Pemerintah Suntik BUMN Rp30 Triliun - Percepat Pembangunan Infrastruktur

NERACA

Jakarta - Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, khususnya yang bergerak di sektor konstruksi, mendapat angin segar. PresidenJoko Widodoberencana menyuntikkan dana segar untuk modal perusahaan BUMN membangun proyek-proyek infrastruktur pada tahun ini sebesar Rp 30 trilliun.

"Kita sedang bangun kepercayaan. Kita punya ruang fiskal yang longgar dari kebijakan BBM subsidi, kita alihkan ruang fiskal itu untuk proyek infrastruktur, sehingga kita akan suntik modal ke perusahaan-perusahaan BUMN dalam mempercepat infrastruktur," ujar Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Jumat (2/1), pekan lalu.

Adapun perusahaan pelat merah yang bergerak di bisnis tersebut antara lain, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Hutama Karya (Persero). "Pokoknya yang karya-karya kita suntik agar mempercepat proses pembangunan infrastruktur," jelas dia.

Dengan terciptanya infrastruktur yang lebih matang, Presiden yakin setiap daerah akan terkoneksi dengan baik. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih positif di tahun ini.

"Semua terkoneksi, pulau, daerah dan provinsi. Efeknya ke arah ekonomi kita yang lebih baik," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menambahkan dana hasil penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dialokasi ke perusahaan BUMN karya yang mendukung pembangunan infrastruktur.

"Sudah dialokasikan sejumlah angka, tapi tentu ini masih exercise akhir dalam penyusunan APBN-Perubahan. Namun, yang sudah direncanakan sebelumnya di atas Rp30 triliun (penghematan subsidi BBM yang dialihkan untuk BUMN," tambah dia.

Sofyan mengakui, nilai tersebut bisa saja berubah. "Angka sebelumnya di atas Rp 30 triliun tapi realisasinya kita akan lihat," ungkapnya.

Selain suntikan modal, pemerintah juga akan mengurangi setoran dividen BUMN yang membangun infrastruktur. "Jadi ada kombinasi antara mengurangi dividen dengan penambahan (modal) BUMN)," ujarnya.

Namun demikian, pada kesempatan berbeda, Pengamat pasar modal Andrew Argado menilai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menghadapi tantangan cukup berat dalam mendorong pembangunan infrastruktur pada tahun 2015 mendatang terutama jika mengandalkan investor swasta, mengingat di tengah potensi keluarnya dana asing karena kenaikan suku bunga AS (Fed rate). "Pemerintah harus mencari pendanaan yang cukup besar untuk membangun infrastruktur, sementara sentimen kenaikan suku bunga AS berpotensi mendorong 'capital outflow'," ujar Andrew Argado.

Naikya suku bunga AS itu, menurut dia, akan membuat pasar berspekulasi bahwa imbal hasil Amerika Serikat akan mengalami peningkatan sehingga investor akan mengalihkan dananya dari pasar berisiko.

Di sisi lain, lanjut dia, pemerintah juga harus dapat mengantisipasi perlambatan ekonomi global yang bisa membuat investor enggan masuk ke pasar negara-negara berkembang yang memiliki risiko tinggi. [agus]

BERITA TERKAIT

Pemerataan Harus Jadi Mainstream Strategi Pembangunan - Mindset Pembangunan Perlu Diubah

    NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerataan tidak boleh lagi dilhat sebagai efek…

APLN Optimis Borneo Bay City Diserap Pasar - Geliat Infrastruktur di Kaltim

NERACA Jakarta – Selain ekspansi bisnis di luar pulau Jawa, seperti ke Batam, PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) juga…

Pemerintah Perlu Lobi Amerika Terkait Ancaman Pencabutan GSP - Strategi Niaga

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, pemerintah perlu melobi pemerintah Amerika Serikat terkait potensi pencabutan fasilitas…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank Belum Penuhi Rasio Kredit UMKM

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat sekitar 20 persen dari total bank umum domestik belum…

LPDB Sederhanakan Persyaratan Pengajuan Pinjaman Dana Bergulir

  NERACA   Tangerang - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyederhanakan kriteria dan…

Pembiayaan BTPN Syariah Tumbuh 19,1%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (BTPN Syariah) hingga akhir Juni 2018 membukukan pembiayaan…