Jakarta – Memasuki awal tahun 2015, pemerintah telah menetapkan serangkaian kebijakan baru terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) pasca pemotongan subsidi November tahun lalu. Pertama, di penghujung tahun 2014, pemerintah mengambil kebijakan menghapus subsidi premium namun menurunkan harganya menjadi Rp 7.600 per liter sesuai dengan anjloknya harga minyak dunia, menetapkan subsidi tetap untuk solar sebesar Rp 1000 per liter, dan menetapkan subsidi mengambang untuk minyak tanah.

NERACA

Hal itu dilakukan agar anggaran subsidi BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak membengkak meskipun harga minyak dunia sedang naik. Kedua, boleh jadi nantinya pemerintah akan menghapus BBM jenis premium lalu digantikan dengan mensubsidi BBM jenis pertamax sesuai rekomendasi Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas.

Namun begitu, Anggota Dewan Energi Nasional Herman Darnel mengakui bahwa kebijakan dan rencana kebijakan tersebut cukup bagus dalam rangka mengurangi subsidi BBM, namun di sisi lain, ia menyarankan agar pemerintah tetap memberikan perlindungan terhadap harga BBM. Pasalnya, BBM telah menjadi kebutuhan banyak pihak dan cukup berpengaruh terhadap gejolak ekonomi dalam negeri.

“Meski harganya dilepas ke pasar, pemerintah harusnya tetap memberikan perlindungan. Misalnya jika harga minyak dunia naik secara mendadak maka harus melindungi dengan cara memberikan tambahan subsidi. Ini perlu dilakukan agar tidak akan membuat kegaduhan di dalam negeri. Karena begitu BBM naik dengan drastis, maka semua barang juga akan naik,” ungkap Herman saat dihubungi Neraca, kemarin.

Menurut dia, harga minyak dunia sifatnya fluktuatif. Ketika harga minyak dunia turun, masyarakat akan mendapatkan harga yang ikut menurun akan tetapi ketika harga minyak dunia naik maka masyarakat ikut menanggungnya. “Yang harusnya lebih diperhatikan adalah dampak ketika harga BBM itu melonjak tinggi. Pemerintah harus ikut turun tangan,” tuturnya.

Terkait dengan penghapusan premium dan menggantinya dengan pertamax, Herman menyatakan kebijakan tersebut perlu dilakukan dengan cara yang bertahap, terlebih dengan kilang minyak yang dimiliki belum siap. “Kilang minyak untuk BBM jenis pertamax itu terbatas jumlahnya, kalau mau menghilangkan BBM jenis premium maka harusnya dilakukan dengan bertahap sambil mempersiapkan segala macam infrastrukturnya,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua II DPP Hiswana Migas M Ismeth sempat mengatakan penerapan subsidi tetap itu akan membuat sulit para pengusaha dan juga masyarakat. Di mana wacana penetapan subsidi tetap rencananya bakal diberlakukan pemerintah pada awal tahun 2015. “Mungkin untuk pemerintah tidak, tetapi untuk pengusaha dan masyarakat rumit, karena setiap bulan kan bisa naik turun,” paparnya.

Kenaikan TDL dan Elpiji

Di sisi lain, pemerintah lewat PT Pertamina (Persero) juga telah resmi menaikkan harga gas elpiji ukuran 12 kilogram sebesar 68%. Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang menyatakan pihaknya akan menaikkan harga gas elpiji 12 kilogram. Namun, dia enggan memberikan tanggal kepastian kenaikan harga gas elpiji. “Untuk kenaikan harga elpiji 12 kg kita akan lakukan pada Januari tahun depan. Tanggal berapa, tunggu saja,” kata Bambang, akhir tahun lalu.

Menurut dia, saat ini Pertamina masih mengalami kerugian sehingga kenaikan gas elpiji ukuran 12 kilogram tidak bisa dihindari dan harus segera direalisasikan. Terlebih, kata dia, harga yang diberikan Pertamina kepada konsumen masih jauh dari harga keekonomian. “Rugi ini karena kita masih menjual di bawah harga keekonomian, sementara elpiji 12 kg bukan barang subsidi,” terangnya.

