Sepanjang tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan hasil pengumpulan denda pelanggaran emiten sebanyak Rp7,9 miliar. Informasi tersebut disampaikan OJK dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Kepala Pengawas Eksekutif Pasar Modal OJK Nurhaida menuturkan, denda dana tersebut akibat keterlambatan penyampaikan laporan keuangan,”Tadi angka Rp7,9 miliar denda kepada emiten terkait pelanggaran. Kami lihat ada sangsi tertulis dan pencabutan izin," ujar Nurhaida.

OJK juga memberikan sanksi administratif sebanyak 777 pelaku pasar modal, 60 sanksi administrtif tertulis, 713 sanksi denda, dua sangsi pencabutan izin dan 2 pembekuan izin,”OJK membuka keberatan atas sanksi, sampai 29 Desember 2014, OJK menindaklanjuti 76 keberatan," jelas dia.

Sebelumnya, OJK sepanjang tahun 2014 telah memberikan 777 sanksi administrasitif kepada para pelaku industri pasar modal, atau turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 953,”Pengawasan dilakukan secara sistematik, jadi tidak bisa dibandingkan secara langsung. Misalnya, tahun ini kita fokus ke modal kerja bersih diseusaikan (MKBD). Tapi, apa yang ditemukan tahun lalu akan kita follow up. Tahun ini, kebanyakan pelanggaran masih keterlambatan pelaporan,”kata Nurhaida.

Dia mengatakan, dari 777 sanksi tersebut, sebanyak 60 sanksi berupa peringatan tertulis, 713 sanksi berupa denda, dua sanksi pencabutan izin dan dua sanksi lainnya berupa pembekuan izin. Adapun 60 sanksi peringatan tertulis tersebut terdiri dari 30 sanksi lantaran emiten terlambat mengumumkan laporan keuangan dan 30 sanksi karena pelanggaran terkait kasus di bidang pasar modal selain kewajiban pengumuman laporan keuangan,”713 sanksi lainnya berupa denda dikarenakan keterlambatan penyampaian laporan berkala dan laporan insidentil dengan total nilai denda Rp 7,95 miliar," katanya. (bani)