NERACA

Jakarta – Memasuki tahun 2015, ambisi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkatkan likuiditas pasar dan akses masyarakat dalam industri pasar modal terus digenjot dan diantaranya dengan aturan jumlah saham yang beredar di publik (free float).

Kata Direktur Utama BEI, Ito Warsito, emiten yang sudah masuk pasar modal agar menyesuaikan ketentuan yang berlaku. Di tahun 2016, lanjutnya, emiten wajib berjumlah saham beredar 500 juta dan berjumlah pemegang saham 600 orang,”Bursa beri waktu dua tahun bagi emiten menyesuaikan minimum size. kami berpendapat waktu dua tahun cukup mempersiapkan aksi korporasi," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Ito mengatakan sampai waktu dua tahun, emiten tidak mematuhi peraturan akan mendapatkan ketentuan yang berlaku. "Karena itu ada ketentuan terkait sangsi akan diberlakukan," jelas dia.

Sebelumnya, Ito pernah bilang, pihaknya mendesak 40 emiten untuk segera meningkatkan jumlah saham yang beredar di publik (free float) pada 2015. BEI akan memberikan sanksi kepada emiten yang tidak memenuhi free float minimal 7,5% pada Januari 2016.

Menurutnya, emiten-emiten yang belum memenuhi persyaratan free float diharapkan dapat melakukan aksi penambahan saham sepanjang tahun depan. Hal ini untuk meningkatkan likuiditas saham maupun kualitas perusahaan yang tercatat di bursa,”Akan ada sanksi tegas dari bursa, jika peraturan ini belum dipenuhi terhitung 30 Januari 2016. Sanksi yang diberikan bisa berupa denda, suspensi, bahkan delisting,” kata.

Otoritas bursa merilis keputusan direksi BEI Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 pada 20 Januari 2014 perihal perubahan peraturan Nomor I-A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat. Peraturan tersebut wajib dipenuhi dalam jangka waktu 24 bulan sejak ditetapkan pada 30 Januari 2014.

Kebijakan ini mengharuskan jumlah saham perusahaan yang beredar di publik minimal 7,5 persen, tergantung pada nilai ekuitas perseroan. Adapun kebijakan berlaku bagi perusahaan yang akan melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham maupun emiten yang sudah go public.

Tercatat sejumlah emiten besar belum memenuhi ketentuan jumlah saham beredar minimal sebesar 7,5%. Misalnya, PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) yang memiliki free float 1,82% dan PT Holcim Indonesia Tbk (SMCB) sebesar 4,32%. Baru-baru ini, BEI meminta J Trust Co Ltd menambah jumlah free float PT Bank Mutiara Tbk (BCIC), jika ingin tetap mempertahankan status perusahaan terbuka. Salah satu cara yang direkomendasikan untuk menambah kepemilikan saham publik di antaranya melalui mekanisme penawaran umum terbatas saham (rights issue).

Hal itu menyusul pelepasan 99,99% saham Bank Mutiara ke perusahaan investasi asal Jepang tersebut. Direktur Penilaian Perusahaan BEI Hoesen pernah mengatakan, pelepasan saham ke J Trust diapresiasi sebagai upaya memperbaiki kinerja perusahaan. Namun, J Trust harus mengikuti ketentuan bursa agar bisa terus menjadi perusahaan tercatat,”Kami menunggu kelanjutan Bank Mutiara di BEI. Jika mau terus tercatat, mereka harus mengikuti peraturan free float,” kata Hoesen. (bani)