NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik di sepanjang tahun ini. "Kita harus yakin ekonomi tahun ini bisa lebih baik, nanti akan disampaikan di APBN-P 2015," kata Presiden di Jakarta, Jumat (2/1), pekan lalu.

Rasa optimis mantan Gubernur DKI Jakarta ini lantaran dilihat dari ruang fiskal yang jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Ya, mestinya dengan ruang fiskal kita yang lebih baik dengan anggaran yang lebih banyak yang bisa fokus kepada bidang-bidang infrastruktur yang berkaitan pertanian, konektivitas antarkota, antarprovinsi dan antarpulau. Saya kira akan memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Seperti yang diketahui, dalam sidang kabinet paripurna belum lama ini, Jokowi telah mengumumkan perubahan asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, yang akan  diajukan ke DPR dalam minggu kedua Januari 2015.

Adapun perubahan asumsi makro tersebut diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%, inflasi 5%, Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan sebesar 6,2%, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp12.200, harga minyak (ICP) US$70 per barel, lifting minyak 849 ribu barel per hari serta lifting gas 1,12 juta barel per hari.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional, Raden Pardede mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada 2015 masih diprediksi masih akan sangat sulit, meski mengalami peningkatan tipis, hanya tumbuh disekitar 5,2 %, dengan asumsi stimulus fiskal dari hasil penghematan subsidi BBM akan efektif pada semester II 2015. Sementara itu, inflasi diperkirakan berada di tingkat yang lebih tinggi dibanding tahun ini.

“Hal tersebut dikerenakan imbas dari kenaikan harga BBM dan listrik,” kata dia. Di lain pihak, menguatnya perekonomian Amerika juga menyebabkan suku bunga di sana naik, sehingga suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) diperkirakan akan naik sampai 8,5 %. Sementara nilai tukar rupiah akan berada di sekitar Rp12.200 – Rp 12.700 per dolar AS.

Menurut pengamatannya, ada beberapa poin yang dicatat sebagai tantangan dan peluang di tahun ini. Tantangannya terdiri atas eksternal dan domestik.

Tantangan eksternal. Membaiknya perekonomian AS membuat The Fed mulai mengurangi stimulus moneter yang sudah dilaksanakan sejak awal 2014 lalu (tapering off). “Semakin membaiknya perekonomian Amerika Serikat ini akan membuat arus masuk likuiditas yang tadinya melimpah bisa jadi akan berhenti atau malah berbalik arah,” ungkapnya.

Kondisi tersebut juga dapat memicu penarikan kembali modal asing yang sebagian besar dalam bentuk investasi portofolio dan berpotensi menimbulkan goncangan yang cukup kuat bagi neraca pembayaran Indonesia. Likuiditas dapat mengering, rupiah akan tertekan.

Pasar saham dan keuangan potensial terkoreksi dan suku bunga pasar akan ikut naik sehingga menimbulkan ketidakpastian pasar dan selanjutnya bila berlangsung lama akan mengoreksi pertumbuhan secara signifikan. Perlambatan ekonomi juga akan mengurangi permintaan komoditas dan kemudian berdampak pada penurunan harga komoditas, yang mana menjadi salah satu andalan perekomian Indonesia.

Untuk tantangan domestik, Pardede memperkirakan pemerintah baru akan membutuhkan banyak dana untuk anggaran pembangunan sementara sumber pembiayaan dari dalam negeri terbatas. Selain itu, penyediaan energi yang merupakan persyaratan utama untuk menopang perkembangan ekonomi masih menghadapi banyak hambatan.

"Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap penerbitan surat utang (obligasi) untuk membiayai defisit. Terakhir, Indonesia harus meningkatkan daya saingnya untuk bersaing dengan negara lainnya guna mendaptkan investor," tegasnya.

Untuk itu, lanjut Pardede, pemerintah harus melakukan aksi nyata, diantaranya efisiensi subsidi energi, pembangunan infrastruktur secara masif dan sistem logistik yang efisien.

Tak hanya itu. Untuk menghadapi defisit transaksi berjalan perlu dikeluarkan kebijakan struktural, harus memperbesar aliran investasi modal langsung, dan bukan investasi portofolio serta efisiensi penggunaan kapital.

"Indonesia tidak harus menaikkan suku bunga ketika AS menaikkan suku bunga. Kemudian, kebijakan publik dan struktural untuk mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan ekonomi, dan mengurangi pengangguran," pungkas Pardede. [agus]