (PP) terhitung mulai 2 Januari 2015. Pembekuan izin rute ini sampai dengan hasil evaluasi dan investigasi.

"Pembekuan sementara ini tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. AU. 008/1/1/DRJU-DAU-2015 tanggal 2 Januari 2015," ujar Kepala Pusat Komunikasi Kemenhub JA Barata dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/1).

Menurut dia, hal yang melatarbelakangi pembekuan izin rute Indonesia Air Asia tersebut adalah karena maskapai itu telah melakukan pelanggaran persetujuan rute yang diberikan. Karena sebelumnya pada surat Ditjen Perhubungan Udara Nomor AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal Izin Penerbangan Luar Negeri Periode Winter 2014/2015 disebutkan, rute Surabaya-Singapura PP yang diberikan kepada PT Indonesia Air Asia adalah sesuai dengan jadwal penerbangan pada hari Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu.

Namun, pada pelaksanaannya penerbangan AirAsia rute Surabaya-Singapura yang berakhir jatuh di laut baru-baru ini, dilaksanakan di luar izin yang diberikan, yaitu pada hari Minggu (28 Des. 2014).

Kita menyambut baik sikap tegas Menhub Ignasius Jonan yang langsung responsif membekukan izin rute AirAsia atas pelanggaran SOP Penerbangan, tapi Jonan harusnya juga melakukan investigasi menyeluruh, termasuk jika diketemukan kesalahan pejabat Ditjen Perhub Udara Kemenhub yang diduga mengeluarkan izin bodong kepada maskapai tersebut, yang akhirnya berakibat fatal merugikan banyak nyawa manusia melayang sia-sia setelah pesawat jatuh ke laut.

Menurut pengakuan pilot senior, izin rute biasanya ditentukan oleh slot. Artinya, bila AirAsia dapat beroperasi (terbang) di hari Minggu tentu ada izin slot, ada manifest, ada dokumen manifest yang ditanda tangani pihak otoritas. Semua ditanda tangani pejabat berwenang.

Nah, jika Kemenhub akhirnya membekukan rute AirAsia Surabaya-Singapura, harusnya Menteri Perhubungan juga memeriksa pejabat yang berwenang yang saat itu memberikan izin slot, izin kelaikan dan manifest, dan bila terbukti bersalah apalagi sampai ada indikasi menerima suap, maka layak yang bersangkutan dihukum berat. Karena ini termasuk kategori pelanggaran berat.

Ini menggambarkan masih ada lembaga birokrasi yang bermasalah di daerah maupun di Jakarta. Saatnya revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo segera diterapkan untuk membenahi masalah perizinan di semua lini, untuk menciptakan suasana kondusif menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Birokrasi perizinan yang “bisa diatur” yang pada akhirnya berujung pada indikasi suap, perlu menjadi perhatian semua aparat inspektorat internal kementerian maupun lembaga pengawasan lainnya. Semoga!

BERITA TERKAIT

Aplikasi MyUKM Menjawab Layanan Perizinan Terintegrasi

Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan birokrasi, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan…

Reformasi Perizinan di Indonesia

  Oleh: Dhenny Yuartha Junifta Peneliti INDEF   Jalan panjang pembenahan perizinan di Indonesia sedang berada di aras reformasi. Tidak…

Rasio Kredit Bermasalah di Sumsel Masih Tinggi

Rasio Kredit Bermasalah di Sumsel Masih Tinggi NERACA Palembang - Rasio kredit bermasalah (NPL) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tergolong…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Gonjang-Ganjing Pertamina

PT Pertamina (persero) belakangan ini ramai diberitakan di media massa. Pemicunya antara lain karena kenaikan harga minyak dunia yang sempat…

Utang Negara vs Defisit APBN

Belakangan ini banyak pihak “gaduh” melihat membengkaknya utang pemerintah Indonesia. Meski demikian, total utang Indonesia terus bertambah dari tahun ke…

Menanti APBN Sehat

Di luar kebiasaan sebelumnya, Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar memastikan postur APBN 2018 fixed, atau…