Sekadar diketahui, belum lama ini Pertamina menaikkan harga gas elpiji 12 kg. Pada 10 September 2014 Pertamina secara resmi menaikkan harga elpiji 12 kilogram sebesar Rp 1.500 per Kg. Penaikan harga jual rata-rata elpiji 12 Kg nett dari Pertamina menjadi Rp 7.569 per Kg dari sebelumnya Rp 6.069 per Kg. Jika ditambah dengan komponen biaya lainnya seperti transport, filing free, margin agen, dan PPN maka harga jual di agen menjadi Rp 9.519 per Kg atau Rp 114.300 per tabung dari sebelumnya Rp 7.731 per Kg atau Rp 92.800 per tabung. Dengan kenaikan harga gas elpiji 12 kg itu, perusahaan migas pelat merah menurunkan kerugian dalam bisnis elpiji menjadi Rp 5,7 triliun dengan proyeksi tingkat konsumsi elpiji nonsubsidi itu sekitar 907 ribu metrik ton.

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan, kenaikan harga elpiji tabung 12 kg secara bertahap ini menyesuaikan daya beli masyarakat hingga tercapai harga keekonomian atau bisa sepadan dengan biaya produksi elpiji pada 2016. Menurut dia, kenaikan tersebut disebabkan biaya pokok elpiji sudah jauh di atas harga jual Pertamina kepada masyarakat.

“Tidak hanya komoditas elpiji, komoditas apa pun kalau kita beli harganya lebih mahal dari harga jual pasti merugi, sekarang harga pokok elpiji di kisaran Rp11 ribu per kilogram belum termasuk biaya pengisian gas dan transportasi distribusi,” katanya.

Pada awal Januari 2015, pemerintah juga memberlakukan perubahan tarif listrik secara otomatis (automatic tariff adjustment) lanjutan terhadap delapan golongan pelanggan. Direktur Jenderal Kelistrikkan Kementerian ESDM, Jarman, di Jakarta pada awal Desember 2014, mengatakan, delapan golongan, yakni pertama rumah tangga R1 dengan daya 1.300 VA. Kedua, rumah tangga R2 dengan daya 2.200 VA. Ketiga, rumah tangga R2 dengan daya 3.500-5.500 VA. Keempat, golongan pelanggan industri I3 dengan daya di atas 200 kVA. Kelima, golongan pelanggan industri I4 dengan daya di atas 30 ribu kVA. Keenam, kantor pemerintah P2 dengan daya di atas 200 kVA. Ketujuh, penerangan jalan umum P3. Kedelapan, golongan pelanggan layanan khusus.

Jarman menegaskan, delapan golongan tersebut sudah tidak diberikan subsidi listrik per 1 November 2014. Dia mengatakan, dengan tarif listrik secara otomatis lanjutan, maka tarif listrik akan fluktuatif. Besaran tarif akan mengikuti sejumlah indikator, yaitu kurs dolar AS, harga rata-rata minyak Indonesia (ICP), dan inflasi. ICP berpengaruh karena harga gas biasanya dikaitkan dengan subsidi.

Dia melanjutkan, dengan begitu, apabila ketiga indikator itu berubah, harga listrik juga mengikuti. "Sehingga bila kurs dolar AS naik, tarif listrik naik demikian sebaliknya," katanya. Aturannya, kata dia, telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No 31 Tahun 2014 tentang Tarif Listrik.

Ekonom Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Doddy Arifianto menghitung, dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di awal tahun tersebut, inflasi tahun depan bisa mencapai 7,2%. “Itu sudah termasuk dampak depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika,” ujar Doddy. Kalkulasi dia, jika pelemahan rupiah berlanjut hingga 10% akan menambah inflasi 0,5%.

Ekonom Bank Tabungan Negara (BTN) Agustinus Prasetyantoko menilai, pemerintah memang sulit menjaga target inflasi 4,4-5%. Hitungan dia, inflasi 2015 bisa mencapai 5,6-6%. Sebab, di awal tahun, masih ada efek kenaikan harga BBM.

Di tengah banyak tekanan, pemerintah sudah seharusnya bijak dengan tidak mengeksekusi kebijakan itu. Sebab, kebijakan itu jelas akan memukul daya beli masyarakat, utamanya golongan bawah Apalagi, ancaman ekonomi Indonesia tahun depan juga datang dari ekternal, yakni pelambatan ekonomi global. Sudah seharusnya stimulus justru diberikan. bari/munib