Di tengah kehidupan masyarakat heterogen, potensi gangguan terhadap kehidupan sosial ekonomi selalu ada bagi penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana seperti Indonesia. Risiko bencana alam membawa pengaruh negatif terhadap pembangunan, terutama pembangunan ekonomi. Bencana alam menyusutkan kapasitas produktif dalam skala besar yang berakibat pada kerugian finansial.

Karena itu, wajar jika bencana alam membutuhkan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi agar kehidupan ekonomi kembali normal. Tetapi, semua ini memiliki konsekuensi pembiayaan yang sering melebihi kemampuan ekonomi daerah yang terlanda bencana. Kebutuhan biaya sosial ekonomi yang besar buat rehabilitasi dan rekonstruksi menelan hasil-hasil pembangunan.

Laporan Asia Pacific Disaster Report  menyebutkan bahwa kawasan Asia-Pasifik, termasuk di dalamnya Indonesia, menghasilkan seperempat dari produk domestik bruto (PDB) dunia. Namun, dalam 30 tahun terakhir ini 85% dari kematian dan 38% kerugian ekonomi global yang diakibatkan oleh bencana alam juga terjadi di kawasan ini. Sementara itu, Global Assessment Report (GAR 2011) memperkirakan bahwa kerugian akibat bencana setiap tahunnya rata-rata mencapai 1% dari PDB, atau setara dengan kerugian yang dialami oleh negara-negara yang mengalami krisis keuangan global pada 1980 dan 1990-an.

Dari sisi kerugian negara, menurut data Urban Planning and Disaster Management Bappenas, dalam 10 tahun terakhir kerugian diderita Indonesia akibat bencana alam mencapai Rp 162 triliun. Jumlah tersebut sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan data yang dimiliki United National Development Project (UNDP) sebesar Rp 400 triliun.

Angka kerugian tersebut berdasarkan pedoman pembangunan daerah berfokus pada penanggulangan risiko bencana, ada 38 kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam kawasan bencana dimana kerugian akibat bencana dalam 10 tahun terakhir mencapai Rp 162 triliun.  

Untuk itu, langkah pembangunan jangka panjang Indonesia hingga 2025 semua berbasis pada penanggulangan risiko bencana (PRB). Sementara data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, ancaman bencana di Indonesia masih cukup besar. Pasalnya, dari 1.525 kejadian bencana pada 2014, telah menyebabkan 566 orang tewas, 2,66 juta jiwa mengungsi dan menderita, lebih dari 51 ribu rusam rusak, dan ratusan bangunan umum rusak. Kerugian ekonomi mencapai puluhan triliun rupiah, seperti dampak kebakarah hutan dan lahan Rp 20 triliun, banjir Jakarta Rp 5 triliun, banjir di Pantura Jawa Rp 6 triliun, banjir bandang di Sulawesi Utara Rp 1,4 triliun, banjir dan longsor di 16 kab/kota di Jawa Tengah Rp 2,1 triliun dan sebagainya.
 
Ancamannya makin meningkat dan menyerang semua wilayah, baik perdesaan maupun perkotaan. Longsor adalah bencana yang paling mematikan selama 2014. Ada 343 orang meninggal dan hilang akibat longsor, atau 60% dari dari total korban tewas akibat bencana. Longsor di Banjanegara yang menyebabkan 99 jiwa tewas dan 11 jiwa hilang merupakan bencana dengan korban terbanyak.
 
Konsentrasi bencana terbanyak adalah di Provinsi Jabar (290 kejadian), Jateng (272), Jatim (213), Aceh (51), dan Sumsel (480). Dilihat dari sebaran kab/kota, maka paling banyak ada di Bogor (37), Bandung (31), Sukabumi (29), Garut (26), dan Cianjur (23). Pemda Jabar hendaknya memperhatiikan hal ini. Sebab bencana selalu berulang pada daerah-daerah ini. Penduduk yang padat yang tinggal di daerah rawan bencana hendaknya terus ditingkatkan kapasitasnya. Pengurangan risiko bencana harus menjadi pengarusutamaan dalam pembangunan di semua sektor.

Tentu saja hal ini sangat berat jika dibebankan kepada daerah. Dalam kondisi normal, tidak ada bencana saja, saat ini banyak daerah di Indonesia yang defisit. Apalagi terkena bencana dan harus memulihkan perekonomian daerah. Oleh karena itu Pemerintah Pusat diperlukan membantu pendanaannya. Dan dalam kenyataannya hampir 90% lebih sumber dananya dari pemerintah pusat. Cukup memprihatinkan.