Oleh : Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Industri pasar modal memerlukan ketegasan dan kewibawaan dari otoritas pasar modal dalam menegakkan aturan main. Karena itu, kasus pelanggaran penjatahan saham perdana atau initial public offering (IPO) Krakatau Steel (KS) menjadi penilaian, sejauhmana otoritas pasar modal mampu memberikan sanksi tegas selain efek jera.

Apa yang telah dilakukan Bapepam-LK dengan memberikan sanksi denda terhadap 8 emiten dan termasuk didalamnya tiga penjamin emisi IPO KS yang juga milik pemerintah, perlu diapresiasi. Namun pengusutan kejanggalan dari IPO KS tidak sampai disitu saja. Pasalnya, masih ada persoalan yang dinilai lebih subtansif membongkar mafia dibalik penentuan murahnya harga saham perdana KS.

Bagi sebagian orang, persoalan murahnya harga saham perdana KS sudah lewat atau mungkin clear (selesai) karena hal tersebut menjadi kajian komprehensif yang dilakukan para underwriter IPO KS. Tetapi terlepas dari kepentingan politik, kasus kejanggalan penetapan murahnya harga KS perlu ditelisik kembali. Karena bagaimanapun juga Kratau Steel sebagai industri strategis baja milik negara dinilai tidak tepat hanya dibandrol Rp 850 persaham tetapi bisa lebih, yaitu Rp 1000 per lembar saham.

Kecurigaan soal negara dirugikan dari selisih penetapan harga IPO KS menjadi isu yang lebih seksi untuk terus diusut tuntas ketimbang hanya menjatuhkan sanksi terhadap penjatahan IPO KS. Kendatipun jauh sebelumnya, tim evaluasi independen yang dibentuk pemerintah membatah tidak ada kerugian dari harga murah IPO KS, pernyataan tersebut tidak bisa ditelah mentah begitu saja.

Hal yang menjadi alasan kala itu, pertama soal momentum harga baja dipasaran sudah melonjak tajam dan kemudian kinerja Krakatau Steel yang memiliki laporan keuangan baik, terlebih asetnya yang besar.

Sejatinya, Bapepam-LK bisa lebih peka mengendus kembali kejanggalan penetapan harga murah IPO KS. Karena dengan begitu, niatan baik pemerintah meningkatkan kinerja, transparansi dan penerapan good coporate governance badan usaha milik negara sesuai dengan harapan. Bukan sebaliknya hanya tetap menjadi "sapi perahan" dari kepentingan kelompok berkuasa.

Mungkin apa yang tengah dan telah diusut Bapepam-LK tidak terhenti pada IPO KS, karena masih banyak lagi kejanggalan yang dilakukan BUMN ketika masuk industri pasar modal. Sebut saja, jatuhnya harga saham perdana Garuda Indonesia dan penyimpangan dana investasi yang dilakukan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Belum lagi kasus BUMN lainnya yang menyangkut di otoritas pasar modal.

Tuntutan Bapepam-LK bisa lebih tegas dan cepat mengusut kejahatan pasar modal menjadi kebutuhan yang mendesak, terlebih hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan transparansi, integritas, kredibilitas industri pasar modal. Bila pengusutan kasus KS saja masih bisa ditawar-tawar, bagaimana dengan kasus lainnya yang tentu akan mudah dihapus begitu saja.