NERACA

Jakarta Integrated Supply Chain PT Pertamina (Persero) menargetkan mulai menenderkan impor minyak mentah dan BBM pada Januari 2015. Senior Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina Daniel Purba mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan tender tersebut, termasuk aturan hukumnya. “Kami sedang siapkan semua, termasuk pembenahan prosedur di Pertamina. Mudah-mudahan Januari ini sudah mulai,” katanya, di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Menurut dia, pihaknya akan menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan proses impor tersebut. Sesuai dengan rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas, lanjut Daniel, ISC akan membuka kesempatan kepada semua pihak, termasuk pedagang (trader), yang kredibel untuk ikut dalam tender. “Kalau pelaku bisa pasok secara langsung, kenapa mesti lewat perantara lagi? Dengan demikian, secara alamiah akan mengurangi mata rantai dan menjadi lebih efisien,” ujarnya.

Integrated Supply Chain, kata dia, juga akan menyeleksi peserta tender lebih ketat, seperti harus punya kemampuan keuangan dan fasilitas, selain kredibilitas dan integritas. “Tata kelola juga akan lebih baik sehingga tidak memungkinkan pemburu rente masuk," katanya.

Tim Reformasi Tata Kelola Migas Kementerian ESDM merekomendasikan pengalihan peran tender impor minyak mentah dan BBM dari Pertamina Energy Trading Limited (Petral) ke ISC Pertamina. Selama ini, Petral melakukan impor BBM sebanyak 8--10 juta barel per bulan dan minyak mentah 10 juta barel/bulan untuk Pertamina. Sementara itu, Petral direkomendasikan tim tetap berkantor di Singapura dan diarahkan menjadi perusahaan trading kelas dunia serta memaksimalkan fungsi intelijen pasarnya.

Rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas bumi tentang status Pertamina Trading Energy Limited (Petral) untuk menata ulang seluruh menajemen termasuk proses dan kewenangan penjualan dan pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) disambut baik oleh Pengamat Kebijakan Energi Yusri Usman. Namun ia menyayangkan akan hal tender penjualan dan pengadaan impor minyak mentah yang dialihkan ke divisi Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina.

“Apakah ini akan jadi solusi? Padahal selama ini ada keterlibatan ISC dalam mengendalikan Petral di Singapura. Petral adalah alatnya ISC untuk menjadi tangan atau buying agent ketika harus mengimpor. Dulu pernah dipakai ekspor waktu masih ekspor,” katanya.

Ditambahkannya, ISC sebagai kepanjangan Direksi Pertamina telah mengeluarkan harga patokan pembelian dan penjualan (owner estimad) untuk dieksekusi oleh Petral di Singapura. Untuk menentukan semua usulan tender dari Petral apakah disetujui pemenangnya atau ditender ulang untuk memenuhi General Term Condition.

Namun belakangan seiring pertemuan resmi antara Petral Singapura dengan Tim Reformasi di kantor ESDM beberapa waktu lalu, akhirnya Tim Reformasi membenarkan fungsi ISC Pertamina, yaitu menetapkan spesifikasi, volume, jadwal kebutuhan impor minyak mentah dan BBM dan ekspor produk kilang Pertamina yang tidak diserap pasar dalam negeri. “Padahal fungsi ISC sangat signifikan. Sayang Tim Reformasi tidak menjelaskan ketika disebut ada banyak dugaan kejanggalan dalam kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh ISC," ungkap Yusri.

Yang penting sekarang, lanjutnya, Tim Reformasi harus memeriksa fakta dalam proses bisnis Petral selama periode 2004-2014 dan periode ISC 2008 - 2014. Disini akan terlihat ketidak efisienan bisnis impor dan ekspor kebutuhan Pertamina. Seharusnya Tim Reformasi Migas juga membuat rekomendasi ke KPK untuk menyidik proses bisnis di Petral sejak 2003-2014 dan di ISC sejak 2008-2014,” tegas Yusri.

Salah satu tujuan pembenahan bisnis migas memang untuk menekan dan mempersempit ruang gerak mafia migas. Oleh karenanya, tugas tim reformasi tata kelola migas yang diketuai oleh Faisal Basri sangat banyak. Selama ini tim tersebut dinilai hanya mengurusi transaksi bisnis PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya yaitu PT Petral.

"Jadi, jika hanya Pertamina dan Petral yang selalu diobok-obok oleh tim reformasi tata kelola migas ini saya kira sangat keliru," kata Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan, pertengahan Desember tahun lalu.